Infiltrasi Gerakan Radikal di Instansi Pemerintah dan Swasta

ilustrasi

Oleh : Abdurrahman Wahid

Dewasa ini kita sering mendengar ungkapan seperti: “Saat ini tidak ada lagi yang bercita-cita mendirikan negara Islam,” atau, “Stigma negara Islam sengaja ditiupkan oleh kelompok-kelopok yang anti-Islam,” dan seterusnya. Namun, pada kenyataannya, kita mendengar kerisauan banyak pihak atas berbagai indikator yang mengarah kepada formalisasi agama dalam bentuk negara Islam, mulai dari tuntutan kembali ke Piagam Jakarta hingga bermunculannya Perda-perda Syari‘ah di berbagai daerah di tanah air. Kalau ada yang menunjukkan bahwa itu merupakan indikator ke arah perwujudan negara Islam, maka dia akan cepat dituduh mengidap penyakit Islamophobia atau anti-Islam. Padahal tidak demikian, dia justru mengungkapkan yang sebenarnya, sebagaimana dibuktikan studi ini.

Kasus ini pernah menimpa Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Pada tahun 2006, Menhan Juwono mengungkapkan adanya penyusupan gerakan radikal ke dalam partai-partai Islam yang ingin mendirikan negara Islam untuk menerapkan syar‘iah. Menurut Menhan, gerakan radikal itu menunggu saat yang tepat untuk terciptanya radikalisasi. Menhan menambahkan, pendirian negara Islam untuk menerapkan syariah akan membuat partai-partai Islam berseteru, karena interprestasi syari‘ah berbeda-beda antarparpol Islam. Menhan kemudian meminta parpol Islam untuk waspada terhadap penyusupan itu (Republika, 7 Oktober 2006).

Atas pernyataannya itu, Menhan menerima badai protes dari kalangan aktivis partai. Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring menyebut pernyataan Menhan itu hanya memberi stigma negatif kepada partai-partai Islam. Tudingan seperti itu, kata dia, mirip cara-cara yang digunakan Orde Baru. Reaksi keras juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, Menhan tidak pantas membuat tuduhan seperti itu. Apalagi, ujarnya, faktanya cita-cita mendirikan negara Islam sudah ditinggalkan. Semua ini merupakan reaksi politik yang lebih didasarkan pada kepentingan jangka pendek. Seharusnya, pernyataan Menhan dipahami sebagai refleksi kecintaannya pada NKRI dan Islam. Penyusupan bukanlah isapan jempol belaka. Bahkan seorang mantan Panglima TNI mengemukakan kepada peneliti kami, “Dulu, ancaman garis keras terhadap NKRI dan Pancasila ada di luar pemerintahan, seperti DI/NII. Tapi sekarang, garis keras sudah masuk ke dalam pemerintahan, termasuk parlemen, dan menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya.” Saat ini, mantan Ketua PKS menempati posisi strategis sebagai Ketua MPR RI. Tiga tokoh lainnya menjadi menteri dalam kabinet, termasuk departemen pertanian yang sangat strategis karena punya cabang di semua kecamatan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan menguasai apa pun yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani. Bahkan, menurut seorang pengasuh salah satu pesantren besar di Jawa Tengah, “PKS sudah berhasil menyusup sampai ke desa-desa di berbagai daerah di Jawa Tengah dengan memanfaatkan fasilitas Departemen Pertanian.”

Dewasa ini bangsa Indonesia menyaksikan buah koalisi partai-partai garis keras dengan politisi dan parpol-parpol oportunis. Secara makro, beberapa tahun ini pemerintah Indonesia mendapat banyak pujian internasional karena adanya kemajuan situasi ekonomi serta “keberhasilan” menangkap dan mengadili para pelaku teror atas nama Islam. Semua ini menciptakan citra adanya stabilitas. Tapi sebenarnya, di luar perhatian pers dan politisi internasional, dan banyak masyarakat Indonesia sendiri, situasi sosial dalam konteks keagamaan di Indonesia menjadi semakin tidak kondusif karena adanya kerjasama antara para politisi dan parpol oportunis dengan parpol dan gerakan garis keras yang telah membiarkan idelogi, agen dan agenda garis keras masuk ke mana-mana hampir di semua bidang kehidupan bangsa Indonesia.

Peneliti kami mendapat penjelasan dari seorang sejarawan yang juga aktif mempelajari dan meneliti pendidikan para imam dan khatib serta pandangan keagamaan yang disampaikannya dalam khotbah Jum‘at, “Ketika saya mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan di banyak masjid waktu shalat Jum‘at di Jakarta, saya khawatir dengan masa depan negeri ini.” Dia menambahkan, “Khotbah Jum‘at yang disampaikan banyak berisi kecaman terhadap pihak lain, yang sebenarnya tidak pantas dilakukan di dalam masjid.”

Ustadz AR adalah alumni Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang memiliki pandangan moderat-progresif. Ia mengagumi Syeikh al-Akbar al-Azhar, Muhammad Sayyid Thantawi karena pandangan-pandangan keagamaannya yang bersifat moderat. Para alumni Al-Azhar seangkatannya yang telah kembali ke Indonesia juga banyak yang memiliki pandangan seperti dirinya. Sejak tahun 2002 ustadz AR rutin memberikan pengajian di beberapa perkantoran di Jakarta, baik milik pemerintah atau BUMN maupun swasta. Namun, sejak tahun 2004, ustadz AR harus menerima kenyataan pahit bahwa ia “dipecat” sebagai penceramah di perusahaan ekspedisi di Jakarta Selatan dan kantor Beacukai di Jakarta Timur.

Ustadz AR tidak tahu apa kesalahannya. Selidik punya selidik, ternyata Badan Pembinaan Rohani Islam atau Binroh di dua kantor tersebut kini telah dikuasai oleh kelompok Tarbiyah (PKS). Beberapa temannya sesama ustadz pun rupanya mengalami hal yang sama. Sudah menjadi tradisi bagi kelompok Tarbiyah jika sudah mengendalikan sebuah forum pengajian, maka mereka akan mengambil seluruhnya, termasuk menetapkan materi dan mengatur siapa saja yang boleh dan tidak boleh mengajar di forum tersebut. Sudah pasti mereka akan mengganti para pengajar dengan orang-orang mereka sendiri yang sepaham, dan memanfaatkannya sebagai forum sosialisasi ideologi dan agenda politik mereka.

Cerita lain dikemukakan oleh BM, seorang aktivis Islam yang pernah bergiat di Youth Islamic Study Club (YISC) Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Berbekal idealisme dan jaringan alumni Al-Azhar, BM dan teman-temannya sering mengkoordinasi pengajian di kantor-kantor perusahaan besar di Jakarta. Adapun para dosen atau pengajar yang masuk dalam daftar BM dkk. adalah doktor-doktor keislaman alumni Barat dan Timur Tengah yang mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Universitas Paramadina, atau kalangan cendekiawan Muslim terkemuka lainnya. Dalam 5 tahun, aku BM, ia dan kawan-kawan telah berhasil mengorganisasi belasan forum pengajian di kantor-kantor perusahaan besar di Jakarta. Namun, sejak tahun 2003, BM mengaku proposal yang ia tawarkan untuk melanjutkan kegiatan tersebut selalu ditolak oleh kantor dan perusahaan yang sama. Setelah diselidiki, ternyata lembaga Binroh kantor dan perusahaan itu memang sudah “jatuh” ke tangan kelompok Tarbiyah. Sejak itu, ia dan teman-temannya tahu diri dan mundur teratur.

Bagaimana corak dan warna pengajian yang dibawakan oleh kelompok Tarbiyah ini? Kiranya penuturan seorang sumber berinisial AT berikut ini cukup memberi gambaran. AT adalah direktur sebuah perusahaan telekomunikasi yang berkantor di kawasan Jalan Jend. Sudirman Jakarta. Menurutnya, pengajian anak-anak buahnya di kantornya saat ini berbeda dari pengajian yang dulu biasa dilakukan yang lebih menekankan spiritualitas, intelektualitas, akhlak, dan etos kerja. Pengajian saat ini menurutnya cenderung keras serta berbau politik dan jihad. Tak jarang, ujarnya, penceramah mengangkat topik yang kontroversial di masyarakat dan tidak ragu-ragu menghujat kelompok lain. “Terus terang, saya cemas dengan perkembangan ini. Tapi karena saya orang yang awam di bidang agama, saya tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya.

Perihal adanya penyusupan ideologi di forum-forum pengajian kantor pemerintah pernah menggegerkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Bogor, yang dipimpin Walikota Nur Mahmudi Ismail, mantan Presiden PKS. Adalah Hasbullah Rachmad, ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Depok, yang mengungkapkan hal tersebut pada Desember 2006. Hasbullah memberi contoh bahwa pengajian rutin yang dibawakan guru ngaji dari Fraksi PKS di kalangan birokrasi Pemkot Depok merupakan bentuk pemaksaan. “Mereka yang ingin karirnya naik diwajibkan ikut pengajian PKS. Itu benar-benar terjadi,” kata Hasbullah. Langkah yang dilakukan Nur Mahmudi dan Fraksi PKS ini, menurut Hasbullah, sangat meresahkan pegawai Pemkot Depok. Hasbullah mengatakan, seandainya dia wali kota, dia tidak perlu menggelar pengajian semacam itu. “Saya cukup lakukan kontrak politik dengan pejabat dinas. Misalnya bisa nggak menerbitkan IMB dalam waktu seminggu? Kalau tak mampu, ya kita ganti. Itu yang penting dilakukan untuk tingkatkan pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Sebenarnya jaringan para ustadz PKS yang tersebar di berbagai kantor dan perusahaan bukan sesuatu yang baru. Para alumni gerakan usroh atau Tarbiyah Ikhwanul Muslimin yang dulunya merupakan aktivis pengajian di kampus-kampus setelah lulus kuliah mereka bekerja di berbagai perusahaan. Tidak hanya di perkantoran atau perusahaan di Jakarta, tapi juga di perusahaan-perusahaan besar di seluruh Indonesia. Melalui mereka inilah jaringan pengajian a la Tarbiyah dibentuk di tempat mereka bekerja sekarang. Jadi, jaringan yang pernah mereka bangun dalam gerakan dakwah di kampus dahulu, mereka lanjutkan ketika bekerja di perusahaan-perusahaan besar tersebut.

Dalam risalah resminya --Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 2007)-- PKS memang menyatakan secara eksplisit tentang penyebaran kader mereka melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, penyebaran kader dakwah ke organisasi/lembaga di berbagai sektor kehidupan menuju pusat kekuatan dan kebijakan;

Kedua, penapakan karir kader dakwah dalam organisasi/lembaga tersebut;

Ketiga, berperan dalam mempengaruhi, merumuskan, menerjemahkan, dan mengimplementasikan kebijakan publik agar sesuai dengan manhaj Islam.
-----
Abdurrahman Wahid (editor) dalam Ilusi Negara Islam (Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, the Wahid Institute, dan Maarif Institute, cetakan I: April 2009)

Sumber : Status Facebook Ahmad Mustain

Thursday, July 2, 2020 - 09:45
Kategori Rubrik: