Indonesia dan Gender

Oleh: Sahat Siagian

 

Entah bagaimana, isyu ini yang justru mengemuka dalam Ngobrolin Indonesia, Sabtu, 21 April pk 12 — pk 16 di resto Attarine, jl. Gunawarman, Jakarta. Hokky Situngkir membuka acara dengan presentasi mengenai kekayaan kuliner Indonesia. Semua takjub. Lalu hadirin diundang menanggapi.

Beberapa penanggap pertama bertanya pada Hokky mengenai keragaman bumbu, orisinalitas racikan, dan pertanyaan-pertanyaan di sekitar itu. Kekayaan kuliner Makasar kemudian tertutur. Moderator teringat pada keunikan Bugis: epos I La Galigo beserta 5 gender. Dari sana isyu gender meluncur, tak lagi bisa dihentikan. Baiklah.

 

 

Tapi kenapa yang kemudian terkisah adalah hal-hal yang bersifat kasuistik? Tak sama sekali saya dengar telaah mendalam mengenai jender, atau analisis struktur kekuasaan yang dari sana perempuan menjadi korban? Bagian terbesar dari orang-orang yang hadir memang perempuan. Tapi lucu juga kalau itu yang jadi persoalan utama sehingga semua tergopoh-gopoh memberi kesaksian.

Nyaris di ujung acara, Talita Luna berdiri dan mengungkapkan kekecewaan yang sama. Dia menggunakan istilah anecdotal evidence bagi semua celoteh yang terdengar. “Saya tidak mengalaminya di rumah. Orangtua saya tak pernah bertanya kapan saya kawin. Mereka hanya peduli tentang apa yang akan saya tempuh di pendidikan S2 dan S3 kelak. Ya, mereka kadang bertanya: kamu sudah punya pacar? Tapi itu tidak unik karena pertanyaan serupa diajukan ke saudara-saudara lelaki saya. Kesimpulannya, saya tidak mendapati apa yang kalian sebut ketimpangan gender. Bukan berarti gender biased tidak terjadi di masyarakat kita sebab bukti yang saya ajukan ini berkelas anecdotal, sama seperti testimoni sebagian besar dari kalian. Untuk itu kita perlu membincangnya dengan cara lain,” ucap Talita lalu kembali duduk.

Acara itu memang tepat jatuh pada perayaan kelahiran RA Kartini. Penyelenggaranya pun Perempuan Peduli Kebinekaan dan Keadilan (PPKK). RA Kartini menyoal emansipasi, kesamaan hak bagi para perempuan. Dan itu pula yang mewarnai sebagian celoteh.

Mayling Oey PhD, ekonom dari Universitas Indonesia, misalnya, masih menyoal ketimpangan upah antara perempuan dan lelaki. Beberapa lelaki yang hadir sontak menyanggah. “Sudah lama saya tak lagi menemukan kasus seperti itu,” kata Arif Harahap, mantan Duta besar Indonesia di Venezuela. Ery Sofyan, ketua Bara UI, juga meributkan kesempatan setara dengan lelaki. Semua kasuistik.

“Saya ragu apakah seperti itu persoalan gender di Indonesia,” bisik Saparinah Sadli pada saya di ujung acara. “Betul kata Luna,” lanjutnya, “semuanya anecdotal. Apa kita semua tidak sadar bahwa Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia ini yang pemerintahannya memunyai 7 menteri perempuan? Itu kemajuan atau kemunduran?”

——dalam catatan saya, Indonesia saat ini berada di kelompok yang sama dengan Inggris, Prancis, dan negara-negara Skandinavia yang makmur itu untuk soal keterwakilan perempuan dalam kabinet. Indonesia bahkan jauh mengungguli Amerika Serikat yang senantiasa sibuk bicara kesetaraan jender. Menyusul di belakang Indonesia adalah Mesir dan India dengan 6 menteri perempuan dalam kabinet mereka——

“Kita punya Presiden yang sangat peduli pada hak perempuan,” lanjut Saparinah bersemangat. “Lihatlah KPK yang dipuja-puji rakyat sekarang ini. Anda masih ingat siapa pansel yang menyodorkan mereka ke DPR dan lalu ke pemerintah? Semua anggota pansel tersebut perempuan. Dan Presiden Jokowi yang menginginkannya demikian."

"Jadi, saya kira," dia masih cantik di usia tuanya, "masalah gender di Indonesia bukan lagi soal kesempatan yang setara, bukan juga kesamaan perlakuan. Kasus-kasus tersebut memang masih kita dapati di sana-sini. Tapi kita perlu melihatnya dari sudut berbeda dan dengan pendekatan berbeda. Kita akan ditertawakan dunia kalau masih bicara soal pemerataan kesempatan sementara di kabinet kita terdapat tujuh menteri perempuan.” Saya ternganga, mencoba membayangkan kekonyolan di dalamnya. “Tulis itu,” katanya sambil memegang punggung tangan saya.

Jadi, seperti apa sebetulnya masalah gender Indonesia? Apakah sudah saatnya kita masuk ke kehadiran gender lain di luar perempuan dan lelaki karena ekualitas sudah tercapai? Atau masih adakah hal-hal mendasar yang perlu kita benahi agar—jika pada tahun 2024 bukan lagi Jokowi yang jadi Presiden—keterwakilan semua gender menerus terpelihara.

Salah seorang hadirin menyoal pemaksaan jatah 30% perempuan dalam parlemen dan komposisi caleg masing-masing partai. “Itu membuat perempuan berkedudukan lebih tinggi daripada kami,” gerutunya. Nia Sjarifudin Joedopramono, dari Aliansi Nasional Bineka Tunggal Ika, lalu berdiri dan mengumandangkan kebijakan afirmatif. “Perempuan sudah lama tertindas, tertinggal, terbelenggu. Untuk itu dibutuhkan sebuah kebijakan yang membuat perempuan segera tampil ke permukaan”, ucapnya bersemangat.

Dulu? Ya. Sekarang? Dengan kehadiran 7 perempuan di kabinet? Dengan kepemimpinan seorang lelaki yang memuliakan hidup dan kehidupan?

Yang bikin saya berdegup adalah kenyataan bahwa 30% (persentase gampangan) dari perempuan yang hadir dalam acara itu mengenakan jilbab atau, sedikitnya, kerudung. Andai kita bandingkan data ini dengan Indonesia era 70an, apalagi 60an, apalagi 50an dan seterusnya, maka hemat saya semua orang harus bertanya. Dan saya memang mempertanyakannya siang itu kepada beberapa orang.

"Buat sebagian dari kami," kata Soraya Isa, "menjadi perempuan Islam adalah, 'nomor satu harus begini, nomor dua harus begitu, nomor tiga harus berjilbab'. Jadi dengan berjilbab mereka sudah menegaskan kepada siapa pun bahwa mereka perempuan Islam asli, bukan kw, dan karena itu perjuangan mereka menggemakan soal jender, soal ketidakadilan, soal kebinekaan, harus dipahami juga sebagai perjuangan Islam, bukan pengaruh mamarika atau wahyudi."

Saya sebetulnya ingin mengejar Soraya dengan pertanyaan susulan, tapi kami sudah harus pergi. Apakah para perempuan itu setuju pada kebinekaan berpakaian? Karena itu, apakah dengan demikian mereka mengorbankan kemerdekaannya dalam berbusana agar isyu keadilan dan kebinekaan yang mereka suarakan tidak dicurigai?

Agama adalah persoalan mendasar, sebetulnya, dalam melihat isyu gender. "Bukan agama," kata Tatie Sahea, "tapi the way the clerks perceive all the verses." Kalau begitu, apa yang membuat para klerus, ustadz, da'i, pendeta menafsirkan kitab suci menjadi sesuatu yang memusuhi perempuan? Budaya?

Sudah saatnya perempuan berubah dalam melihat diri, fungsi, dan masyarakatnya. Kita sedang berada di jaman emas, di perjalanan menuju ke ketinggian tertinggi. Lucu kalau saat tiba di puncak nanti kita masih bicara soal upah buruh perempuan yang berbeda dengan lelaki, menyoal kesempatan menempuh pendidikan, memperkarakan keterwakilan perempuan. Itu lucu selucu-lucunya sehingga lebih mirip tragedi.

Di masa—ketika semua orang bebas bersuara—ini kita perlu melihat segala sesuatu lebih dalam, lebih struktural, agar semua kasus terselesaikan dengan pendekatan terukur. Saya senang mendengar rencana PPKK menggemakan Ngobrolin Indonesia ke seluruh kota dan propinsi. Dan salah satu topik yang akan mereka bahas adalah soal gender. Saya mau ingatkan saja: kita sudah berada di gelombang ketiga soal gender. Bicara soal pemerataan dan emansipasi maka Anda bakal ditertawakan bakiak. Ya, bakiak.

“Anda seorang feminis tulen,” kata Saparinah Sadli pada saya tahun lalu. “Tapi itu hanya mungkin karena Anda memiliki seorang istri dan puteri yang luar biasa.”

Buat saya, itu bukan sekadar pujian. Itu petunjuk bagi kita semua dari perempuan berusia 91 tahun yang fisiknya tak kunjung renta.

Anda tahu sekarang di mana letak soalnya?

(Sumber: Facebook Sahat Siagian)

Tuesday, April 24, 2018 - 21:30
Kategori Rubrik: