Implementasi Cianjur Gerbang Marhamah

Ilustrasi

Oleh : Ahmad Tsauri

Cianjur merupakan salah satu kota di Jawa Barat, atau mungkin satu-satunya, yang mempunyai visi penerapan syariat Islam melalui perda paling awal.

Progres dan tantangan formalisasi syariat dengan moto GERBANG MARHAMAH (Gerakan Pembangunan Masyarakat berakhlakul Karimah) saya dengar dari pengasuh pesantren, pada pengajian bulanan yang dihadiri Kiyai dan masyakat Cianjur, beberapa tahun silam, 2000 - 2003, setelah itu saya kurang mengikuti.

Di Jawa Barat, sisa-sisa DI/TII (Darul Islam), dengan cita-cita penegakan syariat Islam dan pendidiran negara Islam masih terasa kuat, terutama di Tasikmalaya dan beberapa daerah hampir disetiap kota.

Kondisi ini diperparah dengan kuatnya basis Persis di Bandung, dan gerakan PKS melalui kampus-kampus, serta disparitas antara santri dan non santri yang begitu kuat. Relatif berbeda dengan di Jawa Timur dan Jateng.

Tak heran jika JABAR, dan kota-kotanya beberapa periode dikuasai oleh PKS, termasuk Cianjur. Seperti di Aceh, di Cianjur, jargon-jargon Syariat hanya untuk membuat mabuk rakyat biasa, sedangkan para pejabat pemerintah selama, minimal 1 dekade, mabuk duit, bahkan seperti pada OTT KPK di Cianjur, praktek Korupsi dilakukan di halaman masjid setelah jamaah subuh selesai.

Korupsi yang dilakukan dinasti kekuasaan di Cianjur ini, membuat kita miris, diantaranya,

Pertama, Korupsi dilakukan di halaman masjid. Pada saat jamaah bergerak meninggalkan masjid, tersangka korupsi masuk area masjid untuk melancarkan aksinya.

Kedua, dana yang dikorupsi adalah DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan. Dalam APBN berdasar undang-undang minimal 20%, atau sekitar 400 T dianggarkan setiap tahun. Dana ribuan triliun sejak diundangkan era SBY, belum memberikan hasil sesuai harapan. Salah satunya karena dana-dana itu dikorupsi oleh pelaksana dan pemerintah daerah. Di Cianjur DAK dikorupsi 14.5% dari total 48 M lebih. Dana yang dikorupsi itu dianggarkan untuk merenovasi dan membangun perpustakaan dan kelas di 200 sekolah di Cianjur. Menurut KPK korupsi ini sudah berjalan dari periode sebelumnya, artinya juga dilakukan oleh ayah tersangka, ayah bupati yang juga bupati sebelumnya.

Ketiga, dinasti kekuasaan tidak hanya terjadi di Banten, tetapi juga dibeberapa daerah, termasuk Cianjur. Sayangnya daerah yang di pimpin oleh dinasti kekuasaan tidak cukup sukses, bahkan cenderung korup dan eksploitatif. Daerah menjadi tertinggal, minimal tidak ada kemajuan. Saya kira hampir semua dinasti korup, tapi masih banyak dinasti yang dinaungi keberuntungan, belum kena OTT KPK.

Keempat, gerbang marhamah dan penegakan syariat di Cianjur belum berhasil, terbukti korupsi dilakukan dalam waktu lama oleh kepala daerah yang memegang komando penegakam syariat Islam itu sendiri. Mirip-mirip di Aceh. Pake celana Jeans dihukum, ngangkang dimotor dihukum, korupsi puluhan milyar disanjung-sanjung. Bahkan belum ada pijakam hukumnya dalam perda Syariat. Konyol.

Penegakan syariat dan formalisasi syariat adalah senjata para politis culas dan cemen untuk merebut kekuasaan secara mudah, sama konyolnya dengan partai yang secara resmi menolak perda syariat. Bagaimana lagi, namanya juga jualan. Sayangnya dua market yang berbeda secara diametral ini sama-sama mudah dibodohi, yang satu dibodohi dengan iming-iming penegakan syariat, yang satu dibdodohi dengan jangji penolakan perda syariat. Keduanya sama-sama mengadu domba.

Kira-kira seperti Bu Risma lah, gak bicara Syariat atau menolak syariat, tapi membuktikan dengan kinerja, seperti menutup prostitusi Doli, memperbaiki birokrasi, menata kota, dan mengurusi manusia-manusianya.

(Gambar 1:Gapura selamat datang Gerbang Marhamah. Gambar 2: seorang pedagang yang saleh, menambahkan kemasan di beban timbangan supaya tidak mengurangi bobot barang dalam kemasan yang dijual. Syariat tidak perlu koar-koar. Tapi ditegakan oleh setiap individu melalui akulturasi).

Sumber : Status Facebook Ahmad Tsauri

Friday, December 14, 2018 - 18:15
Kategori Rubrik: