Ibukota, Mengapa di Kalimantan?

Oleh: Sunardian Wirodono

 

Pengumuman pindah Ibukota, sudah dilakukan Presiden Jokowi. Kontan mengundang pro-kontra. 

Tak mudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Lebih mudah menjadi Fadli Zon, Fahri Hamzah, atau Rocky Gerung dan Ridwan Saidi misalnya. Meski pun lebih mudah lagi menjadi Karni Ilyas, lebih gampang dapat duit pula. Tapi begitulah. Pohon tinggi anginnya kencang. Jika akar tak kuat, gampang robohlah dia. 

 

Keberanian Jokowi memecah permukaan batu es, menunjukkan apa sebenarnya agenda atau tendensi politiknya. Saya kira salah besar jika pemindahan Ibukota lebih karena DKI Jakarta bermasalah. Jika kita melihat visi besar Jokowi, pemindahan Ibukota Negara bisa diduga berkait dengan simbol-simbol mercusuar, terobosan-terobosan penting, baik simbolik maupun verbal.

Keberatan berbagai pihak, acap dengan argumentasi sempit. Lebih karena faktor like and dislike, dengan tudingan klasik. Misal, masalah Papua lebih mendesak, utang luar negeri, kemampuan APBN, dan tidak menjadi problem solving bagi Jakarta sendiri. Tak ada yang melihat dari Indonesia ke depan, 10, 20, 50 tahun, dan entah sampai kapan. Termasuk dalam barisan ini, Prof. Dr. Emil Salim, menteri KLH jaman Orde Baru, meski Bappenas yang ditembak sebagai penyuplai data Presiden.

Jika dikaitkan problem dasar negara ini, dengan segala carut-marutnya, tentu takkan ada selesainya. Persis perdebatan Sukarno-Hatta menjelang kemerdekaan. Merdeka dulu atau rakyat siap dulu? Bung Karno bilang merdeka sekarang juga, baru kemudian membangun bangsa dengan kemandirian. Sementara Hatta cemas, kemerdekaan dengan kualitas sdm yang parah, sangat berbahaya. Tapi masalahnya, kapan kita siap jika menunggu tingkat kematangan bangsa ini? Apakah bangsa ini setelah merdeka 74 tahun sudah menjadi makin bermutu?

Itulah sebab kemerdekaan adalah jembatan emas, yang akan mengantar kita ke kemenangan atau kejayaan. Dalam konstelasi ekonomi dan politik global, dengan berbagai implikasi perubahan, wacana pemindahan Ibukota Negara saya kira penting untuk set-up ulang, mau ke arah mana negeri ini dihadapkan. Jika Ibukota Negara bisa menjadi prototype disain sosial-budaya sebuah kota baru, ia akan menjadi role model bagi penataan ulang tata-ruang kita, yang dari sejak merdeka hingga Orde Baru sama sekali tak terpikirkan. 

Sudah barang tentu, set up itu berkait dengan rekayasa sosial-budaya, pendekatan kultural, studi ekologi, dan baru kemudian planologinya. Sepastinya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hanya persoalannya, di tengah formalisme berfikir, diskusi-diskusi kita selama ini menjadi tampak ecek-ecek. Mirip apa yang dikembangkan dalam ILC oleh Karni Ilyas, hanya debat untuk debat berdasar kepentingan masing-masing. Apalagi yang bernama perubahan adalah pantangan bagi kaum comfortable zone dan vested interest.

Persoalan lain, semenjak Departemen Penerangan dihapus Gus Dur, pemerintah agaknya tak mampu mengelola problem-problem komunikasi dan informasi publik ini. Padahal, mestinya bukan Departemen Penerangan yang dihapus, melainkan Departemen Agama. 

Pertanyaannya, kenapa pindah ke Kalimantan, bukannya tetap di Jakarta yang mempunyai Kalijodo, yang sudah dibersihkan Ahok? Apakah kalinya nggak jodo lagi, karena ulah Anies? Terus clbk dengan kali mantan? Mantan memang selalu membawa kenangan 'ngkali?

 

(Sumber: Facebook Sunardian W)

Thursday, August 29, 2019 - 09:15
Kategori Rubrik: