Hukum dan Keadilan Kasus Ahok

Oleh : Erizeli Jely Bandaro

Hak terdakwa di pengadilan adalah meminta semua fakta yang menjadikanya sebagai terdakwa, dan pada waktu bersamaan berhak pula meragukan , bahkan mematahkan semua fakta itu termasuk kesaksian dari saksi yang di hadirkan jaksa. Inilah proses pengadilan dunia. Tidak ada opini, tidak ada retorika, tidak ada hoax, yang ada adalah fakta. Mengapa ? Karena terdakwa di ancam hukuman yang akan menjadikannya terpidana akibat tuntutan Jaksa. Demi keadilan, agar hukum tidak berbuat zolim kepada terdakwa maka hak terdakwa di lindungi UU untuk membela dirinya.

Dalam kasus AHOK, kita bisa saksikan di Youtube dan Media massa. Bagaimana pengacara Ahok dengan strategi yang umum. Yaitu pertama , membuktikan bahwa saksi yang di hadapkan di depan hakim adalah saksi yang di ragukan kebenarannya, di ragukan kredibilitasnya dan di ragukan objecitivitasnya. Kedua, mematahkan bukti atau pernyataan saksi, dengan bukti yang di miliki oleh pengacara. Kedua cara ini di lakukan secara terstruktur dan di persiapkan dengan matang melalui investigasi formal maupun informal. Ini harus di lakukan dengan akurat melaui check and re-check agar tidak jadi bumerang merugikan clients. Jadi ketika sidang di gelar, pengacara sudah sangat siap membela clients nya.

Waktu di sidang kemarin , pengacara Ahok sengaja mencecar pertanyaan yang bertujuan menjatuhkan kredibilitas, kebenaran dari saksi yang juga ketua MUI." Apakah di hari Kamis (6 Oktober) ada telepon dari Pak SBY pukul 10.16 WIB yang menyatakan bahwa mohon diatur Agus-Sylviana dapat bertemu di kantor PBNU kemudian minta segera dikeluarkan fatwa penistaan agama?," tanya Humprey pengacara Ahok.

 "Tidak ada," jawab Saksi.

Pertanyaan itu di ajukan berkali kali untuk memastikan sikap saksi tidak berubah. Saksi pun bersikukuh kalau ia tidak mendapat telepon dari SBY. Namun, tim kuasa hukum mengklaim memiliki bukti. Ketua Majelis, Dwiarso Budi Santiarto pun menyarankan agar tim penasihat hukum Ahok menyerahkan buktinya ke Hakim. “Silakan berikan butkinya, nanti akan kami pertimbangkan,” tutup Hakim Dwiarso. Setelah itu pengacara meminta hakim untuk mencatat sikap saksi karena mereka akan memberikan bukti pendukung.

Apabila pengacara bisa membuktikan bahwa saksi telah melakukan kebohongan maka keberadaan saksi tidak lagi dianggap sebagai saksi fakta. Maka kesaksiannya tidak lagi jadi bahan pertimbangan hakim. Berikutnya hakim akan lebih focus kepada kesaksian yang lain yang sampai pada keyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah atau diragukan telah melakukan perbuatan pidana. Maka demi hukum terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan karena tidak meyakinkan telah melakukan kejahatan seperti yang di dakwakan. . Itulah panggung pengadilan. Kebenaran tidak mudah diperjuangkan karena keadilan itu memang mahal. Hak terdakwa harus di lindungi oleh UU untuk melakukan apa saja agar bisa menemukan keadilan di hadapan hukum.

Itulah hukum, tapi tahukah kita dari mana datangnya keadilan? Hukum memang dimaksudkan sebagai aktualisasi dari “rasa keadilan”. Kata “rasa” di sini sebenarnya lebih dekat ke arah “kesadaran”. Dengan catatan: kesadaran akan keadilan itu tak hanya sebuah produk kognitif, hasil proses pengetahuan, melainkan juga tumbuh melalui proses penghayatan. Dengan kata lain, sebagai aktualisasi, hukum adalah ibarat realisasi dari hasrat yang kita sebut “rasa keadilan” itu. Tapi “rasa keadilan” punya sejarah yang rumit, separuhnya gelap yang mungkin belum juga selesai. Entahlah.

Namun dari kasus Ahok , saya memang harus sedih. Mengapa ini semua harus terjadi ? Andaikan awalnya kasus penistaan agama ini di selesaikan dengan tabayuun atas dasar cinta, tentu semua akan baik baik saja. Tidak ada yang di permalukan..**

Sumber : facebook Erizeli Jely Bandaro

Wednesday, February 1, 2017 - 11:15
Kategori Rubrik: