HTI Takut RUU HIP

ilustrasi

Oleh : Fritz Haryadi

HIP itu pengganti P4. Indoktrinasi diganti dengan indoktrinasi. Hanya pergantian pemain di permainan yang sama. Duit duit duit duit duit.

P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, adalah kitab kuning tafsir Pancasila buah karya mpu Harto. Kuning itu maksud saya golkar. Kitab kuning ini diberi judul alternatif, yaitu Eka Prasetya Pancakarsa; yang artinya Empat Janji Janji Janji Janji Lima Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja.

P4 dihapus oleh rezim reformasi, karena ia doktrin orba.
Dalam 20 tahun terakhir sudah bermunculan gerak'an-gerak'an kontra Pancasila, tepatnya 2 gerakan; yaitu gerakan khilafah dan gerakan komunis. Saya bilang gerak'an, bukan paham, karena paham tidak pernah hilang; sehingga "munculnya paham" itu pernyataan salah. Yang benar munculnya gerak'an.

Dalam 2 dasawarsa ini pula sejumlah politikus berulangkali menyatakan bahwa munculnya gerak'an-gerak'an ini akibat dihapusnya P4, yang pada gilirannya berimbas dihapusnya mapel PMP dari kurikulum sekolah.
Karena yang menyatakan politikus, bukan ilmuwan, maka pernyataan ini tidak pernah dibuktikan secara ilmiah. Wajar, sebab pembuktiannya sulit, kalau bukan mustahil. Untuk membuktikan bahwa munculnya khilafah dan komunis itu gara-gara tidak ada P4 dan PMP, maka harus dibuktikan bahwa selama orba P4 dan PMP lah yang membendung khilafah dan komunis.

Padahal atta halilintar pun tau, yang membendung itu represi militer. Yang membendung itu senapan; bukan kertas, bukan ceramah di kelas.

Tapi inipun tidak pernah dibuktikan secara ilmiah. Padahal gampang sekali pembuktiannya. LIPI cuma perlu wawancarai responden terpidana makar dari gerak'an khilafah dan gerak'an komunis, "Apa yang membuat anda baru berani bergerak setelah reformasi, apakah karena selama orba anda trenyuh dan tersentuh oleh kemuliaan isi kitab P4 dan keteduhan ceramah guru PMP di kelas, ataukah karena mulut anda dikepruk popor senapan?"

Sudah karakter bangsa; barang gampang tidak dilakukan, carinya yang susah; sebab yang gampang kan ndak ada duitnya.

Kalau pembendung gerak'an kontra Pancasila pada orba adalah represi, sedangkan di era reformasi ini tidak boleh ada represi, maka pengganti yang logis untuk represi adalah penegakan hukum. Senapan diganti palu hakim. Bukan diganti gombal mukiyo.
Penegakan hukum ini solusi holistis untuk semua masalah bangsa, bukan cuma persoalan impotensi Pancasila saja. Sebab dari 3 pilar trias politika, nyatanya judikatif yang paling lemah - dan terus dilemahkan.

Saat HIP diajukan sebagai pengganti P4, jelas itu kompromi politik untuk membungkam moncong-moncong politikus yang selama 20 tahun merengek minta P4 dikembalikan. BPIP tidak cukup, sebab BPIP tidak berbasis proyek. BPIP tidak bikin penataran, maka tidak bisa bagi-bagi proyek. BPIP ranahnya pengawasan kepada elit. Tidak ada pengawasan kepada rakyat; padahal di situ proyeknya.

Lalu apa? Barang itu sudah disetujui mayoritas parpol di parlemen. Jadi ya sudah. Cuma bisa ditertawakan saja pada saat terbukti fungsi HIP persis seperti P4; berbasis penataran, berbasis proyek.

GPK tidak dikerangkeng, melainkan diberi kesempatan berganti seragam penatar. Karena setelah 20 tahun berlalu, memang penegak hukum kita masih tidak boleh kuat. Cerita Lama Berjamur Kembali.

Sumber : Status Facebook Fritz Haryadi

Sunday, June 28, 2020 - 13:30
Kategori Rubrik: