HTI di Persimpangan Demokrasi dan Khilafah

Oleh: Wahyu Sutono

 
Kurang bisa dipahami bila PBB bersama HTI memprediksi akan menggulingkan Jokowi di Pilpres. Dengan cara apakah gerangan? Tentu bukan makar kan? Karena Yusril paham betul bila itu inkonstitusional. Atau Yusril membuat poros tengah? Atau jadi wakilnya Prabowo?
 
Apalah itu, alangkah bijaksananya bila HTI tak dipolitisir. Mungkin lebih bijaksana seperti halnya Gerindra yang membuka pintu bagi eks HTI, dan tak menyebut HTI, karena memang HTI sudah dibubarkan.
 
 
 
Sebagai pengingat bahwa sebelum kita semua termasuk HTI lahir, negeri ini sudah berdiri dengan landasan Pancasila dan UUD 45 atas dasar kesepakatan semua pihak termasuk para ulama, dus bukan khilafah. Itu sebabnya mengapa HTI dibubarkan, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.
 
Nyatanya Hizbut Tahrir (HT) di seluruh dunia memang dilarang, bahkan di Yordania negeri asalnya, HT sudah dibubarkan sejak tahun 1963. Jadi tinggal di Indonesia saja ada yang masih ngotot mempertahankan HTI. Ambiginya kemudian kader HTI akan mencoba berdemokrasi lewat kedua partai ini.
 
Di Indonesia tak pernah ada larangan mendirikan organisasi masyarakat, termasuk yang bergerak pada bidang keagamaan, selama tak bertentangan dengan Pancasila dan UUD45. Terbukti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya adem-adem saja. Indonesia bukan negara Islam, tapi negara berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia.
 
"Kalau begitu kamipun akan tetap menjadi HTI alias Hatiku Terlalu Indonesia"
 
Salam NKRI Gemilang
 
 
(Sumber: Facebook Wahyu Sutono)
Wednesday, March 14, 2018 - 17:30
Kategori Rubrik: