Oleh : Agung Wibawanto
Siapa yang harus disalahkan jika pembahasan isu 3 periode selalu muncul lagi? Orang atau kelompok yang melontarkan itu? Lalu mau diapakan? Dilarang dibungkam? Seperti yang pernah saya sampaikan, ada bermacam kelompok yang melontarkan isu ini: partai koalisi pemerintah sendiri, sebagian relawan pendukung Jokowi, dan juga oposan atau kelompok yang tidak senang dengan Jokowi.
Jika dibungkam maka dikatakan otoriter tidak demokratis, tapi jika didiamkan bisa menjadi bola liar bahkan diyakini benar. Jokowi sendiri sudah menjawab berkali-kali dan mengatakan tidak ada penundaan pemilu, perpanjangan ataupun 3 periode. Pemerintah juga sudah memastikan jadual pemilu serentak dilaksanakan oleh KPU. MPR pun menyatakan tidak akan ada agenda Amandemen UUD 1945.
PDIP sebagai partai pengusung Jokowi (legal formal) pun sudah menjawab, tidak memikirkan ke arah sana. Lantas mau bagaimana lagi? Mengapa masih diterus-teruskan? Masa pemerintahan Jokowi masih menyisakan setahun lebih 8 bulan. Saat ini bangsa Indonesia tengah dihadapi oleh persoalan besar yang bahkan melanda dunia yakni krisis global. Harusnya bisa lebih fokus mengatasi hal tersebut.
Sedikit kita kilas balik terkait munculnya isu 3 periode ini:
Pada Desember 2019, Presiden Jokowi pun telah menyatakan sikapnya soal isu tersebut. Menurutnya, siapapun yang ingin agar presiden dapat dipilih sebanyak tiga periode ingin menjerumuskannya dan mencari muka, “Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu satu, ingin menampar muka saya. Kedua ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka, dan ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja,” kata Jokowi di Istana Merdeka, pada Senin 2 Desember 2019 lalu.
Mahfud MD juga pernah dipanggil ke Istana Kepresidenan untuk membahas isu terkait bidang yang ditanganinya seperti politik dan keamanan. “Sebelum ribut ribut, Presiden manggil saya berdua, agak lama di Istana banyak bicara hal masalah politik keamanan. Tapi salah satu yang ditanyakan ke saya, itu ribut-ribut penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan,” kata Mahfud MD kepada iNews TV, dikutip pada Selasa (12/4/2022).
Kepada Mahfud, Jokowi bertanya apakah pernyataan dan sikapnya terkait penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 masih kurang jelas. Sebab, dua hal itu masih saja diributkan oleh masyarakat, “Apa pernyataan saya kurang jelas kepada masyarakat kok masih ribut? Saya kan sudah nyatakan tidak,” kata Mahfud menirukan pernyataan Presiden Jokowi.
Mahfud menuturkan adanya dua wacana tersebut seakan-akan menampar wajah Jokowi. Bahkan, pihak-pihak yang menyuarakan itu, seakan-akan mencari muka dan ingin menjerumuskan Presiden Jokowi. “Saya kan sudah nyatakan tidak, siapa yang mengusulkan perpanjangan jabatan atau periode ketiga itu menampar muka saya, mencari muka kepada saya atau menjerumuskan saya,” tuturnya masih menirukan pernyataan Jokowi.
Setelah itu, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh jajarannya untuk menyiapkan gelaran pemilu sebaik-baiknya. Dia juga mengaku akan mengikuti aturan konstitusi yang berlaku. “Saya akan ikuti ketentuan konstitusi. Apa itu kurang jelas? Mau narasi apa lagi?” ujar Mahfud. “Lalu muncul lah narasi yang sangat jelas bahwa Pemilu 2024 adalah jadwal konstitusional yang tidak akan ditunda dan akan terus berjalan sesuai agenda konstitusional,” ungkapnya.
Dalam Economic Update 2022 yang ditayangkan pada program Squawkbox, Kamis (18/8/2022), Jokowi mengatakan kalau isu itu sudah direspons berulang kali, “Itu kan sudah saya jawab bolak-balik. Saya sudah jawab itu mungkin lebih dari empat kali. Masa dipertanyakan lagi? Yang jelas saya taat pada konstitusi,” ujar Jokowi.
Jokowi memang sudah berkali-kali menjawab isu tiga periode kepemimpinan maupun penambahan masa jabatan selama dua hingga tiga tahun. Misalnya ketika memberikan arahan dalam rapat persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, April 2022. Ketika itu, Jokowi meminta pada jajaran menteri untuk menjelaskan pada masyarakat mengenai jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
“Ini perlu dijelaskan agar jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode,” katanya. “Jelas bahwa kita telah sepakat Pemilu ditetapkan 14 Februari 2024 dan Pilkada November 2024,” lanjutnya.
Menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Jokowi menyebut, wajar jika situasi menghangat. Namun, presiden memerintahkan para menteri untuk menjaga kondisi di akar rumput agar tetap kondusif. Jangan sampai masyarakat terprovokasi kepentingan politik. “Lakukan edukasi politik pada masyarakat dan kontestan, jangan buat isu politik yang tidak baik, terutama isu politik identitas yang mengedepankan isu SARA. Kita harapkan itu tidak terjadi,” ujar Jokowi.
Seperti dalam tulisan saya beberapa hari kemarin, siapa yang ingin menjebak Jokowi dengan isu 3 periode ini? Tentu tidak ada yang mau mengaku akan menjebak presiden. Hanya, mungkin mereka tidak paham akan konsekuensinya terhadap kedudukan dan kredibilitas presiden. Bahkan mungkin para pelaku tersebut (termasuk relawan Jokowi) tidak menyadari dirinya sudah diperalat oleh suatu kekuatan yang ingin menjatuhkan Jokowi.
Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto
Comment