Oleh : Karto Bugel
Pemilu dalam rupa pilkada, pileg dan pilpres kita yang berbiaya amat sangat mahal, itu salah satu alasan yang membuat keberadaan duit menduduki kasta tertinggi. Gak punya barang itu, mimpi bisa duduk di sana.
“Serius?”
Ga usah cari bukti yang njelimet apalagi rapet terselimpet, kabar duit 1 triliun dapat membeli posisi cawapres pada 2019 yang lalu masih mudah kan untuk kita googling?
Kalau kabar itu benar pernah ada dan dapat dibuktikan, bukan gak mungkin harga sewa kendaraan itu kini sudah berkali lipat mahalnya. Lima triliun untuk posisi capres misalnya, itu harga murah bagi si kaya..
Bila rebutan posisi top level itu hadir aura duit dengan sangat kental, sebuta itukah mata kita untuk bilang pada rebutan posisi yang lebih rendah dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih beragam kita masih tak mau mengakui bahwa duit bukan alat utama diplomasi para calon?
Bila ya, bila cara – cara seperti itu sedemikian rupa telah mengarahkan kita ke sana dan kita tidak mampu berbuat banyak, paling tidak masih ada cara agar kita tak terjebak mendapat pemimpin super buruk. Dari mana asal duit mereka dapat menjadi filter.
Boleh saja kita dapat stock calon pemimpin tak berkualitas karena sistem politik kita seperti itu adanya, tapi bukan berarti kita abai pada cara mereka muncul. Mereka TIDAK BOLEH datang dari dan karena duit haram.
“Emang ada?”
Bukan cuma ada tapi BANYAK. Bareskrim Mabes Polri sudah memberi warning. Duit haram sebagai aliran dana dari peredaran narkotika diinisiasi akan digunakan pada pemilu 2024.
Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Jayadi clear mengatakan bahwa indikasi ini ditemukan dari penangkapan terhadap sejumlah anggota legislatif yang dilakukan beberapa waktu belakangan.
Bahwa dia tidak merinci siapa saja anggota legislatif yang dimaksud dan di mana mereka ditangkap, mudah kita cari rujukan itu.
“Serius sudah separah itu peredaran narkoba di negeri ini?”
Jangan tanya seberapa massif narkoba sudah masuk, tapi seberapa tinggi jabatan seseorang yang terlibat. Itu seperti teori pembuktian terbalik dan dijamin valid.
Seorang dengan dua bintang di pundak dan dia juga anggota Polri terlibat di sana, silahkan anda imajinasikan sendiri skala keparahan tersebut.
Tapi, boleh kita pesimis bila hanya karena dia punya dua bintang dan lalu dia bisa bebas merdeka. Ternyata, penegakan hukum kita juga luar biasa. Si bintang dua itu dapat diadili dan bahkan dituntut dengan hukuman mati dan berakhir pada vonis seumur hidup.
Untuk perkara ini, kita boleh kasih apresiasi pada Polri terutama pada pak Kapolri yang komit dengan tegak lurus pada hukum tanpa indikasi sedikit pun melakukan intervensi. Di masa lalu, sulit cerita semacam itu kita dengar. Jiwa korsa yang mblandang sering jadi alasan.
Sulit mengurai benang super kusut atas kebijakan negara pada bidang yang satu ini. Setiap simpul dapat dibuat, selalu saja ada oknum bermain. Dan ini melibatkan semua sektor. Bukan melulu oknum BNN dan Polri tapi semua lini birokrat. Kejahatan ini lintas batas, lintas sektoral.
Entah kebetulan atau tidak, Teddy Minahasa ini, meski tidak berdinas dia Sumatera Selatan, dia pernah jadi Wakapolda di Lampung dan Kapolda Sumatera Barat. Sama – sama di Sumatera.
“Trus apa buktinya kalau uang haram ini bisa terkait dengan pemilu 2024 nanti terutama di Sumatera Selatan?”
Seperti terhubung secara alamiah, Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose juga bicara hal itu. Eksplisit, dia menyatakan bahwa peredaran narkoba di Sumatera Selatan mengkhawatirkan. Tokoh politik terlibat sebagai pengedar.
Ga ada nama dia sebut tapi peristiwa ditangkapnya anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Fuat Nopriadi Pratama atas kasus narkoba jenis sabu-sabu bicara itu.
Juha anggota DPRD Kota Lubuklinggau, Desri Zahri. Konon dia berhasil ditangkap tim Satnarkoba Polres Lubuklinggau setelah sempat masuk dalam DPO. Dia justru bandar narkoba yang nyambi jadi anggota DPRDβ¦.
Pun anggota DPRD Palembang, Doni, dia ditangkap BNN karena kepemilikan 5 kg sabu dan ribuan ekstasi. Gak tanggung – tanggung, selain anggota dewan yang terhormat, dia pun pengedar narkoba lintas negara dengan jumlah fantastis.
Alert berwarna merah untuk sinyal tanda bahaya bahwa banyak wakil kita justru adalah pemakai dan pengedar narkoba sudah dinyalakan oleh Beraeskrim Mabes Polri. Duit haram mereka pakai untuk nyaleg dan lalu mendapat gelar wakil rakyat tidak boleh terjadi.
RAHAYU
Comment