Harapan Ekonomi Indonesia di Bawah Sri Mulyani

Oleh : Delly Ferdian

Dengan tegas Sri Mulyani mengatakan bahwa target APBN 2016 terlalu optimistis, sehingga beliau memastikan bahwa target penerimaan pajak tahun ini tidak akan tercapai. Menjadi wajar jika Sri Mulyani melakukan pemangkasan anggaran terutama anggaran yang akan ditransfer ke daerah karena dianggap belum prioritas.

Pernyataan Sri Mulyani ter­sebut dapat dikatakan cu­kup lo­gis, apalagi pada kenya­taan­nya penerimaan pajak pada 2015 yang lalu juga tidak men­capai target, padahal tar­get­nya da­pat dikatakan 30 % lebih ren­dah dibandingkan target pen­ca­paian pajak pada tahun ini.

Saya rasa, tak ada yang meragukan Sri Mulyani dalam bidang Ekonomi. Oleh karena itu optimisme Presiden Joko­wi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia yang di­letak­kan di Sri Mulyani sangat besar. Tentu banyak pertim­bangan mengapa Presiden Jokowi memilih Sri Mulyani untuk masuk pada posisi stra­tegi dalam perombakan ulang (reshuffle) kabinet kerja jilid ke II yang diumumkan pada rabu 27 Juli 2016 yang lalu. Salah alasannya tentu karena Sri Mulyani punya track record yang cukup Mentereng.

Terbutki sudah bahwa pada akhir masa jabatan Sri Mulyani di bawah Pemerintahan Presi­den SBY yang lalu, kondisi ekonomi Indonesia memang terbilang cukup menge­san­kan, dimana tercatat Produk Do­mestik Bruto (PDB) yakni 6,2 % , Neraca Pembayaran Indo­nesia mengalami Surplus sebe­sar US$ 30,3 Miliar,  Cada­ngan Devisa Indonesia sekitar US$ 96,2 Miliar, Tingkat In­fla­si mencapai 6,96 %, Gini Rasio (kesenjangan kekayaan) berki­sar 0,38 %, dan angka kemis­kinan berada pada 13,3 % (Sumber: Kementerian Ke­ua­ngan). Prestasi ini tentu patut kita apresiasi, namun apakah prestasi tersebut dapat diulang kembali atau bahkan dike­mudian hari ekonomi In­do­nesia akan lebih gemilang da­ri sebelumnya. Tentu untuk men­jawab hal ini kita tidak bi­sa menyerahkan sepenuhnya ke­pada Pemerintah, walaupun Sri Mulyani dikenal sebagai eko­­nom yang bertangan di­ngin.

Setelah selesai mengem­ban tugas sebagai direktur pelaksana bank dunia (world bank) sejak juni 2010 yang, Presiden Jokowi langsung memanggil Sri Mulyani kem­bali ke kursi Mentri Keuangan menggantikan Bambang P Brojonegoro dan meng­ha­dap­kannya pada situasi ekonomi Indonesia yang cukup sulit, dimana terlalu banyak target yang harus dikejar bahkan tak boleh ada satu pun kebijakan maupun pun proyek Peme­rintah untuk membuat eko­nomi menggeliat yang terce­cer. Sungguh bukan tugas yang mudah, namun apakah Sri Mulyani beserta segala kredi­bilitas yang ia miliki mampu membawa ekonomi Indonesia untuk lebih baik ?

Kini tren pertumbuhan eko­nomi (economic growth) In­donesia bahkan dunia bebe­ra­­pa tahun belakangan ini ti­dak cukup baik dan terkesan lam­ban. Berdasarkan data world bank, pada tahun 2014-2015 pertumbuhan ekonomi In­do­nesia hanya bertengger pa­­da kisaran 5 % dan pertum­bu­han ekonomi dunia masih ber­main di bawah 3 % saja. Ini­lah salah satu tantangan besar Sri Mul­yani Indrawati ke de­pan.

Belum lagi Setumpuk pe­ker­jaan rumah telah menanti Sri Mulyani, pertama, beliau harus mampu mensinergikan lembaga kementerian maupun instansi Pemerintahan lainnya untuk bersama-sama menga­tasi masalah defisit APBN yang kian melebar. Dimana pada kondisinya kini, defisit APBN-P semester 1 telah mencapai 1,83 % atau lebih tepatnya Rp.230,67 T. Kita tentu tidak ingin membiarkan ekonomi Indonesia selalu bermain de­ngan utang-utang luar negeri yang nyata tak berdampak baik, menambal defisit dengan cara berhutang keluar negeri tentu bukan solusi jangka panjang, ibarat kata “gali lobang, tutup lobang”.

Kedua, Sri Mulyani harus mampu menggenjot pene­rimaan Negara pada sektor pajak, karena kita sangat sadari bahwa pajak merupakan instrument penting dalam penerimaan Negara karena kita sama sekali sulit untuk me­ngan­dalkan sektor migas yang nyatanya tidak dapat dipre­diksi ditengah labilnya harga minyak dunia. Target APBN-P 2016 yang terlalu ambisius penerimaan terkait pajak tentu harus diprioritaskan juga, walaupun beliau mengatakan bahwa target pajak tahun ini tidak akan tercapai. Kegagalan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp1.294,3 triliun harus menjadi motivasi, dima­na nyatanya dulu pada tahun 2015 Pemerintah hanya mam­pu mengumpulkan 81,5 % atau lebih tepatnya sebesar Rp1.055 triliun. Kini target penerimaan pajak sekitar RP.1.539,16 T, dan pada kon­disinya yang telah berjalan, penerimaan Negara pada sektor pajak telah terealisasi sekitar Rp 522 T. (Sumber: Ke­men­trian Keuangan)

Ketiga, mensukseskkan program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang telah ter­maktud menjadi UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengam­punan Pajak. Dalam APBN-P 2016 pun target tax amnesty telah ditetapkan sekitar Rp 165 T. Bergulirnya program tax amnesty memang sempat dilansir banyak media bahwa banyak pengusaha yang cu­kup antusias mengikuti pro­gram tersebut, namun kita tidak bisa menampikkan ada­nya aliran kontra terhadap program tersebut sehingga mengeluarkan desakan untuk melakukan judicial review terhadap UU tax amnesty.

Keempat, me­ning­kat­kan pertumbuhan eko­nomi. Tidak ter­ca­pai­nya target pertum­bu­han ekonomi pada kuartal pertama ha­rus menjadi eva­luasi bagi Sri Mulyani ke­de­pan. Tentu tan­tangan Sri Mul­yani dalam hal ini cukup serius, walaupun pa­da APBN-P Target per­tumbuhan ekonomi hanya 5,2 %, namun banyaknya daerah yang tidak lihai dalam penye­rapan anggaran juga sangat mem­pe­nga­ruhi laju per­tum­buhan ekonomi, apa­lagi ku­cu­ran dana ke­da­erah cu­kup besar. Ke-lima, pada sek­tor ril, Sri Mulyani harus mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan, berda­sarkan data Badan Pusat Statis­tik (BPS) februari 2016 ini, angka pengangguran di Indo­nesia telah mencapai 7,02 juta orang. Tentu ini salah beban yang cukup sulit, pasalnya di tengah arus Masyarakat Eko­nomi ASEAN (MEA), Indo­nesia harus mampu bersaing dari segi supply pekerja yang professional serta berkualitas.

Keenam, segera menye­le­saikan proyek-proyek Peme­rin­tah seperti proyek hulu migas kementrian ESDM yakni block Masela maupun proyek pembangkit tenaga listik yang kini terbengkalai. Ke-tujuh, Stabilisasi harga pangan dan ketersediaan stok bahan pa­ngan, tentu hal tersebut juga terkait dengan kinerja Menteri perdagangan sehingga revi­talisasi pasar khususnya pasar tradisional cepat terealisasi.

Ada yang mengatakan bah­­wa, skema reshuffle Jilid II ini adalah langkah Presiden Jokowi untuk tetap mem­pertahankan kekuasaan orang nomer satu di Indonesia. Di­gadang-gadangkan pula bah­wa nama Sri Mulyani di sebut sebagai calon orang nomor dua yang akan bersanding dengan Jokowi nantinya. He­mat saya, semua skema ini tergantung kepada kinerja Jokowi sebagai Presiden dan Sri Mulyani sebagai Menteri kali ini. Jika tidak dapat mempertahankan kinerjanya maka kuda hitam bisa saja datang, dan bisa jadi akhrinya Sri Mulyani tidak tertarik untuk menumpang kepada perahu Jokowi namun berdiri bersama calon lain.

Namun terlepas dari rama-lan politis demikian, kem­balinya Sri Mulyani seolah memberikan harapan bagi kita semua. Tentu kita tidak boleh berdiam diri semata-mata ka­rena kita menyakini bahwa Sri Mulyani  mampu mengatasi semua persoalan ekonomi di Negara kita.  Sejatinya Peme­rintah tidak boleh terlalu banyak melakukan pekerjaan di bidang ekonomi secara lebih dominan, karena su­sung­guhnya “Ekonomi Pasar” harus tetap dimotori oleh pelaku swasta (Private Sektor), dan Pemerintah hanya me­miliki fungsi untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi serta politik melalui regulasi atau kebijakan yang sehat sehingga masyarakat mampu bergerak maju memperbaiki ekonominya karena Peme­rin­tah telah menyediakan ak­ses yang cukup memadai. ***

Sumber: harianhaluan.com

 

 

 

Wednesday, August 31, 2016 - 10:30
Kategori Rubrik: