Hanya Kampanye Hitam Yang Bisa Dilakukan Prabowo-Sandi

ilustrasi

Oleh : Nadia Al Nanggulana

Penangkapan 3 tersangka emak-emak pelaku kampanye hitam makin membuktikan bahwa kubu Capres 02 tidak bisa bertarung secara fair. Terbukti dari berbagai kasus sejak 2017 yang mereka kembangkan hanya kampanye hitam bukan negatif campaign apalagi kampanye yang membangun. Meski telah membentuk tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) bukan berarti skema kampanye tersusun rapi dan terjaga dari kampanye serampangan.

Titik tolak tercerai berainya kampanye disebabkan tidak adanya visi yang sama bahkan niatan baik bagaimana cara berkampanye yang tidak melanggar aturan. Jangankan ditingkat bawah, elit politik mereka seperti Fadli Zon, Fachri Hamzah, Dahnil Anzar, Mustofa Nahra, Ratna Sarumpaet, Maheer Thuwailibi, Tengku Zul dan yang lainnya juga tak bisa berkampanye secara elegan. Mereka cenderung bukan berkampanye namun menjelek-jelekkan lawan politik. Ini yang menjadikan pendukung mereka meniru dan makin liar.

Pilpres kali ini makin rusak dengan cara-cara kampanye politik kotor dan tidak lebih baik dibanding 2014. Meski sudah beberapa dilakukan tindakan namun ditingkat bawah tidak ada penjelasan atau batasan. Yang terakhir, 3 emak-emak Karawang dari Persatuan Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi (PEPES) melakukan kampanye hitam, fitnah yang sangat luar biasa bahkan menghubung-hubungkan agama dengan politik.

Mereka menyebarkan fitnah jika Jokowi terpilih lagi maka LGBT dilegalkan, pengajian dibatasi, bahkan adzan tidak diperbolehkan.

Sebenarnya politisasi macam begitu tidak hanya terjadi di Jawa Barat melainkan menyebar ke banyak group whatsapp ke seluruh Indonesia. Namun banyak pihak mendiamkan postingan di group macam begitu. Narasi yang sama ditemukan di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan lain sebagainya. Mereka tetap saja menggoreng isu-isu yang menebar kebencian, membangun permusuhan, fitnah, adu domba dan lain sebagainya.

Lebih mengherankan lagi, pelaku-pelaku pelanggaran justru malah diterima oleh wakil ketua DPR, Fadli Zon. Mulai dari Ahmad Dhani, Buni Yani, Jonru, Dewi Saracen hingga emak-emak pelaku fitnah.

Harusnya sebagai wakil rakyat bisa membedakan perilaku-perilaku yang melanggar dan tidak. Mengapa mayoritas kubu BPN mengabaikan pentingnya persatuan, menjaga kedamaian, memelihara kesejukan politik, maupun menjunjung tinggi budaya kita? Nampaknya kepentingan politiklah yang menyebabkan mereka menjadi gelap mata dan menjadi jalan satu-satunya untuk bertindak secara benar. Hingga saat ini, narasi kampanye BPN yang positif, yang berbasis program, mengkritisi petahana tidak pernah kita dengar. Semua narasi dibangun dengan fitnah, menghasut, adu domba, dilengkapi cara-cara licik tak beradab. Akibatnya perseteruan makin meningkat.

Apakah BPN tidak belajar bagaimana TKN berkampanye? Diluar mengunggulkan program-program yang sudah berjalan, mayoritas pendukun 01 dilakukan dengan cara yang simpatik, penuh kegembiraan, pun jika harus mengkritik atau melawan fitnah mereka bantah pula dengan cara-cara yang beradab. Contoh saja, Farhat Abbas yang pernah sekali melontarkan pernyataan bahwa mendukung Jokowi akan masuk surga. Langsung dikenai tindakan dikeluarkan dari TKN dan hingga saat ini tidak terdengar kabarnya. Atau gaya meledak-ledak Ali Muchtar Ngabalin jarang dijumpai di televisi, ya karena ada tindakan yang bisa merusak sendi-sendi bangsa.

Kapan BPN akan berubah?

Wednesday, February 27, 2019 - 07:30
Kategori Rubrik: