Saya sendiri tidak tahu banyak soal Papua. Saya hanya tahu, ada lima janji Joko Widodo pada masyarakat Papua ketika dia berkampanye pada Pilpres 2014. Dia yang kini jadi presiden, antara lain berjanji akan menghentikan konflik di Papua, melakukan perundingan ulang dengan perusahaan asing yang menambang di tanah Papua, dan memberikan kesejahteraan yang lebih banyak kepada masyarakatnya.
Sepanjang sejarah mungkin ini senjakala bagi freeport, mereka di buat tdak berkutik mengikuti negoisasi pemerintah. CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, sempat mengancam menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional, karena merasa ada pelanggaran terhadap Kontrak Karya (KK). Gugatan akan diajukan jika tak ada penyelesaian memuaskan dalam waktu 120 hari sejak 18 Februari 2017.
Freeport melunak, rencana mengajukan gugatan ke arbitrase dipendam. Perusahaan tambang raksasa yang berpusat di Arizona, Amerika Serikat (AS), itu berkomitmen menyelesaikan masalah di meja perundingan. Hari ini kita menyaksikan bagaimana kedaulatan kita sebagai sebuah negara tegak berdiri di meja perundingan. Freeport setuju melepas 51 % sahamnya untuk NKRI. Akhirnya Freeport Menyerah Pada Koppignya Jokowi
Hari ini semua bisa melihat, bahwa mimpi kita berkuasa atas tambang emas terbesar dunia itu bisa terwujud. Pada era Jokowi, Indonesia memiliki saham mayoritas di PT. Freeport, sisanya dimiliki Freeport-McMoRan. Setelah proses divestasinya rampung, Indonesia yang saat ini hanya memiliki kurang dari 10 persen saham Freeport Indonesia, akan bertambah menjadi 51 persen. Sementara, Freeport-McMoRan hanya memegang 49 persen.
Saham Indonesia diwakili oleh Inalum. Induk usaha (holding) BUMN pertambangan ini juga menggandeng pemerintah daerah, tempat tambang Freeport Indonesia beroperasi. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua yang akan mendapat jatah saham sebesar 20 persen dari bagian saham di Freeport Indonesia.
Jokowi membuka sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Terima kasih
Sumber : Facebook Awan Kurniawan
Comment