Hanya Di Era Jokowi, Ada Pembukuan Neraca Aset Negara

ilustrasi

Oleh : Salmin Khan

Kita patut bangga dan bersyukur memiliki pemimpin hebat seperti pak jokowi dan memiliki Menteri Keuangan srikandi yang mengedepankan kepentingan rakyat dan negara.

Presiden benar-benar mengalokasikan anggaran negara untuk rakyatnya. Mulai dari menitip uang langsung ke desa-desa ADD, PKH, BLT, BANSOS, Subsidi hingga UMKM dll. Kini terlihat antrian masyarakat hingga pelosok mencairkan bantuan tersebut.

Tidak saja di nikmati oleh pendukung jokowi bahkan kadrun dengan tidak ada sedikit malu ikut antrian sekalipun iya membenci Jokowi. Tapi itulah pak jokowi sekalipun dibenci di fitnah dan di hina segala keburukan oleh kadal gurun beliau anggap bisikan iblis.

Srikandi menteri keuangan terbaik dunia mampu merubah resesi perekonomian dari yang tadi tidak punya buku neraca hingga kini negara sudah memiliki buku neraca digital tercatat aset milik negara membuat kesulitan para ma'fia tidak merasa bebas lagi menjadi perampok di negeri sendiri.

Inilah salah satu faktor membuat para pemberontak negeri sendiri mencari cara untuk menjatuhkan presiden, niat buruk mereka ini menjadi bumerang bagi para ma'fia dan di buat kalangkabut oleh Jokowi satu persatu mereka mendapat karma.

Sekalipun demikian mereka tetap berupaya memainkan peran propaganda menyebarkan isu-isu hoax provokator dengan segala macam cara strategi, karena di balik semua itu masih ada bandar besar yang membuat onar.

Tapi ingat pak Jokowi tetap akan mengigit mereka demi rakyat bangsa dan negaranya hingga indonesia menjadi negara maju dan bermartabat di mata dunia.

Sekarang aset negara tercatat secara administrasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan fakta upaya menyelamatkan keuangan negara melalui perbaikan pembukuan aset. Hal itu terungkap dalam unggahan Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman di akun Instagram @jubir_presidenri, Senin (19/10/2020).

Dalam video tersebut, tampak Sri Mulyani memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 25 September 2018 lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan upaya mengembalikan aset-aset negara yang hilang dalam pembukuan, diunggah Senin (19/10/2020). (Capture Instagram @jubir_presidenri).

"Mulainya Republik Indonesia enggak punya neraca," papar Sri Mulyani. Ia menjelaskan awalnya barang berharga milik negara, termasuk aset dan properti penting sebelumnya tidak pernah tercatat sebagai milik negara.

"Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak di-record," katanya. Ia menyebutkan hal itu sudah terjadi sejak masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

"Kita asal bangun. Waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, enggak ada pembukuannya," ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

"Jadi waktu terjadi krisis kemudian kita punya Undang-undang Keuangan dan Perbendaharaan Negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan," lanjutnya.

Pada proses pembukuan tersebut, Sri Mulyani menyebutkan hal pertama yang dilakukan adalah mencatat aset-aset penting yang menjadi milik negara.

Ia menuturkan dulu banyak aset negara yang diperjualbelikan dengan mudah karena tidak tercatat kepemilikannya.

"Di situ baru mulai muncul, 'Mari kita membukukan dan me-record'. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku," tutur Sri Mulyani.

"Belum lagi tanah-tanah. Kalau menterinya lagi senang, saya kepengin jual tanah, saya jual tanah saja," lanjutnya.

Akibatnya, banyak aset penting yang hilang begitu saja.

"Karena dulu enggak pernah ada pengadministrasian, sehingga banyak sekali republik itu kehilangan cukup banyak aset strategis," kata Menkeu. Ia memberi contoh pada kompleks Senayan yang dibangun pada era Presiden Soekarno.

Saat itu Bung Karno membangun kompleks Manggala Warna Bakti, TVRI, Hotel Hilton, Hotel Mulia, sampai Plaza Senayan. Seluruh area tersebut merupakan milik negara.

"Salah satu contoh yang barangkali Anda lihat adalah kompleks Senayan Gelora Bung Karno," jelas Sri Mulyani.

Meskipun begitu, negara kehilangan status kepemilikannya karena tidak pernah tercatat dalam administrasi. Ia memberi contoh pada area Hotel Hilton yang kini bernama Hotel Sultan.

"Karena tidak pernah dibukukan, suatu saat terjadi kerja sama, tiba-tiba swasta sudah punya titel," ungkap mantan Kepala Bappenas ini.

"Sehingga waktu kita membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada titelnya. Kita hilang," tambah Sri Mulyani.

Ia menuturkan, pemerintah harus berupaya keras mengembalikan Hotel Hilton menjadi milik negara kembali, dengan syarat boleh dipakai dalam kerja sama dengan swasta.

#IndonesiaMaju
#Merdeka

Sumber : Status Facebook Salmin Khan

Thursday, October 29, 2020 - 10:30
Kategori Rubrik: