Hak Pilih Tak Mungkin Hilang

ilustrasi

Oleh : Sahat Siagian

Saya lelaki beruntung, dikelilingi 5 anak yang cerdasnya luar biasa dan gemar melahap buku (rata-rata sudah menghabiskan lebih dari 2,000 buku, seorang darinya malah sudah lebih dari 5,000 buku), dan seorang istri yang poliglot, punya kecanggihan dalam mengurai teks. Mereka kawan bicara mengasyikkan dalam mempercakapkan banyak hal.

Kalau sudah menyentuh masalah ekonomi pelik, kami ikutkan abang dan adiknya Muna—mereka economist papan atas. Saban Jumat sore hingga Minggu kami kumpul, bercakap seru, ditemani teh atau kopi, kadang nyebrang ke serambi banyak kedai untuk berganti suasana.

Di berbagai kesempatan selalu saya dorong mereka berani berpendapat. Maksudnya, berani mengajukan pendapat sendiri meski itu bertentangan dengan pendapat para ahli, para profesor, dan bahkan bertentangan dengan sabda Tuhan sekali pun.

Tidak ada satu yang lebih besar daripada kamu, kata saya. Sekaligus, tidak satu hal pun yang lebih kecil daripada kamu. Kebenaran selalu bersifat temporal, terbuka peluang bagi segenap mahluk untuk menawarkan kebenaran baru.

Di jam teh sore kemarin saya ajukan topik Golput. Karena sesuai dengan bidangnya, hanya Talita dan Jethro ikut terlibat riuh, yang lain tekun menyimak—kadang berceletuk ringan. Saya terkejut dengan paparan mereka sambil dalam hati berucap syukur: saya sudah siap mati kapan saja karena anak-anakku telah tumbuh sebagaimana dulu aku membayangkan mereka.

Meski baru lulus tahun kemarin dari fakultas hukum UI, saya menyebut Jethro sebagai ahli hukum because he is. Dia kerja di lawfirm top di Jakarta. Baru sebulan menjalani masa percobaan, sudah langsung mau diangkat sebagai pegawai tetap dengan gaji nyaris mencapai 20 juta perak. Tapi dia memilih mundur dan sekarang mengabdi di Kantor Staf Presiden. Dia yang pertama menanggapi topik golput ini. Begini katanya:

“Kasus golput belum pernah diajukan ke meja hukum. Bahkan pemerintah era Soeharto memilih security approach untuk menekan golput. Mereka tahu kalau penganjur golput diperkarakan, bakal berakhir di kekacauan karena tidak ada dalil hukum yang jelas dan tegas. Memangnya Abba mau menafsir pasal tersebut dengan pendekatan apa?”

“Aku mau mengajukan tafsir semantikal buat frasa 'Kehilangan Hak Pilih’, bahwa kehilangan tidak selalu dipicu internal causes.”

“Gak ada gunanya,” tolak Jethro. “Hukum Indonesia hanya melayani tafsir gramatikal, tidak untuk tafsir semantikal. Boleh saja Abba minta kejelasan atas frasa tersebut dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Ingat, Abba harus membuktikan bahwa pasal itu punya pengaruh dan kaitan langsung dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kalau tidak, Abba harus tarik diri. Bisa saja sih kita ada-adain, tapi itu gak elok. Panglima Tertinggi dalam jagad hukum adalah hati nurani, bukan Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Hukum Indonesia yang kusut dan rapuh ini jangan kita bikin lebih kusut lagi dengan mengajukan sesuatu yang diada-adakan.

Puncak sublimitas hukum adalah ketika kita masuki sebuah masyarakat tanpa aturan, tanpa hukum, tanpa perundang-undangan, karena semua anggotanya berbicara dan bertindak sesuai hati nurani. Lalu siapa yang bertugas mengasah nurani agar kita tiba di state tersebut? Budi Pekerti dan Agama. Sayangnya, Agama malah menyodorkan pendekatan legalistik formal: hukum formal Islam, dan hukum informal Kristen—hanya orang baik masuk surga. Di tengah rimba hukum yang njlimet dan kusut, Agama membuatnya lebih kusut.

Karena itu, sebagai pemuja Kerajaan Sorga, lebih baik Abba menyapa para golput dengan pendekatan hati nurani ketimbang hukum. Untuk sebuah hak yang sangat dasar: hak memilih, adalah lucu dan ironik jika kita mempercakapkannya dengan menggunakan pasal-pasal hukum. Abba malah membunuh kesucian Hak Memilih itu sendiri.

Kita bisa berkata kepada para golput: apakah keadaan menjadi lebih baik dengan bersikap abstain? Tidak. Katakanlah peluang terbesar ada pada Jokowi. Nah, tanyakan kepada mereka, apakah dengan tidak memilih, dan Jokowi kemudian terpilih, keadaan menjadi lebih baik buat para golput? Mungkin tidak, mungkin iya. Anggap saja tidak. Lalu, apa gunanya?

Apakah dengan bersikap abstain keadaan mungkin jadi lebih buruk? Besar kemungkinan. Kalau kemudian Prabowo menang, kita akan melihat Indonesia yang memburuk. Bagaimana mengukurnya? Rekam-jejak Prabowo di masa lalu.

Well, setiap orang mungkin saja berubah. Tapi mari lihat apa yang dilakukan Prabowo Sandi dalam masa kampanye sejak September? Prabowo tidak berubah. Dia cenderung bernafsu meraih kemenangan dari sebuah kekacauan. Itu mengerikan.

Juga dengarkan jerit sebagian rakyat Jakarta yang kehilangan bantuan pemda setelah Anies terpilih. Kebijakan memuliakan manusia yang dilansir Ahok dipreteli.

Secara psikologis, Jokowi berkemungkinan membawa Indonesia ke arah lebih baik ketimbang Prabowo. Itulah yang terus-terusan kita ucapkan ke semua orang. Jangan gunakan pendekatan hukum. Kerajaan Allah berdiri di atas hati nurani, bukan di atas hukum.”

Saya terpana. Sungguh. Saya alihkan percakapan ke Talita. “Bagaimana menurutmu?”

“Kehilangan Hak Pilih? Frasa apaan tuh? Bagaimana mungkin sebuah hak hilang? Abba punya hak berpendapat. Lalu seseorang memasukkan moncong pistol ke mulut Abba. Apakah Hak Berpendapat Abba hilang? Ya, nggaklah. Di tengah ancaman mengerikan seperti itu Abba bisa menghajar tangan si pemegang pistol lalu berteriak mengemukakan pendapat. Oke, orang tersebut mungkin lalu menembak Abba. Tapi perhatikan, todongan senjata tajam sebuas apa juga gak membuat Hak Berpendapat Abba hilang.

Abba mungkin ingin melahirkan sebuah kesan bahwa atas anjuran seseorang maka si A tidak jadi ke TPS dan Hak Memilihnya hilang. Itu bego. Dengan tidak datang ke TPS, hak memilih yang ada pada si A tidak hilang. Suaranya yang hilang. Bedakan keduanya.

Jadi, bahkan dengan mengancam, menakut-nakuti, menindas seseorang agar golput, si penindas tidak bisa diseret ke meja hijau berlandaskan pasal-pasal dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017. Kenapa? Sebab tidak ada dari kita bisa membuktikan bahwa hak pilih seseorang hilang karena penindasan tersebut. Hak seseorang hanya tidak berlaku ketika dia wafat. Hak tersebut mati bersama kematiannya.

Jadi, ibu Dosen, yang membedah soal ‘Kehilangan Hak Pilih’, sama begoknya dengan Abba. Kalian gak ngerti apa yang dimaksud dengan Hak.

(sebagian pendapat Talita saya kutip dalam komen di status seseorang kemarin. Salah seorang dari diskusan menjapri saya: "Si C dulu anggota PSSI. Dia punya hak pilih. Setahun kemudian, dia tidak lagi anggota PSSI. Maka dia kehilangan hak pilihnya”. Japrian tersebut saya berikan ke Talita. Dia menundukan wajah, sedih. Berikut ini tanggapannya)

“Ketika menjadi anggota PSSI, dia hidup sebagai anggota PSSI. Ketika keluar dari PSSI, keanggotannya mati, wafat, dikubur. Haknya ikut mati bersama kematian keanggotaannya. Jadi, tidak ada istilah kehilangan hak pilih. Cuma orang sakit ingatan yang menyoal Hak Berpendapat di rapat DPR padahal dia bukan anggota DPR.”

“Kenapa kamu sedih?”

“Beberapa temanku juga memutuskan bersikap golput dalam pilpres April. Aku berusaha menjelaskan dengan logis, sederhana, dan sabar. Tapi mereka tidak punya empati untuk memahami. Sikap golput sudah final. Fakta atau teori yang berseberangan dengannya dianggap tidak berlaku. Mereka sering mengada-ada dalam berargumen. Kebenaran sudah mati buat mereka. Itu yang bikin aku sedih.”

“Apa tanggapanmu bahwa ‘hanya dua pasangan capres dalam pilpres 2019’ adalah buah dari sistem yang oligarkis?”

“What? Mereka ngerti nggak sih apa yang disebut oligarki? Memangnya ketersediaan 2 pasangan terjadi secara sistematis? Kan nggak. Batasan 25% memungkinkan ketersediaan 4 pasang calon. Tapi cuma 2 kubu yang pédé ngajuin pasangan. Partai Demokrat gak pédé bikin kubu sendiri. Itu salah siapa? Salah Jokowi? Kan nggak. Itu salah sebagian dari kita yang di pilpres 2014 milih mereka, milih PD, milih PAN, milih PPP, milih partai-partai yang gak pernah jelas haluannya. Akibatnya ya begini, cuma ada 2 pasangan calon. Sekali lagi, itu salah kita. Kok sekarang kita malah tarik diri, belagak bego, dan abstain, cuci tangan dari kesalahan sendiri? Itu gak fair. Kalau kamu pernah berbuat keliru, jalani konsekuensinya secara istikomah, bukan teriak-teriak minta Allah turun tangan, apalagi bersikap abstain.”

“Lalu bagaimana buat mereka yang gak puas untuk menyalurkan ketidakpuasannya?”

“Bikin partai baru. Dan untuk itu, pilihlah pasangan dalam pilpres 2019 yang memungkinkan pendirian partai baru dan syarat-syarat pendiriannya bisa dipenuhi. Bukan malah abstain. Mereka justru harus berada di garis depan untuk memastikan bisa bikin partai baru. Memilih adalah memutuskan mana yang berisiko paling kecil dan bermanfaat paling besar. Dalam sejarahnya, Australia gak pernah punya pemerintahan terhitung buruk. Kenapa? Karena semua rakyat di sana ikut memilih dengan sadar--bukan di bawah tekanan seperti di jaman Pak Harto. Sesial-sialnya mereka dapat Tony Abott, itu pun masih lebih bagus daripada SBY. Dengan semua ikut memilih, kita memastikan diri mendapatkan pemerintah terbaik dari apa yang tersedia.”

Saya termangu, terpana, takjub di hadapan dua orang muda yang siap mengisi masa depan Indonesia. Di rumah kami, siapa pun tak bisa salah ucap. Gak bisa membedakan head set dari head phone saja, orang tersebut akan menanggung malu dibully habis-habisan selama 2-3 hari. Dan karena itu mereka mengisi pustaka pikiran dengan sebanyak-banyaknya buku. Salah saya sendiri kenapa mendidik mereka seperti itu sehingga sekarang tak bisa saya ajak kompak untuk bertarung dengan para golputwan-golputwati soal aplikasi pasal penganjur golput.

Ini hari terakhir bagi kelompok kami menayangkan status-status tentang golput. Minggu depan kami berganti topik. Nah, di hari terakhir ini, atas suara nurani anak-anak kami, saya mengajukan maaf secara terbuka kepada kalian yang sudah terganggu oleh status saya soal pasal-pasal pemidanaan penganjur golput.

Saya mengaku keliru.

Maafkan saya.

Sumber : Status Facebook Sahat Siagian

Sunday, January 13, 2019 - 12:15
Kategori Rubrik: