Giliran Tukang Ojek Direndahkan Prabowo

Ilustrasi

Oleh : Sahir Nopi

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengemukakan hal yang memantik penolakan dari tukang ojek. "Yang paling di sebelah kanan adalah topi SD, setelah ia lulus, ia pergi ke SMP, setelah ia lulus, ia pergi ke SMA, dan setelah lulus dari SMA, ia menjadi pengemudi ojek. Sedih, tetapi ini kenyataan," sebut Prabowo. Pernyataan itu dikemukakan dalam acara Indonesia Economic Forum 2018 Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Sontak pernyataan itu menimbulkan reaksi yang cukup keras. Hampir sama seperti pernyataan sebelumnya tentang tampang Boyolali, para tukang ojek memprotes dan meminta Prabowo meminta maaf. Setidaknya komunitas Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia. Hal itu disampaikan Igun Gunawan Ketua Garda.

Belum genap dua bulan dari polemik tampang Boyolali rupanya Prabowo tidak belajar bahwa dalam mengemukakan sesuatu selayaknya harus hati-hati. Sebagai Capres sudah selayaknya merebut suara pemilih bukan malah merendahkan. Apa yang disampaikan kepada publik  makin menunjukkan Prabowo tidak mampu memotret kondisi masyarakat. Tidak hanya Prabowo sebagai Capres melainkan juga tim suksesnya. Bahkan narasi memberikan gaji guru Rp 20 juta yang diungkapkan Mardani Ali Sera justru dibantah sendiri oleh Prabowo.

Bukan hanya soal tukang ojek dan tampang Boyolali, jauh sebelumnya Prabowo juga merendahkan profesi wartawan yang dianggap gajinya terbatas. Hanya pernyataan ini tidak banyak menimbulkan gejolak. Reaksi wartawan berbeda dengan apa yang terjadi dengan masyarakat Boyolali maupun komunitas ojek.

Dengan ditambah pernyataan dengan nada pesimis seperti Indonesia bubar 2030, 99% masyarakat Indonesia miskin dan lainnya menunjukkan Prabowo sama sekali tidak memahami Indonesia. Bukan saja terkait bagaimana berkomunikasi, rumusan strategi kampanye, menguasai kondisi masyarakat apalagi tentang sektor-sektor ekonomi yang ada di masyarakat. Potret ini menandakan kubu Prabowo Sandi benar-benar murni sebagai pihak yang ingin merebut kekuasaan belaka. Bagaimana bisa ingin mensejahterakan rakyat jika problem-problem rakyat saja tidak tahu? Bagaimana bisa mengerti rakyat bila cara berkomunikasi saja tidak merepresentasikan apa yang dikehendaki rakyat.

Kerja-kerja parpol pendukungnya hingga 2 bulan kampanye tidak nampak. Malah mayoritas parpol yang mendukungnya seperti PAN, PKS, maupun Demokrat fokus kampanye untuk tidak tergelincir dalam aturan electoral threshold yang naik menjadi 4% nasional. PKS malah meributkan jatah Wagub DKI yang ditinggalkan Sandiaga, PAN hanya mendampingi Prabowo maupun Sandiaga ketika turun ke lapangan. Jadi bagaimana berjuang untuk rakyat bila mereka sendiri tidak memahami rakyat?

 

Thursday, November 22, 2018 - 18:30
Kategori Rubrik: