Gerindra Kick Out Penumpang Gelap

ilustrasi

Oleh : Faisol Maulana

Politikus Gerindra menyebut penumpang gelap yang memanfaatkan Prabowo Subianto bertujuan membuat situasi Indonesia kacau. Penumpang gelap juga ingin presiden Joko Widodo disalahkan akibat kondisi itu. "Orang itu ingin Indonesia chaos. Ingin Pak Jokowi disalahkan. Ingin Indonesia ini ribut. Pak Prabowo sebagai patriot dan negarawan menolak hal itu. Itu lah penumpang gelap itu," kata Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade di Gado-gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8/2019).

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Ahmad Dasco, menjelaskan maksud pernyataannya terkait 'penumpang gelap' yang mencoba memanfaatkan sang Ketum Prabowo Subianto. Dasco menjelaskan 'penumpang gelap' itu bukan PA 212, namun dari eksternal koalisi. Yang jelas tugas aparat keamanan akan bekerja untuk memastikan penumpang gelap itu. Sejak Prabowo merapat ke Megawati, situasi menjadi jelas. Kedepan nasionalis akan lead memastikan Pancasila, UUD 45 , NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah harga mati yang harus dibela at all cost.

Masalahnya tidak sederhana. Karena sistem demokrasi tidak melarang orang berbeda pikiran dan pendapat. Apalagi di era Sosial media seperti sekarang ini. Di China kebebasan pikiran dan pendapat soal idiologi dihormati kalau itu hanya menjadi wilayah privat. Namun kalau diungkapkan di depan publik maka itu dianggap kejahatan. Karena secara tidak langsung mengajak orang melawan pemerintah. Tetapi pemerintah tidak dengan cara mempidanakan orang.

Caranya? pertama, menggunakan tekhnologi IT, siapapun yang membuat konten menyerang idiologi pemerintah atau menyudutkan pejabat negara secara pribadi maka otomatis akun sosmed nya akan sign out. Selama lamanya orang tidak bisa lagi punya akun. Orang tidak bisa menggunakan akun falsu. Karena registrasi menggunakan KTP dan nomor KTP menyatu dengan sistem database sosial media.

Kedua, semua pelajaran sekolah tidak boleh memuat ajaran selain idiologi komunis. Namun tidak melarang orang mempelajari ajaran lain selagi tidak disampaikan kepada orang lain atau digunakan untuk memprovokasi orang lain. Hukuman atas pelanggaran ini bukan pula dengan penjara tetapi mencabut KTP orang itu. Di china , kalau anda tidak punya KTP, secara sosial anda mati. Mengapa ? tidak ada aplikasi apapun tanpa KTP. Bahkan belanja diatas 10.000 yuan harus dengan KTP. Artinya, secara tidak langsung orang yang ngeyel, hak warga negara secara sosial dan hukum dicabut. Lambat laun orang itu akan fustrasi dan mati.

China memang negara totaliter secara idiologi namun mereka bisa memisahkan mana wilayah privat dan mana wilayah publik. Hak privat dihormati, namun ketika masuk ke wilayah publik, pahami aturan. Ngeyel? , selesai urusannya.

Nah, menurut saya, Indonesia bisa saja meniru China. Siapapun yang mempercayai idiologi lain selain pancasila, secara demokrasi harus dihormati. Namun ketika kepercayaannya terhadap idiologi selain pancasila itu disampaikan ke publik maka itu artinya dia masuk ranah publik. Itu harus dilarang. Itu masuk ranah negara.

Bukan karena membenci cara orang berpikir aneh tapi ini soal menegakan aturan dan hukum. Engga suka, ya cari negara lain. Sederhanakan..

Sumber : Status Facebook Faisol Maulana

Wednesday, August 14, 2019 - 10:00
Kategori Rubrik: