Gerilya Politik di Bawah Kubah Masjid

Oleh : M Miftah Wahyudi

Taggar #savemasjidkita dengan penandanya, "Masjid Ini Tolak Salatkan Jenazah Pembela Penista Agama", tidak hanya viral di medsos ini juga bagian paling "kasar" dan menohok gaya dakwah Islam di Indonesia. Tidak kalah menohoknya dengan gerakan anti diskriminasi muslim di USA, dengan penandanya "Today I Am a Muslim Too", melintas batas sisi keagamaan.

Dua gerakan di atas boleh dibilang tidak ada unsur kesamaan dan kesengajaan waktu, tapi mencuatnya sentimen berlatarbelakang agama mengibaratkan dua fenomena sosial yang bersamaan waktu bak kelahiran kembar tak identik.

Misi penyelamatan, penghargaan segala perbedaan serta menjunjung tinggi kebebasan beragama merupakan isu antidiskriminasi yang melewati batas teritorial negara dan agama.

Isu ini menjadi nomor wahid diperjuangkan sebagai universalitas nilai kemanusiaan, mengalahkan isu diskriminasi suku, ras dan golongan. Alasan penciptaan yang transenden mungkin menjadi dasar mengapa diskriminasi berlatarbelakang agama didahulukan, karena dia mengikat kuat melebihi hubungan darah, suku, ras, Negara dll.

Mempertanyakan Misi Keagamaan (?)

Mengapa agama perlu diperjuangkan, bukankah ia suatu yang sakral dan melalui penjagaan langit?  Beragam isu berwajah agama menyusup ke lini-lini kehidupan; panggung politik, perang antar bangsa, bahkan masuk di ruang pertandingan olah raga.

Perseteruan bernuansa agamis di Liga Utama Skotlandia, misalnya, antara club Glasgow Rangers dan Celtic, bukti sejarah perseteruan Katolik dengan gerakan Reformasi Protestan yang sampai saat ini belum bisa dikatakan selesai.

Di ranah politik, kasus penistaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kental nuansa Politik agamis, menyebabkan perang sosial baik di dunia nyata dan maya, hingga perdebatan klaim kemurniaan dan sakralisasi demo Aksi Bela Islam I, II dan III. Di mana sampai hari ini juga masih menyisakan buah bibir keberpihakannya pada ranah politik tertentu bukan murni agama.

Acara gratis-gratisan ke Jakarta mensuksekan demo tersebut, tak luput dari persangkaan negatif, baik penyalagunaan dana aksi dan sumber hitam pemasukannya. Jika isu agama tidak bisa memediasi segala hal, saat itu pulalah ia jatuh dari nilai kesuciannya.

Nyatanya, bukti hasil rekapitulasi KPU Prov DKI 26/2 kemarin kemenangkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Syaiful Djarot 2.364.577 atau 42,99%. mengungguli 2 pasangan lain; Agus-Sylvi yang hanya mendapat suara sebesar 937.955 atau 17,05%, dan Anies-Sandi 2.197.333 suara atau 39,95%. Membuktikan sentimen agama tidak kuat mementalkan Ahok dari kandidat Gubernur DKI sebagai "penista", dan di satu sisi lemahnya sisi keagamaan, kalau tidak dikatakan gagal menyatukan masyarakat.

Seorang sahabat yang tiap hari cangkrukan di warung Kopi Giras dekat pasar desa, menganggap urusan politik berbau agamis tak lebih menarik daripada urusan game online Clash of Clans (CoC). Ke-meme-an temanku ini, terlepas sifat apatisnya, seakan menjelaskan bahwa realitas keberagamaan di Indonesia, khususnya Islam sebagai mayoritas, masih rawan sebagai masalah daripada memberi kenyamanan dan ketentraman berbangsa dan bernegara.

Aksi teror, diskriminasi dan intoleransi membanjiri pemberitaan media. Tentu sebagai mayoritas, Islam bertanggung jawab atas aksi-aksi itu.

Masjid medan tempur, sahkah?

Dalam takaran teoligis, kefanaan dunia sebagaimana disampaikan para pemuka agama, membawa dampak keyakinan fatalistik dalam melihat dunia. Bahwa kehidupan dunia hanyalah objek permainan belaka dan tak perlu dipusing-pusingkan amat. Toh, nyatanya kegemerlapan dunia tidak dibawa mati.

Kalau seperti itu, mengapa perkara penistaan agama yang disangkakan tidak selesai diputusan lembaga keagamaan yang memadai. Toh, kekuasaan lebih-lebih politik tak ubahnya bagian "dunia permainan". Bukankah politik adalah seni dalam segala kemungkinan. Eith, tunggu dulu permainan boleh permainan, tapi tidak akan asik dilihat jika permainan berhenti tengah jalan. Nggak asik donk. Betul, betul, betul!

Kenyataan seperti inilah yang kurang disadari umat islam Indonesia sebagai mayoritas. Muncul gerakan #savemasjidkita sah-sah saja karena hal ini bagian dari proses peperangan sebenarnya, sebuah permainan besar "perebutan kekuasaan".

Penguatan gerakan agama (baca: politik agamis) dengan mendasarkan pada kitab suci, surat At-Taubah ayat 84, yang secara asbabun nuzul menghukum si munafik agar tidak disholatkan seperti Abdullah bin Ubay benar adanya. Siapa pun bisa berbuat seperti itu atas dasar kepentingan politik.

Realitas politik mengamini hal di atas. Mencari dalil legitimasi yang paling kuat untuk menarik konstituen politik disahkan, tak kecuali mendorong agama untuk misi penguat politik. Kemenangan adalah harga mati dan jalan satu-satunya. Dengan kemenangan tujuan perjuangan yang diniatkan bisa direalisasikan.

Jika ini murni ranah ajaran agama Islam yang diperdebatkan, gerakan ini takkan berumur lama. Siapa pun akan mencari dalil penguat mazhab kebenarannya. Apalagi mengusik rasa keimanan seseorang. Dan pasti, dalil agama memberikan berbagai alternatif yang meringankan umatnya, tidak sekolot dan sesaklek pemahaman tektualis tersebut. Perang tafsir pun tak terhentikan, ujung-ujungnya membenarkan pendapatnya sendiri-sendiri.

Untuk itu, jika ini murni nuansa politik mari kita arahkan ke politik pada rule-nya. Jika medan tempur di tempatkan di masjid jangan didiskriditkan jika lawan politik pun juga menggunakan medan politik yang sama.

Satu masjid bisa beribu wajah, bak pasar yang menjajahkan dagangan, masjid juga memiliki kegunaannya yang beragam. Karena masjid merupakan manifestasi kebudayaan dan sosial, mosque as culture and society.

Pertama, masjid dan tempat ibadah lainnya diyakini sebagai rumah tuhan. Segala bentuk pendekatan diri manusia pada penciptanya ditempatkan di sini. Maka, beragam manusia dengan beragam identitas baik suku, ras maupun agama berhak atas misi pendekatan rohani kepada tuhan tersebut. Maka kontestasi politik berlatar muslim-nonmuslim, tidak jadi pembatas untuk menjadikan masjid sebagai tempat pendekatan pada tuhan.

Kedua, masjid adalah tempat ibadah. Dengan begitu umat seagama dengan nilai keimanan yang dimiliki, entah pencuri, pendusta, koruptor, pezina tidak boleh dibatasi untuk menunaikan peribadatannya. Apalagi yang sudah mati menuntut disalati menurut identitas agamanya. Maka perbedaan pilihan politik tidak menghalangi akses seorang muslim menuntut haknya pada muslim yang lain.

Ketiga, dan mungkin di sini pembenaran perilaku politik dilakukan di masjid adalah sebagai tempat sosial-kemasyarakatan, muamalah. Maka sering kita jumpai perayaan kurban, zakat, penampungan korban banjir, pendidikan dan lain-lain ditempatkan di masjid. Apa lagi politik yang bagian terpenting pembentuk pemerintahan, butuh memahamkan masyarakat/konstituen niatan calon pemimpin yang bersinergi dengan tujuan agama.

Mengakhiri tulisan ini, penulis mengutip strategi perang ke-19 tokoh peperangan Cina Sun Ztu, berbunyi; "Jauhkan kayu bakar dari tungku masak. Lepaskan pegangan kayu dari kapaknya." Dengan maksud, ketika berhadapan dengan musuh yang sangat kuat, untuk melemahkannya runtuhkan dulu dasarnya dan menyeranglah sumberdayanya.

Jika genderang perang ini ditabuh di pusat peradaban Islam, Masjid. maka, siap-siaplah keruntuhan nilai peradaban itu. Camkan bersama.**

Sumber : qureta

Saturday, March 11, 2017 - 12:15
Kategori Rubrik: