3. Jadi kasus korupsi itu unzur penunjang, bukan utama. Walau secara fakta PKS menghasilkan koruptor tidak sebanyak PDIP misalnya, namun yang membikin “bobotnya” besar adalah karena PKS mengklaim sebagai partai dakwah dan partai Islam. Hal ini beda jika suatu partai yang tidak membawa-bawa istilah suci dakwah dan nama luhur Islam, apalagi mengklaim partai Allah.
Walau koruptornya sedikit tapi dilakukan oleh partai yang membawa nama suci Islam, dakwah dan Allah maka nilainya jadi besar. Kalau boleh mengibaratkan 1 koruptor partai yang mengklaim suci itu setara dengan 100 koruptor partai yang biasa. Artinya berat konsekuensinya membawa nama agama, Islam, dakwah dan Allah, karena berat timbangannya. Dari sinilah politisasi agama harus dihindari karena akan merusak nama suci agama itu sendiri.
4. Perlu diketahui bahwa bahayanya keradikalan ideologi itu lebih bahaya dari cuma korupsi, urusan materi keduniawian. Koruptor dihukum seberat-beratnya atau dimiskinkan misalnya dan seluruh asetnya ditarik negara bisa dipastikan dia akan tobat. Tapi jika cacat ideologi maka tak akan tobat walau mati taruhannya. Artinya bahaya cacat ideologi itu lebih bahaya dari sekedar “cacat” korupsi.
Sehingga kesimpulannya, hanya berpatokan data korupsi terbanyak tanpa melihat “dosa-dosa” yang lain misal cacat ideologi, memfitnah NU, dan sebagainya, adalah tidak fair. Apalagi dijadikan alasan untuk membubarkan.
#NUmelekmedsos
#2019GuremkanPEKAES
#RapatkanBarisan
Sumber : Hizbul Wathan Minal Iman
Comment