Gatot Nurmantyo The Candidate

ilustrasi
Oleh : Dody Haryanto
 
Saya pernah mengulas berulangkali mengenai Gatot Nurmantyo , kali ini kembali Gatot Nurmantyo mengkaitkan pencopotannya sebagai Panglima TNI dengan arahannya untuk nonton bareng film 'G30S/PKI'.
Bahkan ada analisa dari seorang Pakar Hukum.Tata Negara (Refly Harun ) yang mengesankan bahwa perncopotan Gatot Nurmantyo dikaitkan dengan kekhawatiran akan menjadi saingan Jokowi dengan berbagai macam alasan, tentu saja hal Itu cukup mengundang senyum bagi Kita atau istilah kerennya "Senyumin Aja Bro!.
Pencopotan Gatot sebagai Panglima TNI dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Desember 2017. Gatot pensiun pada 1 April 2018. Ia digantikan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto . Periode 3 bulan sebelum Masa pensiun adalah hal yang sangat wajar dan standar, hampir semua petinggi TNI Juga di ganti dalam periode seperti ini Karena 3 bulan adalah Masa Persiapan Pensiun.
.
Pencopotan Gatot Juga diwarnai dengan beberapa peristiwa politik (dikutip dari detik.acom tanggal.25 September 2020 kemarin).
Dimulai dari aksi demo 4 November (411) dan 2 Desember alias 212. Aksi-aksi ini menuntut pemerintah bertindak terkait kasus penistaan agama Basuki T Purnama (Ahok).
Gatot sempat menemui massa 411 ketika Presiden Jokowi tidak hadir. Gatot mengenakan kopiah putih saat itu. Kala itu muncul tafsiran Gatot dekat dengan massa ormas Islam.
Dalam hal ini saya harus mengkritik Gatot Karena Panglima TNI haruslah berpihak kepada kepentingan negara dan menjaga netralitas dan dia seharusnya Juga menjaga pluralisme di Negri ini.
Mari kita lihat Pasal 30 UUD 1945 pasca amandemen yang menegaskan, TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Kemudian UU TNI Tentang Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah (Pasal 2 UU TNI): ayat 3 dan 4.
3.Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
 
4.Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi
Jelas Gatot sebagai TNI melanggar UU TNI, terutama ayat (3) Karena sebagai TNI harus menunjukkan sikap kebangsaan yang bertugas demi kepentingan negara diatas agama karena pada saat Itu Gatot masih dinas aktif.
Kemudian Gatot juga ada pada Aksi 212. Hanya, saat itu Presiden Jokowi juga hadir di tengah-tengah massa aksi. Presiden Jokowi dan jajarannya juga ikut salat Jumat bersama massa di Monas.
Mungkin ini bukankah sebuah permasalahan tapi menurut saya secara pribadi seharusnya Panglima TNI tidak perlu sampai ikut shalat jum'at bukankah harusnya menjaga stabilitas , netralitas dan keamanan dalam skala yang lebih besar dan sebenarnya dalam acara demo cukup diwakili Polri, tidak salah jika ini dianggap sebagai manuver politik.
Dalam catatan detikcom, Gatot juga pernah membuat kontroversi ketika dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi menyatakan diri tersinggung bila umat Islam dituding akan melakukan makar.
"Kalau ada demo, jangan dianggap makar. Pasti demo akan dilakukan dengan kedewasaan masyarakat salurkan aspirasinya, dan itu sah-sah saja," ucap Gatot, 4 Mei 2017.
Nah dalam hal ini seorang Panglima TNI seharusnya tidak pantas bicara politik praktis (demo Itu politik praktis lho mbah Gatot ) dan jelas ini mengganggu profesionalisme TNI juga melanggar Undang Undang Dasar Negara (Untung Presidennya baik kalok Mbah Harto udah dianggap subversib ).
Selang dua pekan kemudian, Jenderal tersebut kembali membuat sejumlah pihak tercengang. Saat tampil dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, dia membacakan puisi 'Tapi Bukan Kami Punya'. Puisi karya konsultan politik Denny JA itu berisi kritik terhadap pemerintah.
Wah kalok cerita ini Pak Gatot bener - bener melakukan pelanggaran berat harus disejajarkan dengan Letnan kolonel Untung dan jangan-jangan PKI bangkit bisa jadi dari Pak Gatot sendiri.
Karena Panglima TNI harusnya netral coba baca lagi Undang Undang diatas , udah saya lampirkan yang penting-penting saja supaya gampang dicerna .
"Kalau Panglima bermaksud dengan puisi ini untuk kritik pemerintahan Jokowi, salah alamat, deh. Jangan-jangan ibarat menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri," ujar anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDI Perjuangan, 23 Mei 2017. Saya setuju Karena Saya lebih DPR dari anggota DPR !! .
 
Kemudian, Gatot Nurmantyo kembali dituding berpolitik setelah mengeluarkan pernyataan soal adanya pembelian 5.000 pucuk senjata di luar instansi TNI. Pernyataan Gatot banyak menuai kritik. Namun ia menolak tudingan dirinya tengah berpolitik.
Ini jelas sebagai TNI merupakan pelanggaran berat cuma yang saya heran kok kasar amat ya (apa dia anggap rakyat Indonesia dungu -dungu macam sering dibilang om Rocky Gering eh salah maksudnya Gerung!!).
Kemudian Gatot juga memerintahkan jajaran TNI untuk menggelar nonton bareng film G30S/PKI pada 2017. Rencana TNI menggelar acara nonton bareng film G30S/PKI atas perintah Gatot saat itu memang menjadi polemik. Ada yang menilai film itu tak pantas ditonton lagi. Namun ada juga yang mendukung rencana TNI sebagai upaya mengingatkan sejarah kelam bangsa ini.
"Iya itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah," kata Gatot saat itu.
Menurut Gatot, bahkan Presiden Sukarno sendiri pernah memberi pesan untuk tidak melupakan sejarah. "Sejarah itu jangan mendiskreditkan. Ini hanya mengingatkan pada anak bangsa, jangan sampai peristiwa itu terulang. Karena menyakitkan bagi semua pihak. Dan korbannya sangat banyak sekali," ucapnya.
Gatot menyatakan Mendagri sudah mengizinkan dia memerintahkan seluruh anggotanya menonton film garapan era Orde Baru tersebut. Saat ditanya mengenai materi film itu masih menjadi polemik, Gatot mengatakan menonton film tersebut merupakan upaya meluruskan sejarah.
"Biarin aja, saya nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu," jelasnya.
Maaf kalok dalam hal yang terakhir ini Saya gak bisa bicara dan berpikir lagi hanya kasian saja sama beliau dan pendukungnya!
Tak berhenti di situ, saat DPR sedang melakukan proses uji kelayakan bagi Marsekal Hadi yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI baru, Gatot melakukan perombakan di TNI.
Ada 84 perwira yang dimutasi Gatot, jelang pencopotannya sebagai Panglima TNI. Beberapa pihak menilai Gatot tengah menaruh 'orang-orangnya' di posisi strategis di tubuh TNI. Rotasi 85 perwira TNI yang dilakukan Gatot tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017.
Mutasi jabatan 84 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 Pati jajaran TNI Angkatan Laut, dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara. Salah satu yang dimutasi adalah Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD.
Edy mengajukan pensiun dini untuk maju ke Pilgub Sumatera Utara 2018. Jabatan Edy saat itu diisi Mayjen TNI Sudirman, yang semula menjabat ASops KSAD.
Keputusan Gatot itu mendapat peringatan dari Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin. Komisi I bermitra dengan TNI, dan kala itu sedang menggelar uji kelayakan bagi Marsekal Hadi yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI.
"Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta," ujar TB Hasanuddin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR.
Keputusan Gatot itu kemudian dianulir oleh Marsekal Hadi Tjahjanto begitu ia dilantik sebagai Panglima TNI. Marsekal Hadi membatalkan sebagian keputusan Gatot soal pemberhentian dan pengangkatan 84 perwira tinggi (pati) TNI.
Pembatalan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang dikeluarkan dan ditandatangani Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Selasa, 19 Desember 2017.
Sebenarnya saya senang jika ada kandidat berkualitas sebagai calon Pemimpin Indonesia kedepan tapi haruslah Pemimpin yang kharismatik seperti Bung Karno , mungkin Pak Harto jauh lebih kharismatik daripada Pak Gatot ( walaupun kejam dan mengerikan ) , Carilah pimpinan yang cerdas, konsisten dan cinta pada rakyatnya tanpa memandang ras, Agama , suku dan golongan serta tidak pro Imperialisme yang mengakibatkan penderitaan berkepanjangan seperti Masa kelam Orde Baru yang pernah Kita alami.
 
Karena rakyat Indonesia Sudah cerdas walaupun ada yang masih pura-pura bodoh seperti Kadrun., seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan peradaban dunia.
Wallahu'alam bishowab
Sumber : Status Facebook Tito Gatsu.
Saturday, September 26, 2020 - 18:45
Kategori Rubrik: