Freeport Diperpanjang sampai 2041, SBY Dibayar Berapa?

 

Oleh: Alifurrahman S Asyari

 

Fokus kasus Papa Setya Minta saham adalah di perpanjangan izin operasi Freeport. Dari sidang MKD yang luar biasa lucu dan sakit jiwa, satu Indonesia tau bahwa Setya Novanto bersalah, titik. Kalau masih ada yang membela dan menyatakan Setya tidak bersalah, sebaiknya segera arahkan ke rumah sakit jiwa. Saya serius.

Negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport menemui jalan buntu lantaran di 2014 ada pergantian rezim prihatin ke era revolusi mental. Buruknya, rezim prihatin di bawah pimpinan Pak Mantan sempat-sempatnya menyepakati Nota Kesepahaman pada 25 Juli 2014, atau H+14 Pilpres. Setelah Presiden Jokowi dengan kabinet kerja dan doanya dilantik kemudian tidak sepaham dengan ‘warisan’ orang-orangnya Pak Mantan.

Dalam Nota Kesepahaman tersebut jelas tertulis: kesempatan untuk membayar bea keluar, jaminan pabrik peleburan dan royalty akan berlaku sejak penanda tanganan Nota Kesepahamanan ini dan persetujuan Pemerintah untuk melakukan eskpor. Tidak ada ketentuan lain di dalam KK akan diubah sampai diselesaikannya Amandemen KK dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dalam waktu 6 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Renegosiasi dengan Freeport yang berakhir pada 24 Januari 2015 tidak berhasil, sehingga pemerintah terpaksa harus memperpanjang Nota Kesepahaman untuk 6 bulan berikutnya dan berakhir pada 25 Juli 2015. Kenapa terpaksa? Jawabannya seperti di paragraf sebelumnya: tidak ada ketentuan lain dalam KK akan diubah sampai diselesaikannya Amandemen KK. Jika pemerintah menolak maka Indonesia bisa dibawa ke arbitrase internasional karena melanggar perjanjian sementara Freeport sudah melaksanakan kewajibannya sesuai yang tertulis di Nota Kesepahaman. Seperti jaminan kesungguhan pembangunan smelter sebesar USD 115 juta, penyesuaian wilayah, penerimaan Negara dan divestasi selambat-lambatnya 5 tahun untuk 30% saham.

Rekaman Papa Minta Saham yang beredar luas itu berlangsung pada 8 Juni 2015, dimana kurang satu bulan lagi untuk mencapai akhir amandemen Nota Kesepahaman 2 x 6 bulan namun pemerintah belum memberi sinyal apa-apa. Berkaca pada alotnya renegosiasi 24 Januari 2015, masuklah Setya Novanto dan Reza Chalid untuk membantu memperlancar izin operasi Freeport. Sehingga terjadilah renegosiasi illegal, calo senayan atau populer dengan Papa Minta Saham, disingkat PMS.

“Arbitrase Internasional jalan. Tidak ada lagi itu. 1 juli lah Pak sudah ada kepastian. Sekarang apa guaranteenya kalau permintaan (saham PLTA) itu dipenuhi? Ini juga keluar (izin operasi). Apa garansinya kalau permintaan itu ada signal, 1 Juli sudah ada signal, apa garansinya? Ya to Pak, apa garansinya?” ucap Presedir Freeport dalam rekaman.

Sementara Reza Chalid mengatakan “Saya yakin Freeport pasti jalan. Kalau sampai Jokowi nekat nyetop, jatuh dia.”

Lalu apa sikap pemerintah saat itu? Izin ekspor Freeport dicabut pada 25 Juli 2015 karena dianggap belum memenuhi sejumlah komitmen sebagai syarat mendapat perpanjangan izin ekspor konsentrat untuk enam bulan ke depan. Ya, Jokowi nekat nyetop! Dampak dari keputusan ini adalah saham Freeport anjlok sebesar 39.11 triliun hanya dalam 2 hari. Namun akhirnya diperpanjang setelah ada progres pembangunan smelter dengan kapasitas 2 juta ton konsentrat tembaga senilai USD 2.3 miliar. Luar biasa! karena tanggal 25 juli 2015 adalah hari Sabtu, dan Freeport langsung bergerak bagaimana caranya agar ada progres pembangunan di hari Sabtu dan Ahad supaya Senin bisa kembali maju ke Menteri ESDM Sudirman Said.

Pembangunan smelter seharusnya sudah selesai 2014, namun karena adanya Nota Kesepahaman maka Freeport berhasil mendapat deal dan ketentuan baru. Saya pikir sebenarnya Freeport juga coba lakukan penundaan selama mungkin agar tetap bisa mengekspor konsentrat tembaga dan emas seperti puluhan tahun sebelumnya. Kenapa? Karena dengan begitu Indonesia tidak akan pernah tahu berapa real hasil emas dan tembaga. Sehingga sangat mungkin Indonesia menerima royalti lebih rendah dari yang seharusnya. Beruntung pemerintahan Jokowi berhasil memberi Freeport pelajaran dengan membekukan izin ekspornya, sehingga meski Sabtu Minggu mereka bekerja keras untuk bergerak menyelesaikan progress pembangunan 11% seperti dalam kesepakatan 24 Januari 2015 – 25 Juli 2015.

Namun meski begitu Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 25 Juli 2014 nampaknya cukup mengikat. Terbukti dalam surat Menteri ESDM pada Freeport 7 Oktober 2015 masih dibahas penekanan komitmen pemerintah.

Pada point 4 disebutkan:

Dapat ditegaskan bahwa terkait permohonan perpanjanagan kontrak PTFI, kami memahami bahwa Pemerintah Indonesia dan PTFI telah berdiskusi dan menyepakati seluruh aspek dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama yang ditandatangani 25 Juli 2014. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan investasi asing di Indonesia, namun karena perlunya penyesuaian peraturan yang berlaku di Indonesia maka persetujuan perpanjangan kontrak PTFI akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang mineral and batubara diimplementasikan. Sebagai konsekuensi atas persetujuan tersebut, PTFI berkomitmen untuk menginvestasikan dana sebesar 18 miliar dollar Amerika untuk kegiatan operasi PTFI selanjutnya.

Meski perpanjangan izin operasi masih akan berakhir 24 Januari 2016, sepertinya pihak Freeport tidak mau kembali terjadi pembekuan. Untuk itulah James R. Moffett harus turun tangan mengirimkan surat pada 7 Oktober 2015.

Pertanyaannya sekarang mengapa rekaman pembicaraan 8 Juni 2015 tersebut baru dibuka akhir-akhir ini? Kemungkinannya hanya 2: Freeport tidak ingin kembali diganggu oleh calo senayan dengan renegosiasi illegal dan harus mengeluarkan komitmen fee atau Freeport tidak mau sahamnya kembali anjlok karena dibekukan pemerintah. Jadi semua ini harus dibuka sekarang agar satu Indonesia tahu ada masalah di peraturan dan Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani era kabinet prihatin 2014 lalu.

Dalam Nota Kesepahaman memang terdapat beberapa point yang menurut saya sangat merugikan Indonesia. Selain dua kali penekanan: pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan kelanjutan operasi perusahaan secara tidak wajar, ada juga kesepakatan mekanisme divestasi saham 30% melalui IPO yang memungkinkan Indonesia tidak akan dapat apa-apa karena proses untuk membeli saham Freeport pasti akan berjalan alot. Apalagi sangat jelas ditulis bahwa tawaran divestasi tersebut selambat-lambatnya 3 tahun setelah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 untuk 10% pertama dan selambat-lambatnya 5 tahun untuk 10% kedua. Jika pemerintah tidak berminat, maka Freeport akan menawarkan kepada public. Bagaimana bisa Nota Kesepahaman seperti ini disetujui dan ditandatangani oleh pemerintah kabinet prihatin? Sama sekali tidak memberi waktu yang cukup karena 2015 Indonesia harus segera membeli saham Freeport atau akan dilepas ke public? Jika Nota Kesepahaman ini baru dibahas dan disetujui pada 25 Juli 2014, mengapa membahas kesepakatan yang tahunnya sudah expired? Perhatikan divestasi 10% pertama. Jika bukan yang pertama kalinya dibahas, mengapa masih dimasukkan dalam Nota Kesepahaman sementara tawaran divestasi 10% sudah selesai pada 2011 dan expired 2013, dimana Freeport bisa menawarkan IPO. Si kebo benar-benar sudah migren. Pantas saja dia tak berani berkomentar sedikitpun.

Selain itu dalam Nota Kesepahaman sebenarnya secara tidak langsung Freeport sudah mendapatkan perpanjangan hingga 2041. Hal ini tertulis dalam point Kelanjutan Operasi Pertambangan nomer 1 dan 2 soal tahapan perpanjangan IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) 2 x 10 tahun.

1. Dua tahun sebelum berakhirnya masa operasi produksi awal KK, Perusahaan (Freeport) dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasi pertambangan untuk jangka waktu 1 x 10 tahun. Dengan mempertimbangkan investasi yang telah dan akan ditanamkan melalui pengembangan tambang bawah tanah dan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi ketentuan pasal 170 Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka menjamin tersedianya pasokan konsentrat dalam jangka panjang, maka Perusahaan wajib memenuhi kewajibannya dalam amandemen KK sebagai berikut:

a. Pengolahan dan pemurnian dalam negeri,
b. Kewajiban penggunaan tenaga kerja local, barang-barang dan jasa dalam negeri,
c. Penyesuaian luas wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
d. Penerimaan Negara,
e. Divestasi, dan
f. Persyaratan administratif, teknis, financial dan pengolahan lingkungan.

Sepanjang perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana tersebut di atas, dan Pemerintah telah melakukan evaluasi kinerja terkait kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas, dan menyampaikan perhatian-perhatiannya dengan memberikan pemberitahuan dan waktu yang wajar kepada Perusahaan untuk menyelesaikan segala hal yang menjadi perhatian, Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan kelanjutan operasi Perusahaan secara tidak wajar.

2. Dua tahun sebelum berakhirnya IUPK sebagaimana dimaksud di atas, Perusahaan dapat memohon kelanjutan operasi pertambangan untuk jangka waktu selama 1 x 10 tahun, sepanjang Perusahaan telah memenuhi syarat administratif, teknis, finansial dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan kelanjutan operasi Perusahaan secara tidak wajar.

Seperti yang sudah saya tulis di artikel sebelumnya “SBY Dibayar Berapa oleh Freeport?” setelah mendapat kenyataan ini saya menjadi semakin bertanya, Dibayar berapa SBY oleh Freeport? Dibayar berapa? Dibayar berapa? Apa urgensi pemerintah harus menandatangani Nota Kesepahaman ini di detik-detik akhir? Untuk memaksa pemerintah selanjutnya terpaksa setuju dan memperpanjang IUPK Freeport dengan mekanisme dan tahapan yang sudah disiapkan? Menyelamatkan pemilik saham Freeport agar tidak terjadi penurunan harga? Atau bagaimana? Ayo barisan para mantan tolong dijawab.

Jadi sampai di sini dapat dipahami bahwa yang ribut diupayakan oleh Calo Setya Novanto dan Reza Chalid adalah perpanjangan izin operasi dan ekspor 6 bulanan, bukan soal perpanjangan Kontrak Karya sebab KK sudah pasti tidak bisa diperpanjang dan Freeport sudah setuju jika diubah dengan IUPK atau Izin Usaha Penambangan Khusus.
Perbedaan mencolok antara IUPK dan KK adalah di soal proses perjanjian eksplorasi dan eksploitasi tambang. Pada KK, klausul perjanjian disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek penambangan. Sementara IUPK, pemerintah memiliki wewenang penuh untuk mengatur klausul dan memberikan izin kepada perusahaan pengelola tambang. Jadi ketetapan royalty 4% untuk tembaga, 3.75% untuk emas dan 3.25% untuk perak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 dapat direnegosiasi ulang setelah KK berakhir dan beralih ke IUPK.

Kenapa Izin Usaha Penambangan Khusus? Bukan IUP saja? Sebab area eksplorasi Freeport sangat luas dan tidak memungkinkan menggunakan IUP. IUPK diberikan oleh Menteri sementara IUP dapat diberikan oleh bupati jika terlatak pada satu wilayah atau gubernur jika terletak lintas wilayah kabupaten.

Lalu bagaimana solusi dari semua permasalahan yang ditinggalkan Pak Mantan? Pilihannya hanya dua: renegosiasi agar pemerintah bisa menguasai saham mayoritas 50%+ 1 dengan royalty fee 6% dan jika buntu maka harus ke arbitrase internasional untuk menyelesaikan soal Nota Kesepahaman yang disepakati dan ditandatangani pada 25 Juli 2014 lalu. Lantas pilihan mana yang kira-kira akan ditempuh oleh pemerintah? Soal itu saya serahkan pada Presiden Jokowi yang semoga tetap koppig dan alot seperti pengakuan Setya Novanto. Tapi jika ditanyakan pada saya, maka pilihannya hanya 50%+1 dengan royalty 6%, titik tanpa koma. Ini adalah metode nasionalisasi modern yang paling masuk akal untuk diterapkan. Sebab jika harus memutus kontrak Freeport resiko sosial, ekonomi dan politiknya akan sangat tinggi.

(Sumber: Seword.com)

 

Sunday, December 6, 2015 - 22:00
Kategori Rubrik: