FPI Jadi Rebutan Anies dan AHY?

Oleh : Ali Razak Mustafa

Sejak KPUD DKI Jakarta menetapkan calon gubernur berikut nomor urut pasangan calon, masing-masing calon memutar otak untuk mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Cara-cara yang digunakan setiap calon kerap jauh dari hati nurani dan pikiran.

Sejak kasus Ahok menjadi viral di berbagai media, banyak yang menuding bahwa AHY telah bermain isu SARA untuk menjatuhkan lawanya. Ironisnya, dampak masifnya isu SARA yang terus disuarakan melalui media sosial telah memengaruhi opini publik yang membawa pada lunturnya pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika.

Front Pembela Islam (FPI) secara terang-terangan telah mendukung pasangan AHY-Sylviana setelah bergulirnya isu penistaan agama yang mencuat ke ranah publik.

Keterlibatan FPI dalam Pilkada DKI Jakarta terlihat jelas dengan gerakan yang dilakukanya untuk memenjarakan Ahok. Hal ini terbukti dengan beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan FPI secara masif. 

Belakangan ini, demonstrasi yang telah melibatkan umat Muslim dari berbagai wilayah di seluruh tanah air yang dipimpin oleh FPI dan GNPF-MUI telah membuat tekanan begitu besar bagi penegak hukum dan pemerintah.

Terlepas dari cara-cara untuk menjatuhkan lawannya, tidak seharusnya para calon bermain isu SARA. Sebab, berpotensi memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sebuah pertemuan di bilangan Sunter Agung, Jakarta Utara pada tanggal 15 November 2016, Agus mengungkapkan soal dukungan FPI terhadap dirinya. Ia mengatakan, “Semua organisasi, semua kelompok masyarakat, semua individu yang mendukung saya, tentu saya sikapi dengan sebuah sisi yang positif."

Sementara itu, dalam acara pengajian bulanan FPI di Markaz Syariah Petamburan pada 1 Januari 2017, salah satu calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendatangi pengajian tersebut. Dalam acara itu Anies mengklarifikasi berbagai tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepada dirinya yang menyatakan dirinya sebagai Syi’ah, Wahabi, dan Liberal.

Follow Qureta Now!

Dalam acara tersebut Anies menyatakan bahwa dirinya bukan Syi’ah tetapi penganut Ahlussunnah Wal Jamaah. Selain itu, ia juga menyangkal tudingan kepada dirinya yang menyatakan bahwa ia Wahabi. Anies pun menjelaskan bahwa dirinya bukan Wahabi.

Terakhir, mengenai tudingan bahwa ia liberal. Anies menjelaskan, bahwa dirinya adalah rektor Universitas Paramadina, menggantikan Shohibul Iman yang saat ini menjabat sebagai presiden PKS. Dalam hal ini, tentu mantan rektor Shohibul Iman tidak menginginkan Universitas Paramadina dipimpin oleh seorang liberal.

Mengenai berbagai macam tudingan terhadap dirinya, Anies melakukan klarifikasi di depan ribuan jamaah FPI. Pertanyaan paling mendasar dalam hal ini adalah, apa sebenarnya kepentingan Anies menghadiri acara tersebut? 

Peran FPI dalam pilkada DKI Jakarta memang terlihat jelas menyudutkan salah satu calon gubernur DKI Jakarta yakni Ahok. Kebencian FPI terhadap Ahok memang sudah lama, terhitung sejak Ahok menjabat sebagai kepala derah Jakarta. Saat itu, ormas-ormas yang mengatasnamakan Islam tidak mengakui keberadaan dan otoritas Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta.  

FPI Ancaman Demokrasi

Dalam berbagai kasus yang bersifat keagamaan, FPI menjadi garda terdepan sebagai pembela Islam. Ideologinya yang radikal dan fundamental dapat merusak tatanan demokrasi. Tindakan yang menjustifikasi orang lain seolah menjadi dasar untuk melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Padahal, sebagai organisasi pembela Islam tidak seharusnya FPI melakukan cara-cara yang intoleran.

Pilkada DKI Jakarta telah menjadi wadah yang tepat untuk organisasi ini dalam menyuarakan ideologinya: Khilafah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Sementara itu, Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagamannya dan kerap menjadi contoh bagi negara mayoritas Muslim di dunia yang menganut demokrasi.

Peran FPI dalam Pilkada DKI Jakarta disinyalir dapat memecah-belah keutuhan bangsa Indonesia. Sebab, isu SARA yang terus disuarakan rentan menjadikan umat beragama lain terisolasi.

Dalam tulisannya yang berjudul “Musuh Dalam selimut”, mendiang KH. Abdurrahman Wahid memberikan pandangan terkait penyusupan organisasi dan gerakan fundamentalisme nan subversif yang telah masuk ke lembaga-lembaga agama di tanah air.

Menurut almarhum Gus Dur, Penyusupan itu masuk ke lembaga-lembaga tertentu. Oleh karena itu, ia tidak heran jika banyak fatwa-fatwa dan gerakan-gerakan Islam yang menuai kontroversi dari berbagai elemen masyarakat.

Sebagai negara mayoritas Muslim yang menganut demokrasi dan menampung berbagai macam ras, suku, agama dan etnis, tidak semestinya Indonesia menolelir pihak-pihak yang menggunakan cara-cara yang intoleran dalam memperebutkan kekuasaan, seperti memainkan isu SARA dan menyebarkan berita yang tidak valid.

Merawat keutuhan NKRI merupakan bagian dari iman. KH. Hasyim Asy’ari pernah berkata: Hubbul Wathon Minal Iman, yang berarti cinta kepada negara bagian dari iman. Karena itu, peran FPI dalam menggiring opini harus dibendung dengan kecintaan terhadap Indonesia.

Adapun bagi para calon yang merapat dengan FPI, seharusnya mereka menghindari memainkan isu-isu SARA demi mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**

Sumber : qureta.com

Tuesday, January 3, 2017 - 10:30
Kategori Rubrik: