Fitnah Tuduhan Kecurangan Terstruktur, Massif, Sistematis Dan Brutal

ilustrasi

Oleh : Musrifah Ringgo

Istilah kecurangan pemilu TMS muncul tahun 2014 lalu. Namun malam ini bertambah 1 istilah yang dilontarkan oleh Andre Rosiade, Jubir BPN dalam acara Mata Najwa di Trans TV.  Entah apa yang ada dibenak politisi Gerindra ini, mengapa menambah dengan istilah yang negatif. Padahal yang terjadi dilapangan saat Pemilu serentak 17 April lalu tidak demikian adanya. Kita sempat menyaksikan dan mengalami bagaimana pemungutan suara dilakukan. 

Secara faktual kita tahu bahwa di TPS selain ada KPPS, Linmas, Panwas, saksi parpol,  pemantau pemilu dan masyarakat. Bagaimana bisa tuduhan kecurangan dilakukan secara terstruktur,  massif,  sistematis bahkan brutal. Kecurangan terstruktur bermakna ada kongkalikong antara KPPS, PPS, PPK bahkan KPU. Hingga saat ini belum ada satu kasuspun yang terungkap adanya kecurangan yang didesain oleh KPU dan bekerja sama dengan jajaran dibawahnya. 

Lalu tuduhan massif, berarti bahwa kecurangan dengan jenis sama terjadi diberbagai wilayah. Dan kecurangan itu korban nya hanya satu pihak. Sementara yang sudah terungkap ke publik baik didalam maupun diluar negeri kecurangan yang ditemukan dilakukan oleh dua belah pihak. Bahkan H-1 pemilu, banyak kader PKS dan Gerindra tertangkap basah melakukan money politik. 

Nah bagimana tuduhan sistematis itu bisa diajukan? Bila memang dilakukan sistematis yaitu melibatkan orang, tokoh, pejabat terutama yang sedang berkuasa dalam melakukan kecurangan. Kenyataannya hingga saat ini tidak ditemukan hal itu. Contoh sederhana ada surat dari kepala daerah untuk memenangkan calon tertentu, melakukan tindakan yang merugikan dan lain sebagai nya. 

Yang parah adalah sebutan brutal, ini sudah fitnah yang sangat keji. Maksudnya apa? Beberapa kejadian brutal di tps dilakukan oleh kedua pihak. Siapa yang nekad coblos 20 surat suara?,  siapa yang melakukan kecurangan pemilu Malaysia?,  Siapa yang tidak mengijinkan antrian tunggu di Sudney hanya karena alasan waktu habis?  Dan masih banyak lagi. 

Jika memang fakta yang ditemukan dilapangan dilakukan oleh dua belah pihak ya tegakkan aturan. Siapa salah harus diproses. Hal ini juga menunjukkan kecurangan pemilu secara TMSB tidak terbukti. Kubu BPN terus menerus mencoba mengarahkan, membuat opini,  memfitnah bahwa kecurangan hanya dilakukan oleh TKN Jokowi. 

Ditambah logika sesat Eggi Sujana,  Amien Rais,  Rizieq Shihab yang berniat lakukan people power. Mereka selalu membangun narasi yang merusak, membenci, tidak menghargai hukum dan bar bar. 

Seharusnya kepolisian tidak berlarut larut membiarkan orang menuduh sembarangan di depan publik. Mereka harus diproses dan diminta menunjukkan bukti. Apabila tidak bisa ya harus jalani hukuman. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai agama maupun budaya. Yang disampaikan Amien Rais cs adalah provokasi, memanas-manasi bahkan memenuhi unsur adu domba. Mereka juga telah membuat kredibilitas lembaga negara seperti KPU,  Bawaslu, Kepolisian tidak dihargai. 

Apa mau menunggu perang saudara baru semua perangkat hukum bertindak?

Friday, April 26, 2019 - 10:45
Kategori Rubrik: