Etika Terbalik Partai Nasdem

Oleh: Rudi S Kamri

Bukan Surya Paloh dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) kalau tidak berani membuat perlawanan terbuka kepada Pemerintah. Meskipun para elite partai Nasdem mulai dari Surya Paloh sampai pimpinan partai yang lain tetap berbusa- busa mengatakan masih dalam barisan koalisi pemerintahan Jokowi - Amin, tapi tetap saja perilaku mereka menunjukkan hal yang sebaliknya.

Sebagai contoh dalam Kongres Partai Nasdem yang berlangsung mulai tanggal 8 - 11 November 2019 di Jakarta. Partai Nasdem nekat merusak etika dan tatanan ketatanegaraan. Kongres dibuka oleh seorang gubernur dan akan ditutup oleh Presiden. Ini tentu saja tidak lazim dan jelas melanggar aturan dan etika kenegaraan yang biasa dilakukan. Bagi saya ini merupakan perlawanan terbuka yang dilakukan partai Nasdem. Kalau saja Gubernur DKI Jakarta bukan Anies Baswedan, apakah mungkin dia diberikan panggung untuk membuka kongres sebuah partai koalisi pemerintah ?

 

Pemberian panggung kepada Anies Baswedan menurut saya tidak lepas dari rencana partai ini untuk mendukungnya untuk Pilgub DKI Jakarta 2022 *) dan Pilpres 2024. Penggunaan figur Anies untuk membuka kongres adalah pesan perlawanan kuat kepada Presiden Jokowi karena Anies adalah figur perlawanan kepada Presiden Jokowi. 

Tapi meskipun ada rencana partai ini akan mendukung Anies tetap saja pemberian panggung untuk membuka kongres adalah langkah yang sangat tidak etis. Karena belum ada dalam sejarah suatu partai dalam kongresnya dibuka oleh seorang gubernur dan ditutup oleh Presiden. Ini logika terbalik elite partai Nasdem yang jelas-jelas ada unsur pelecehan marwah Kepala Negara.

Elite partai Nasdem bisa berbusa-busa mengatakan bahwa Anies hanya mengucapkan selamat datang kepada para peserta kongres, tapi pada kenyataannya dalam pidatonya dia diberi panggung untuk membuka perhelatan partai itu. Apapun alasannya Partai Nasdem telah merusak tatanan dan etika ketatanegaraan.

Mengapa akhir-akhir ini Nasdem begitu frontal melakukan langkah-langkah yang seolah berlawanan dengan etika sebagai anggota partai koalisi pendukung Jokowi? Seperti pertemuannya dengan pimpinan partai oposisi pemerintah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sampai melakukan dukungan terlalu dini kepada Anies Baswedan untuk Pilgub Jakarta 2022 *) dan Pilpres 2024. 

Konon kabarnya hal tersebut dilakukan oleh partai Nasdem sebagai bentuk protesnya kepada Presiden Jokowi karena permintaan mereka akan posisi portofolio Jaksa Agung dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak dikabulkan oleh Presiden Jokowi. Jabatan Jaksa Agung justru diisi oleh ST Burhanuddin yang merupakan adik dari TB Hasanuddin elite PDIP dan Menteri ESDM diberikan pada profesional Arifin Tasrif (mantan Duta Besar RI di Jepang). 

Sedangkan Nasdem hanya diberikan jabatan kementerian yang kurang bergengsi (menurut kepentingan mereka) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Pertanian dan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Konon kabarnya hal ini membuat pimpinan partai Nasdem kecewa dan tidak berkenan. 
Benarkah hal ini ? Walahuallam.

Tapi apapun pertimbangan yang sebenarnya dari pimpinan partai Nasdem, pemberian panggung buat Anies dengan melangkahi Presiden Jokowi, tetap merupakan langkah yang kurang elok dan saya kecam keras. Apa yang dilakukan oleh partai Nasdem benar-benar melukai perasaan pendukung Jokowi dan memperkosa akal sehat kita semua.

Kita tunggu saja langkah selanjutnya dari Partai Nasdem ini. Dugaan saya kebelaguan dari partai ini pasti didukung oleh kekuatan yang tidak tampak. Dan saya duga kekuatan tersebut adalah injeksi dari seorang Jusuf Kalla. Salah atau benar dugaan saya ? Kita lihat saja nanti. Yang jelas rakyat Indonesia akan cermat menandai, mana partai politik yang punya etika dan mana yang tidak. Pada saatnya rakyat akan memberikan penghukuman pada saatnya nanti.

Terakhir, saya menyarankan kiranya Presiden Jokowi tidak perlu datang untuk menutup Kongres Partai Nasdem pada 11 November 2019 nanti. Marwah dan kehormatan sebagai Presiden dan Kepala Negara harus tetap dijaga dan jangan dibiarkan dilecehkan oleh Partai yang tidak punya etika dan kesantunan ketatanegaraan. 

Mudah-mudahan Presiden Jokowi mendengar saran saya. Semoga !!!

Salam SATU Indonesia
10112019

*) Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) sedang mengajukan Judicial Review ke MK agar Pilkada DKI Jakarta tetap dilaksanakan pada tahun 2022.

 

(Sumber: Facebook Rudi S Kamri)

Monday, November 11, 2019 - 08:15
Kategori Rubrik: