Empat (4) Partai Tidak Sungguh-Sungguh Ikut Pesta Demokrasi

Oleh : Arya Wiguna

Tahun depan merupakan tahun demokrasi bagi kita karena akan ada pemilihan umum. Pemilu 2019 akan menjadi sejarah baru pemilu legislative dan eksekutif pertama. Pemilu tahun depan tidak sekedar memilih wakil rakyat di DPR/D, wakil daerah DPD namun juga memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Menjelang pemilihan umum 2019, Indonesia merubah sistem Pilkada tidak diselenggarakan terpisah namun dijadikan serentak yakni Pilkada 2017 dan 2018. Secara umum kegiatan Pilkada berjalan lancer namun yang patut dicatat menjadi Pilkada cukup meresahkan masyarakat yakni Pilkada DKI 2017 lalu. Diakui atau tidak, Pilkada Jakarta merupakan Pilkada paling memprihatinkan dalam sejarah pemilu atau pilkada di Indonesia. Karena bukan hanya caci maki, segala hal yang semestinya tabu dalam ajang pemilu semua keluar dalam Pilkada Jakarta.

Kontestasi Pilgub DKI 2017 diikuti oleh Cagub Cawagub AHY – Selvi yang dimotori demokrat, Ahok – Djarot diusung PDI Perjuangan, dan Anies Sandi yang dicalonkan PKS-Gerindra. Mereka bertarung tidak dengan mengadu program tetapi mempolitisasi banyak hal. Korbannya adalah para pendukung Ahok Djarot yang dihajar habis-habisan. Ahok diajukan ke meja hijau dari ucapannya yang dipolitisasi oleh kelompok bernama GNPF MUI. GNPF MUI ini diinisiasi Rizieq Shihab dari FPI, didukung oleh HTI, FUI dan diduga ditunggangi oleh PKS, Gerindra maupun PAN. Hal ini dilihat dalam setiap demo mereka baik di Monas atau tempat lain, elit partai mereka ikut jadi orator. Sebut saja Fachri Hamzah, Hidayat Nur Wahid, Fadli Zon, Amien Rais, Mardhani Ali Sera, Zulkifli Hasan dan lain sebagainya.

Ditingkat masyarakat, masjid dipolitisasi sedemikian rupa, pendukung Ahok Djarot yang muslim ketika wafat tidak boleh disholatkan. Ceramah, khotbah maupun tausiah semua berisi fitnah, hasut dan kedengkian. Tidak hanya ditujukan ke Ahok yang kebetulan beretnis China tetapi juga ke PDI Perjuangan. Bukan hanya itu, Djarot yang dating ke masjid untuk sholat  Jum’at diusir oleh jamaah. Sebuah perilaku yang sama sekali tidak mencerminkan muslim yang sesungguhnya.

Hinaan, caci maki, tuduhan terus menggema dalam penyampaian dakwah bukan hanya di majelis ta’lim tetapi juga di pengajian ibu-ibu, pengajian ahad pagi dan disampaikan dengan toa. Sungguh saat Pilkada DKI hampir kita tidak mengenali teman, saudara bahkan tetangga muslim kita bisa menerima hal itu. Menjelang Pemilu 2019, mereka sudah merumuskan dan menentukan sasaran yakni menjatuhkan Presiden Jokowi. Mengapa? Karena Jokowi telah membuat sumber-sumber pendapatan mereka hilang. Pungli, korupsi, sogok, nepotisme hampir susah dilakukan. Kini mereka lebih suka berbicara #2019GantiPresiden dibandingkan adu program atau menilai sisi kelemahan program Jokowi. Mengapa? Karena sulit menemukan titik lemah yang substantive. Yang bisa dilacak biasanya sekedar kelemahan administrative belaka.

KPU awalnya meloloskan 14 partai termasuk 4 partai baru yakni Berkarya, Garuda, PSI dan Perindo. Setelah penetapan, KPU digugat dan kemudian meloloskan 2 partai lainnya yaitu PBB dan PKPI. Dengan tambahan ini, maka koalisi pembenci Jokowi bertambah yakni PBB. Upaya menggalang kekuatan #2019GantiPresiden menemukan momentumnya saat Presiden mengomentari gerakan ini. Padahal ditingkat masyarakat mereka sudah mengalami delegitimasi.

Keempat partai itu kemudian bertemu dan berkelindan dengan gerombolan yang menjatuhkan Ahok yakni GNPF. Disisi lain, pimpinan GNPF, Rizieq Shihab sepertinya tahu bahwa dia terlalu banyak melakukan pelanggaran UU sehingga membuat dirinya harus kabur. Setidaknya ada 8 kasus yang sudah diadukan ke kepolisian yang harus dihadapinya. Namun kasus yang paling menyita perhatian publik adalah dugaan melakukan chat mesum dengan Firza Hussein. Bukannya menghadapi, Rizieq pilih kabur sebab tahu polisi telah banyak memegang bukti dan tidak ada bukti yang dapat meringankannya. Belum lagi 7 kasus lain yang ada di kepolisian. Awal bulan Juni, 1 kasus Rizieq di SP3 yakni terkait Penghinaan terhadap Pancasila.

Oleh kepentingan politik, kaburnya Rizieq dimanfaatkan mereka dengan menyematkan kalimat kriminalisasi ulama. Faktanya tidak ada ulama lain yang tidak bermasalah dengan hukum kemudian di mejahijaukan. Sebut saja Bakhtiar Nasir, Alfian Tanjung, Asma Dewi, dan lainnya memang punya masalah hukum. Penyebutan kriminalisasi ulama upaya pengalihan isu yang oleh kelompok GNPF cukup strategis diingatan masyarakat. Terakhir, demi menaikkan eskalasi politik Amien Rais, Prabowo, Sambo dan beberapa orang GNPF melakukan umroh dan menemui Rizieq Shihab. Mengapa hal itu dilakukan? Karena gerakan subuh berjamaah tidak laku dikalangan publik. Sudah banyak masyarakat tahu otak culas mereka dengan memanfaatkan agama demi kepentingan politik.

Jadi bila dilihat secara jernih dan mendalam, rangkaian proses Pilkada 2017, 2018 dan Pemilu 2019 sebenarnya tidak dinilai sebagai proses demokrasi yang sesungguhnya oleh PAN, PKS, Gerindra maupun PBB. Mengapa? Bukan hanya karena mereka tidak melakukan pendidikan politik yang baik bagi rakyat, namun mereka melakukan proses perjalanan dengan penuh kecurangan. Empat parpol melalui tokoh-tokohnya hanya membuat kegaduhan, kecemasan, caci maki saja. Mereka bukannya meredam gejolak masyarakat paska 2014, malah terus menerus menebar api kebencian hingga pemilu 2019.

Jadi akankah kita mempercayai mereka sebagai wakil kita?

NYANG PENTING MESTI  DI INGAT

#2019BubarkanPKS,

#2019TenggelamkanPKS

#2019JanganPilihPKS

#2019BubarkanFPII,

#AwasBahayaLatenHTI

Sumber : FB Arya Wiguna

Tuesday, June 5, 2018 - 16:15
Kategori Rubrik: