Elite yang Baperan

Oleh: Sunardian Wirodhono

 

Menghadapi Pemilu Serentak 2019, terlihat bahwa para elite lebih baperan dan tidak siap. Sementara, rakyat jelata lebih sederhana menyikapi. Mereka datang ke TPS, menunaikan haknya dalam memberikan suara, kemudian menunggu, kayak apa para elite menerima pesan-pesan rakyat. Apalagi, pemilu ini memakan korban 224 orang meninggal, dan 1400-an sakit, karena kerja keras penyelenggaraan hajatan demokrasi itu.

Bahwa memang ada kekurangan, dan kesalahan dalam teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, tidak dengan sendirinya terus sebagaimana para elite, buru-buru minta untuk lagi-lagi diubah sistemnya. Sebagaimana ketika mereka buru-buru menyelenggarakan Pemilu Serentak, namun dengan persiapan tak memadai. Sosialisasi nggak maksimal, karena hal itu juga akibat leletnya parlemen menyepakati aturan main yang menyandera KPU dan Bawaslu menjadi mepet waktunya.

 

Jika ada para petugas KPPS di TPS-TPS yang berguguran, bisa dibayangkan, mereka kerja terus-menerus selama 24 jam. Dari pagi mempersiapkan, kemudian ke perhitungan yang bisa sampai pagi berikutnya. Bekerja dalam tekanan. Bahkan mungkin, mereka kerja lebih dari 24 jam, karena malam sebelum hari H, mereka juga sudah bekerja, menyiapkan tempat dan segala sesuatunya.

Kenapa tak dipikirkan, bagaimana dengan kerja sistem shift, misal yang tugas pagi, dari jam 7 s.d jam 13. Shift berikut dari jam 13 s.d 21. Berikutnya lagi dari jam 21 s.d jam 5 pagi pada hari berikutnya? Bayangkan lagi, sudah bekerja dalam tekanan, melampaui batas waktu dan kemampuan manusia normal, mereka kerja tanpa jaminan asuransi. Lantas, untuk apa saja dan bagaimana alokasi anggaran sebesar Rp 35 trilyun?

Persoalan KPU adalah soal manajemen, baik manajemen waktu maupun manajemen kerja. Meski pun memang, menjalankan Pemilu Serentak, untuk memilih Presiden, DPR, DPRD I dan II, serta DPD, bukan hal mudah. Dan itu juga merugikan dari sisi interaksi caleg dengan calon pemilihnya. 

Mungkin gagasan Perludem menarik untuk dipertimbangkan, Pemilu Serentak yang bersifat nasional, hanya untuk Pilpres dan Caleg DPR-RI saja. Caleg DPD juga bisa dibarengkan di sini, meski jika DPD ini dihapuskan lebih baik. Nggak penting-penting banget. Sementara pemilihan caleg tingkat Propinsi, dan Kabupaten/Kota, dipisahkan, dan diserahkan ke KPUD. Hal itu baik untuk pendidikan demokrasi, dalam konteks demokratisasi, bisa berjalan simultan. 

Sistem dan mekanisme Pemilu kita relatif baik, transparan dan fair, terutama dalam sistem penghitungan suara di TPS. Memang akibatnya lamban, resiko politiknya juga tinggi. Tetapi menyertakan lembaga survey, untuk melakukan quickcount, juga penting, untuk mereduksi gonjang-ganjing jika ketemu kandidat (terutama capres) yang tak tahu diri. Terutama kalau kalah. 

Sisis lain, mungkin perlu memikirkan cara pendaftaran pemilih. Agar yang memiliki hak suara tidak dirugikan karena masalah teknis dan manajemen. Jika e-KTP beres dengan sistem terpadu, secara teknologi mestinya Indonesia mampu melalukan, sebagaimana Kepolisian bisa melakukan untuk SIM, dan PT KAI untuk sistem ticketing mereka. Asal para elite tidak korupsi untuk proyek-proyek infrastruktur dan suprastruktur ini. 

Kuncinya memang elite. Karena masakan di atas meja akan tergantung bagaimana kekacauan di dapur. Sayangnya, seperti lingkaran setan, padahal setan tak ikut dalam proses demokrasi. Jika rakyat kemarin sadar, bukan hanya Presiden yang penting, tapi juga kualitas parlemen. Kesempatan rakyat untuk mempercepat perubahan bisa terjadi, dengan memilih caleg-caleg yang baik dan benar. 

Lagi-lagi, sayangnya, elite yang nggak siap. Mereka dengan sadar dan jahat, masih suka membujuk dan maksa-maksa rakyat dengan uang dan janji sorga. Padahal, nyogok Rp 200.000 untuk 5 tahun, murah banget. Celakanya, ada saja rakyat yang mau dikibuli dengan harga semurah itu. Padahal, uang itu acap juga tak diterima utuh. Sering terjadi, mereka hanya nerima 25%. Selebihnya ditilep para calo demokrasi.

 

(Sumber: facebook Sunardian Wirodhono)

Saturday, April 27, 2019 - 09:00
Kategori Rubrik: