Tapi setelah menjabat, ucapan saat kampanye dengan jargon ‘Keberpihakan’ itu seolah sirna dengan adanya wacana menaikkan uang sewa yang nilainya naik 520%. Memang ini baru wacana yang konon baru diusulkan dan konon katanya ada subsidi.
Yang jadi masalah adalah bila hal ini kemudian diputuskan dalam Perda, subsidinya berapa serta mekanismenya seperti apa, dan apakah tak rentan terhadap penyalahgunaan? Tapi yang lebih penting dari itu, makna keberpihakan itu ada dimana letaknya? Mereka itu wong cilik yang untuk membayar 300ribu saja sudah berat, bahkan bila dinaikkan 50% sekalipun. Jadi apalagi hingga 300% lebih.
Ditambah dengan kebijakan baru tentang rencana menaikkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di DKI Jakarta. Itu yang artinya bagi wong cilik hanya menjadi mimpi untuk memiliki rumah, terlebih janji andalan di kampanye tentang rumah DP 0% sudah pasti tak mungkin bisa terwujud, kecuali bila rencana Bank Indonesia sudah mengeluarkan peraturan baru.
“Kalau begitu mari kita nyanyikan lagunya Rinto Harahap: Janji janji, tinggal janji, bulan madu, hanya mimpi..”
(Sumber: Facebook Wahyu Sutono)
Comment