Dua Persoalan Indonesia Dan Pentingnya Oposisi Dalam Demokrasi

ilustrasi

Oleh : Khairun Fajri Arief

Tahun 1943 bertemulah Churchil, Stalin dan Rosevelt untuk memutuskan-dalam 2 pilihan-mana yang akan lebih dulu menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh sekutu, apakah gempuran Jerman di Eropa atau ancaman Jepang di Pasific. Karena mereka tidak bisa bertarung penuh pada 2 front sekaligus.

Sejarah membuktikan bahwa mereka cukup bijak dalam memilih.Mereka menentukan:"Germany First" Tidak terbayang apa wajah perang dunia 2 jika mereka mengabaikan Jerman dan mendahulukan Jepang.

Indonesia belakangan ini juga mengalami situasi yang agak dilematis karena dihadapkan juga pada 2 situasi yang bermasalah, 1) Ekstremis yang ingin Indonesia menjadi negara agama, 2) Pemodal yang mengangkangi Sumber Daya Alam Indonesia. Keduanya semprul..

Kita tidak bisa selesaikan keduanya berbarengan. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga stamina dan situasi sosial relatif demokratis supaya bisa fight dalam jangka panjang. PR besar semacam Itu mensyaratkan bahwa kepemimpinan nasional harus dikelola oleh jejaring politis yang -baik figur sentralnya maupun pemain latarnya- adalah jejaring yang setidaknya masih bisa diajak ngomong dengan cara relatif baik-baik. Yang cukup syarat semacam itu adalah jejaring politis Joko Widodo. Karena anda tidak akan mungkin bisa bicara baik-baik dalam sebuah negara yang dipimpin segerombolan anjing gila yang tidak bisa membedakan mana Jawa mana China , mana komunis mana kritik atas kelakuan AD di zaman orde baru, mana Iran sebagai negara mana Syiah sebagai Madzhab, bahkan tidak pula bisa membedakan mana menista agama mana kritik atas orang yang memanipulasi agama.

Atas alasan semacam itulah, maka dalam 7 tahun terakhir ini kita bertarung membela Jokowi. Itu bukan karena dia sudah 100% mulus dan 100% sesuai standar idealita kita. Karena selama yang kita pilih adalah Demokrasi, maka jangan pernah berharap kita akan mendapat 100%, bahkan dari Joko Widodo. Kita perjuangkan dia justru karena pada figuritas lawannya, Tim Prabowo Subianto, ada sekelompok orang yang bercokol, siap mengkooptasi Demokrasi untuk memusnahkan Demokrasi itu sendiri dengan senang hati. Mereka itu adalah salah satu dari 2 PR yang harus kita selesaikan. Enggak terlalu mirip memang dengan pertemuan 3 pemimpin sekutu di tahun 43 itu, tapi setidaknya kita secara kolektif sudah memutuskan bahwa dalam 7 tahun terakhir, sikap kita adalah:"Jihadis First!"

Saat ini, para ekstremis itu belum punah, belum selesai kita tumpas. Mereka masih ada dan justru berkonsolidasi di titik krusial ini saat Prabowo Subianto justru bersikap realistis, mendekat kepada Jokowi dan karenanya itu juga berarti relatif melepaskan diri dari jebakan ikatan kelompok kanan mengambang pada tim pemenangannya.

Mereka yang kecewa dari tim Prabowo akan kehilangan bohir politisnya yang normal dan mengikatkan diri pada 2 jangkar:1) Penguatan figuritas Riziek Shihab sebagai pengampu figuritas kepemimpinan imaginer mereka, 2) Konsolidasi suara di PKS sebagai Special Purpose Entity di parlemen dari bermacam kelompok kanan, termasuk yang selama ini bahkan tidak menghalalkan demokrasi semacam HTI.

Betul, secara faktual mereka akan makin tampak nyata, tapi bagaimanapun konsolidasi mereka akan jadi lebih mudah dikelola. Lebih dari itu mereka telah kehilangan momentum politisnya. Dengan kata lain, setidaknya dalam titik jangka pendek ini, kita cukup berhasil mencegah problem no 1.

Jika konsolidasi MRT kemarin siang membuat Prabowo memutuskan untuk menjadi one of those all president man, maka saya rasa Problem no 1 bisa kita anggap selesai sementara dan kita bisa mulai untuk rame-rame, seperti saat kita membela Jokowi kemarin-kemarin, untuk mengarahkan persoalan pada kritik kita atas kelakuan para pemodal.

Hal yang terakhir ini, kalau perlu, kita kerjakan dengan bersikap oposan pada kebijakan-kebijakan Pak Joko Widodo. Karena pemodal itu, ada saham dan pahala yang besar di kedua belah pihak.

Kritik kita pada Tim Prabowo dan kader PKS selama ini bukan karena mereka beroposisi, tapi karena cara mereka beroposisi bukan berorientasi pada perubahan struktural tapi pada target pendulangan suara pada pemilihan umum, sehingga karenanya, cara beroposisi mereka tidak mengindahkan martabat, banjir fitnah dan menyasar pada otak reptil masyarakat mengambang untuk beralih dari satu pilihan ke pilihan lain lewat narasi ketakutan. Maka tidak heran jika sikap oposan mereka tidak membawa kita kemana-mana dan tidak juga menghasilkan apa-apa kecuali kemarahan dan belakangan membakar diri mereka sendiri lewat anjloknya suara gerindra pada Pileg 2019.

Maka beroposisilah dengan cara yang baik dan benar ya. Bukan saja karena Demokrasi itu tidak sehat tanpa oposisi, tapi karena persoalan Indonesia di Point 2 mensyaratkan kita untuk berfikir jernih bahwa pemilik modal sedang mengintip dibalik kebijakan-kebijakan Joko Widodo.

Dalam sebuah kesempatan pasca ia dilantik, Umar bin Khattab berhadapan dengan seorang baduy yang dengan suara garang, cerminan dari bebasnya rakyat mengemukakan pendapat, berjanji "untuk meluruskannya". Maka dengan jelas ia bertanya:"Dengan apa engkau akan meluruskanku ya abdullah?" Si orang baduy itu menjawab dengan tidak kalah jelas: "Dengan pedangku ini aku akan meluruskanmu ya Umar". 
Maka Umar menjawab:" Segala puji bagi Allah yang menciptakan diantar umat Muhammad, orang seperti kamu"

-Khairun Fajri Arief, 14 Juli 2019-

Sumber : Status Facebook Alyssa Nazila

Sunday, July 14, 2019 - 17:45
Kategori Rubrik: