DPR Tak Bisa Dikritik Lagi

Ilustrasi

Oleh : Wahyu Sutono

Kontroversi revisi UU MD3 yang baru saja disahkan bertentangan dengan moda parlemen modern, serta telah menciderai iklim demokrasi dan semangat reformasi, karena berpotensi membuat DPR menjadi lembaga superbody, halmana saat ini sudah tidak bisa dikritik lagi.

Betul bahwa marwah dan kewibawaan DPR harus dijaga. Tapi seharusnya anggota dewan sendirilah yang harus menjaganya, dus bukan kemudian menjadi anti kritik. Bila DPR tidak mau diawasi rakyat yang mengangkatnya, lalu siapa yang bisa mengawasi? Bagaimana pula dengan anggota dewan yang dengan mudahnya mengkritik keras lembaga lainnya?

Kemudian mengapa KPK yang jauh lebih dipercaya rakyat begitu diawasi, dan ada wacana agar diawasi secara khusus. Anehnya lagi, mengapa pula giliran pasal penghinaan atas presiden justru ada rencana dihapus? Karenanya kepada anggota dewan yang terhormat, mohon pencerahannya, mengingat dari hasil survey lembaga independen, tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR tak lebih dari 7% saja.

Lalu menurut survey Global Corruption Barometer (GCB), DPR adalah lembaga terkorup di Indonesia. Apakah rakyat hanya bisa nonton semua ini? Bagaimana pula dengan anggota dewan yang sering bolos? Yang tidur saat sidang, yang tertangkap karena Narkoba, dst. Yang pasti, hingga akhir 2017, dari 52 rancangan undang-undang, baru bisa menyelesaikan 6 RUU, dan 11 UU yang tak perlu pembahasan.

Otoritarian ala DPR akan memberangus hak berdemokrasi dan hak menyampaikan pendapat yang sebelumnya dilindungi undang-undang. Masih lekat diingatan ketika anggota dewan mengatakan: Kalau nggak mau dikritik, nggak usah jadi pejabat. Nah para BEM perguruan tinggi di Indonesia bila ingin kritis, saat inilah waktunya kalian mengeluarkan kartu.

"Salam Rakyat Menggugat"

Sumber : Status Facebook Wahyu Sutono

Tuesday, February 13, 2018 - 19:15
Kategori Rubrik: