DPR, KPK dan Jokowi

ilustrasi

Oleh : Harun Iskandar

"Koruptor akan berutang budi sekali kepada Jokowi," Ujar Novel Baswedan, Penyidik Senior KPK.

"Ada 'rumor' Revisi UU KPK akan segera disetujui. Kita pun ndak diajak omong. Ada kesan dibahas sembunyi2," Kalau ini yang omong Agus Rahardjo, ketua Komisioner KPK. Didampingi 2 komisioner lainnya, La Ode dan Saut Situmorang.

Coba bayangkan para Petinggi lembaga yang diandalkan rakyat Indonesia untuk berantas Korupsi keluarkan komen seperti itu. Ndak berkelas. Ndak mutu blas.

Padahal kerja mereka mesti butuh data, butuh fakta, yang terukur. Misal saja, penetapan seseorang sebagai 'tersangka' penyelidikan, perlu 2 alat bukti. Bukti itu harus sangat 'nyata', bukan 'katanya2' . . .

Lha ini ?!

Provokasi Presiden, kalau setujui revisi, nanti koruptor berutang budi. Draft revisi UU itu ada beberapa point, tiap point ada sub point.

Presiden baru setuju membahas. Nanti point mana, sub point mana yang disetujui. Setuju penuh. Setuju dengan catatan. Setuju dengan perubahan. Bahkan point mana yang perlu dibahas dan mana yang tidak, juga belum 'deal'.

Semua masih jauh. Mulutnya saja 'selalu ada di depan'. Kayak iklan sepeda montor Yamaha. Jauh di depan dahului nalar dan adabnya . . .

Pimpinan KPK yang lain, Tiga Komisioner, tekan Presiden dengan cara yang lain. Ndak bisa bedakan antara 'belum' dan 'tidak' diajak omong.

Yang punya 'draft' UU itu DPR,. Belum baca dan ndak punya, ndak 'berani' minta DPR, malah ngomeli Jokowi. Pakai data 'katanya2' dan 'rumor'.

Kemudian dengan 'gagah' ke-tiganya, Agus Rajardjo, La Ode, dan Saut Sitimorang, serahkan mandat pada Presiden. Mundur. Merajuk. Ngambul . . .

Ini cerita dari 'sisi lain' . . .

Alexander Marwata, komisioner KPK petahana yang terpilih lagi, pernah cerita. Dia tanda-tangani 'sprindik', Surat Perintah Penindakan. Para Penyidik 'bawahan'nya segera kerja.

Setelah jadi Berita Acara Pemeriksaan, BAP, hasil kerja 'bawahan'nya, dia justru ndak boleh lihat. Lucu ya ?! Pol !!

Masih ingat RJ Lino ? Mantan Petinggi Pelindo yang dicokok KPK, jadi tersangka sejak tahun 2015. Sampai sekarang belum selesai urusannya. Bener 'nyolong' atau ndak, masih ngambang. Belum diajukan ke Pengadilan. Terkatung-katung.

Wong sudah punya 2 alat bukti, katanya. Harusnya ya tinggal sak srèt, RJ Lino sudah bisa segera digelandang ke pengadilan.

Memang enak orang 'digantung' nasibnya. Kalau keburu mati ? Namanya tetep tercatat sebagai 'tersangka'. Anak dan istri apa ndak nanggung malu seumur hidup.

Makanya KPK, butuh prosedure untuk bisa dan perlu keluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, SP3. Biar KPK ngerti tanggung-jawab. Pada tingkah lakunya akan bergantung nasib seseorang . . .

Ada lagi, aturan akan peng-ASN kan pegawai KPK. Dijadikan Pegawai Negeri. Sementara ini ndak jelas status dan tanggung jawabnya. Yang nggaji 'Negara'. Bukan Pemerintah lho. Dijadikan Aparat Sipil Negara ndak mau.

Maunya bebas. Ndak ada yang bole dan bisa ngatur. Independen, alasannya. Cèk ènak e !

Sama juga kasusnya, ketika mereka ndak mau ada Dewan Pengawas. Mau jadi Raja. Bebas se-mau2nya. Otoriter.

Semua Badan dan Lembaga di negeri ini punya Pengawas. Karena siapa pun harusnya faham, bahwa Kekuasaan itu cenderung korup. Maka perlu para pengawas . . .

Bahkan semua material yang ada dan hidup atau mati, di dunia mesti punya pengawas. Nabi saja di pantau Tuhan.

Yang bisa bebas bertindak seenaknya semaunya, suka-suka cuma satu. Setan ! Itu pun karena mereka nantinya akan 'diganjar' neraka jahanam . . .

Penyadapan ? Oo . . .Tetep perlu. Dan ndak perlu ijin. Dari hakim atau Jaksa, dan lain-lain. Kecuali dari 'Pengawas Internal'. Siapa itu ? Ya ayo duduk sama2. Rembug-an . . .

Jadi apalagi yang perlu bikin mereka, KPK, jerit-jerit kayak kejepit pintu ? Sebenarnya ndak ada. Kecuali 'nafsu jadi Raja' nya saja yang terpasung. Terkungkung.

Jadi . . ? Sekarang makin jelas. Kepada siapa nanti para koruptor akan berutang budi ?

Kayaknya sih bukan kepada Jokowi. Tapi justru 'gerombolan' yang suka bikin ribut, 'chaos'. Hingga para koruptor bisa santai2 lenggang kangkung. Tetap bisa sabet kanan kiri uang rakyat dan negara.

Jokowi sekarang memang lagi perang dengan para Koruptor. Jokowi sekarang pun lagi duel dengan para 'setan' yang ingin jadi raja. Setan yang suka lempar batu, cekatan sembunyikan tangan . . .

Wait and see saja. Sopo sing menang ?

Sumber : Status Facebook Harun Iskandar

Monday, September 16, 2019 - 11:00
Kategori Rubrik: