Djoko Tjandra dan Ekonomi Ali Baba

ilustrasi

Oleh : Supriyanto Martowuwito

Melimpahkan semua kasus Bank Bali pada Djoko Tjandra dan kerugian negara yang diakibatkan oleh ulahnya - bukan hanya tidak adil tapi juga melestarikan kongsi jahat dan kebusukan pejabat dan aparat kita sendiri - yang melembaga puluhan tahun.

Djoko Tjandra tak berani "main sendiri" menggangsir duit negara lewat Bank Indonesia (BI) hingga Rp.904,6 miliar. Ketika dia menyatakan "tak mau sehari pun dipenjara" tak semata mata karena kuat dan berduit - melainkan karena merasa benar. Dia merasa dijadikan korban dan tidak adil.

Permainan politik turut andil dalam proyek dan kasus yang merebak sejak 1999 ini. Tagihan macet itu karena dipakai untuk kampanye partai yaitu Golkar.

Setya Novanto yang terkait di PT Giat Prima - merupakan Ketua umum DPP Partai Golkar periode 2016-2017 serta mantan ketua DPR.

Jangan lupa - Kejagung yang mengambil alih kasus ini juga menetapkan Syahril Sabirin (Gubernur BI), Pande Lubis (Wakil Kepala BPPN), Rudy Ramli, hingga Tanri Abeng (Mentri Pendayagunaan BUMN) sebagai tersangka. Selain Djoko Tjandra sendiri.

Kejaksaan Agung (Kejagung) pernah menetapkan Setya Novanto dalam kapasitas selaku Direktur Utama PT Era Giat Prima dan Tanri Abeng
Meneg BUMN 1998-99 - juga politisi senior di Golkar - sebagai tersangka dugaan korupsi cessie Bank Bali. Tapi Kejagung menerbitkan SP3 terhadap Setya Novanto pada 18 Juni 2003. Sedangkan untuk Tanri Abeng, tidak jelas kelanjutan kasusnya.

Kasus Djoko Tjandra terkait cessie Bank Bali saat Direktur Utama Bank Bali kala itu, Rudy Ramli kesulitan menagih piutangnya, yang tertanam di brankas Bank Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN), dan Bank Tiara pada 1997. Dengan total tagihan Rp. 3 triliun .

Perbankan bukan inti bisnis Djoko Tjandra. Pengusaha kelahiran Sanggau, Kalimantan Barat, 27 Agustus 1950 ini, meraup sukses lewat membangun bisnis properti di Grup Mulia. Bersama tiga saudaranya, bersatu sejak 1970 yakni Tjandra Kusuma (Tjan Boen Hwa), Eka Tjandranegara (Tjan Kok Hui), Gunawan Tjandra (Tjan Kok Kwang), dan Djoko S Tjandra.

Politikus disebut-sebut terlibat untuk ”membolak-balik” aturan dengan tujuan proyek pengucuran duit itu berhasil.

Djoko Tjandra, Eddy Tansil, Robby Ketek, Robby Tjahjadi, Prayoga Pangestu, Eka Tjipta Widjaja, Tommy Winata, bahkan Bob Hasan dan Liem Sioe Liong - (silakan daftar perpanjang.pen). Mereka semua jadi "Naga" dan menguasi 70 aset nasional karena dukungan politisi, pejabat dan aparat yang menguasai negara. Para penjual aset negara.

Jangan lupa sebelum merebak kasus Djoko Tjandra ada kasus Eddy Tansil yang membobol Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia) Rp.1,3 Triliun dan jadi heboh 1994 .

Boss Golden Key Grup asal Fujian, China dengan nama Tan Tjoe Hong alias Tan Rju Fuan itu mendapat 'katebeletje' dari Pangkopkamtib Soedomo. Sebelumnya Eddy Tansil kongsi dengan jendral juga bikin pabrik bier

Kapolri Hoegeng Imam Santoso pun tumbang dan copot jabatannya gara gara menindak penyelundup mobil yang dilindungi istana.

Dalam kasus Djoko Tjandra ada peran besar Setya Novanto yang lebih dulu masuk bui. Setnov sendiri terlibat kasus e-KTP penyelundupan beras Vietnam, limbah beracun, PON Riau, Papa Minta Saham, dll.

SEJAK republik ini berdiri para bapak bapak pendahulu kita menyaksikan bahwa orang orang Tionghoa unggul dalam perdagangan dan warga bumiputra lemah di bidang itu. Karena itu pernah dilakukan kebijakan "Alibaba" dan "Ekonomi Benteng".

Pada Kabinet Ali Sastroamijoyo I selama Agustus 1954 - Agustus 1955, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo mencetuskannya. Ekonomi "Ali Baba" merupakan sistem kerjasama ekonomi antara pengusaha asal Indonesia dengan pengusaha Tionghoa.

Sistem ekonomi Ali Baba memiliki tujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia. Pengusaha lokal diminta memberikan latihan dan tanggung jawab kepada pekerja asal Indonesia, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional.

Namun dalam praktiknya, kebijakan ini tidak dapat berjalan. Oknum-oknum tertentu yang membuat pengusaha Indonesia hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk memperoleh kredit dari pemerintah. Pengusaha lokal hanya memanfaatkan untuk komisi.

Sedangkan program "Benteng" yang diluncurkan pemerintah pada April 1950 digagas Bung Karno untuk membina pengusaha Indonesia pribumi alias "non Tionghoa". Tapi kebijakan dan program itu dihentikan tahun 1957 setelah ditinjau oleh Prof. Soemitro Djojohadikoesomo. Syarat berdasarkan "suku" dicabut dan diganti dengan persyaratan ketat pembayaran uang muka.

Saat itu ayah dari Prabowo Subiyanto itu duduk sebagai Menteri Keuangan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955). Lalu dialihan ke "ekonomi terpimpin" - program Benteng dihentikan tahun 1957.

SAYA ada pengalaman ketemu, bergaul dan berdiskusi dengan pengusaha Tionghoa yang senang melobi dan menyekolahkan orang berpotensi. Para perwira TNI dan polisi disekolahkan dan dinaikkan pangkatnya - dicarikan posisi dengan lobby tingkat tinggi - sampai "jadi" dan berkedudukan.

Para pengusaha Tionghoa itu sangat sabar dan telaten. Bahkan urusan vitamin dan biaya anak anak sekolah pun, dari perwira potensial itu - ditanggungnya. Karena itu banyak perwira polisi dan TNI yang hutang budi pada mereka. Terutama perwira cerdas dari keluarga sederhana.

Djoko Soegiarto Tjandra sudah tertangkap. Tapi 'kong kalikong' dan kongsi pejabat dengan konglomerat tak akan berhenti dan akan terus mewarnai ekonomi politik kita. Karena sudah berurat dan berakar selama puluhan tahun.

Saya bukan orang bisnis, officeboy Djoko Tjandra pun saya tidak kenal. Saya hanya rakyat jelata kelas remah rengginang. Tapi publikasi gencar terhadap peran tunggal Djoko Tjandra akan menutupi fakta bahwa ada "orang kita" juga terlibat di situ. Dan tak cuma tiga jendral polisi yang tejungkal.

Bahkan pada zaman Orde Baru (1965 - 1998) Presiden Suharto sendiri yang memimpinnya - memberi hak monopoli pada Liem Sioe Siong, cs. Sehingga industri rakyat, pabrik mie, ketjap, rokok kretek, di kampung dan kota kecil, habis tandas disapu Indomie dan ABC dan Djarum. ***

Sumber : Status facebook Supriyanto Martosuwito

Saturday, August 1, 2020 - 10:15
Kategori Rubrik: