Ditangan Jokowi, Papua Berbenah

Ilustrasi

Oleh : Awan Kurniawan

PAPUA. Seorang komandan tentara pernah berkata pada saya,
“Orang-orang berbicara terlalu banyak soal Papua seolah mengerti persoalan Papua. Padahal mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk Papua, untuk orang-orang Papua".

Persis monyet yang iba melihat ikan di sungai karena mengira ikan kedinginan berada di air. Si monyet mengangkat ikan itu. Diletakkannya di pohon lalu ditutupinya dengan daun-daun. Hasilnya: si ikan mati. Persis seperti itulah orang-orang yang berbicara soal Papua.”

Saya tidak tahu banyak soal Papua. Saya hanya tahu, ada lima janji Joko Widodo pada masyarakat Papua ketika dia berkampanye pada Pilpres 2014. Dia yang kini jadi presiden, antara lain berjanji akan menghentikan konflik di Papua, melakukan perundingan ulang dengan perusahaan asing yang menambang di tanah Papua, dan memberikan kesejahteraan yang lebih banyak kepada masyarakatnya.

Anda tahu, orang-orang Papua itu telah memberikan semua untuk negara ini. Dan mereka telah kehilangan semua: gunung, hutan dan kehidupan mereka. Tanah mereka berlobang. Anak-anak mereka mati di tembak atau gizi buruk. Hidup mereka seperti ubi jalar yang tumbuh di antara dua batu. Terus diimpit, terus disisihkan.

*Jokowi dan Trans Papua*

Presiden jokowi nampaknya ingin menjawab janjinya, bicara pembangunan Papua ia mencoba melakukan yang ia bisa. Kita tahu kunci pembangunan adalah akses yang terbuka. Itu yang di lakukan Jokowi hari ini.

Pembangunan Jalan Trans Papua terus di kebut. Jalan lintas yang di targetkan 4.325,10 , terdiri dari 3.031,40 kilometer jalan di Provinsi Papua dan 1.293,70 kilometer jalan di Provinsi Papua Barat.
Dari target itu, ruas jalan yang sudah tersambung, yakni sepanjang 3.832,20 kilometer.

Pada tahun anggaran 2017, pihak pemerintah menargetkan jalan sepanjang 176,10 kilometer bisa dibangun.Dengan demikian, ruas jalan yang tersambung bertambah menjadi sepanjang 4.008,30 kilometer.

Sisanya, yakni sepanjang 316,80 kilometer, bisa dilanjutkan pada 2018.

*Tentang Freeport*

Sepanjang sejarah mungkin ini senjakala bagi freeport, mereka di buat tdak berkutik mengikuti negoisasi pemerintah. 
CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, sempat mengancam menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional, karena merasa ada pelanggaran terhadap Kontrak Karya (KK). Gugatan akan diajukan jika tak ada penyelesaian memuaskan dalam waktu 120 hari sejak 18 Februari 2017.

Tetapi kini Freeport melunak, rencana mengajukan gugatan ke arbitrase dipendam. Perusahaan tambang raksasa yang berpusat di Arizona, Amerika Serikat (AS), itu berkomitmen menyelesaikan masalah di meja perundingan.

Kick off meeting perundingan antara Freeport Indonesia dan pemerintah telah dimulai pada 4 Mei 2017 lalu. Freeport dan pemerintah sepakat berunding selama 8 bulan sejak 10 Februari 2017 sampai 10 Oktober 2017.

Dalam waktu 8 bulan yang telah disepakati, pemerintah dan Freeport akan terus bernegosiasi mencari solusi permanen.

Ada 4 isu yang dibahas dalam perundingan ini, yaitu stabilitas investasi jangka panjang yang diinginkan Freeport, perpanjangan kontrak hingga 2041, kewajiban divestasi, dan pembangunan smelter.

Freeport sudah sepakat mau membangun smelter dalam waktu 5 tahun. Lalu terkait isu perpanjangan kontrak dan stabilisasi investasi jangka panjang, Freeport sudah menyampaikan usulan resmi pada pemerintah. Usulan ini akan dipelajari dulu oleh pemerintah.

Untuk itu Pemerintah juga tegas. Jika dalam waktu 8 bulan tak tercapai titik temu, Freeport boleh menanggalkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan kembali ke Kontrak Karya (KK). Tetapi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, pemegang KK dilarang ekspor konsentrat

*Sumber: Status Facebook Awan Kurniawan
 

 

Saturday, June 17, 2017 - 14:15
Kategori Rubrik: