Disparitas Politik Santri dan Kongsi Politik adalah Pilihan

ilustrasi

Oleh : Wahib Bin Umar

Tidak memilih FPI atau HTI sebagai sekutu politik — bukan berati rejim Jokowi melawan umat Islam.

Sebab masih ada NU dan ormas Islam lainnya yang dianggap merepresentasi umat Islam Indoenesia secara menyeluruh. Politik umat Islam kaya rasa dan kaya warna. Muhammadiyah yang moderat, NU yang mengakar kebawah, FPI dan HTI yang keras tapi militan adalah soal pilihan dan selera. Siapapun rezimnya boleh memilih salah satunya.

Di tengah kebekuan relasi politik umat Islam dan negara, gagasan Prof Ahmad Jainuri cendekiawan muslim tentang membangun sikap toleran berdasar nilai pluralitas menemukan relevansinya.

——
Kongsi politik adalah pilihan untuk mendapat legitimasi, membutuhkan kekokohan dan pengakuan masyarakat. Memilih ormas Muhammadiyah atau NU atau FPI dan HTI yang direpresentasi dalam bentuk partai politik adalah pilihan dan kompromi. Pada model one man one vote, maka menjadikan NU sebagai teman kongsi adalah pilihan cerdik dan strategis. Untuk memenangi sebuah pertempuran politik demokratis yang melibatkan banyak orang, dan sudah terbukti.

Dikotomi politik santri dan abangan dalam konteks politik Indonesia terkini saya pikir masih sangat relevan, meski Clivord Gertz telah mengemukakan 40 tahun yang lalu. Santri dan abangan adalah sebuah realitas —- keduanya tak bisa berkuasa sendirian sebab tak mencukupi. Kongsi adalah pilihan. Tinggal merumuskan model dan kesepakatan yang harus dimufakati.

Rumusnya adalah : santri dan abangan tidak bisa mendapat kekuasaan sendirian. Keduanya harus berkongsi, tinggal siapa yang diajak kongsi. Itu soal selera politik. Kongsi politik itu bukan PKB dengan PPP atau PAN dengan Partai Umat, HTI dengan FPI atau PKS dengan Gelora. Jika sesama umat Islam namanya bukan kongsi tapi jeruk makan jeruk. Tidak nambah kekuatan apalagi jumlah suara.

Anderson dan Lidlle dua pengamat politik senior telah banyak memberi kata bukti bahwa kekuatan santri dan abangan jika dilakukan sendirian tak bisa cukup menopang beban politik yang multikultur, multi etnis dan multiagama dalam satu dekapan. Meski mengklaim 80 persen penduduk mayoritas muslim, realitas politik umat Islam dicacah kecil-kecil dalam bentuk ideologi dan aliran yang tidak mudah disatukan.

Ketika gerakan politik Islam sektarian menguat, maka Kresten politik sektarian, Budha politik sektarian dan agama atau kelompok Ideologi sektarian lainnya juga turut menguat. Pikiran sektarian inilah yang dicemaskan menjadi picu rubuhnya negara kesatuan yang dibangun di atas kebhinekaan dan keragaman. Maka ini bukan soal baliho yang diatur Pemda, tapi lebih pada dampak politis yang diakibatkan.

Maka model gerakan FPI dan HTI yang mengusung tema sektarian tak bakal sukses —- sebaliknja akan dilawan bahkan di internal politik umat Islam sendiri. Isu tentang keadilan, kesejahteraan, pendidikan murah, hak azasi, pelindungan hukum, kesetaraan sosial dan ekonomi hilang berganti dengan isu ideologi sektarian semacam komunis, aneksasi China, jual negara, dan isu kapitalisasi agama, syiah, kafer, munafiq, murtad dst yang sama sekali tak dibutuhkan rakyat. Tapi terus digelorakan dan menjadi fitnah di kalangan umat.

*^^^^*
Rakyat makin diabaikan dan dijauhkan dari panggung politik demokratis. Sebab negara hanya sibuk ngurus ideologi. Model politik sektarian hanya melahirkan kegaduhan massal, berisik tapi sesaat. Greg Barton menyebut bahwa politik sektarian disamping miskin maslahat juga terbukti gagal di mana-mana — Afghan, Mesir, Suriah, Lebanon, Yaman, Iraq, Maroko luluh lantak karena sektarian. Tak satupun dari negara negara timur tengah itu yang patut dijadikan model negara Islam ideal bahkan sebaliknja jauh panggang daripada api. Wallahu taala a’lm

@nurbaniyusuf

Sumber : Status Facebook Wahib Bin Umar

Tuesday, November 24, 2020 - 15:45
Kategori Rubrik: