Dilema Kenaikan BPJS

ilustrasi

Oleh : Wahyu Sutono

Begitu ada kabar bahwa mulai 1 Juli 2020 mendatang iuran BPJS akan kembali naik, sontak protes pun bermunculan dari berbagai pihak. Jangankan oposan, rakyat biasa pun, utamanya yang senang menggoreng apa pun kebijakan pemerintah, termasuk pendukung Presiden Jokowi sekali pun ikut memprotes.

Keluh kesah pun dilontarkan di berbagai kesempatan, termasuk di media sosial, baik dalam bentuk kritik sosial yang manis, hingga yang keras, yang intinya pemerintah dianggap kurang peka terhadap keadaan terkini dimana kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk.

Tentu saja bisa dipahami sekali bila rakyat menjerit. Namun yang jauh perlu dipahami lagi bahwa dengan kondisi ini pemerintah dihadapkan pada dilema besar. Dinaikan, sangat mungkin BPJS akan mengalami kebangkrutan dan menumpuk utang. Sebaliknya bila dinaikan, membebani rakyat, utamanya golongan menengah ke bawah.

Dalam kondisi terkini, BPJS sedang dalam keadaan yang mengkhawatirkan, karena harus membiayai jutaan membernya yang berobat karena berbagai alasan kesehatan sebagai hak mereka yang ingin hidup tetap sehat, namun tanpa harus mengeluarkan biaya, karena sudah ditutup oleh biaya iuran per bulannya.

Dengan kata lain bahwa iuran BPJS-lah yang membiayai semua pengobatan membernya, dan bila esok dinaikan, tentu saja untuk menutup defisit yang cukup besar. Terlebih di saat terjadi pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat semakin banyak yang mengeluh akan kesehatannya akibat kurang bergerak saat diam di rumah atau karena alasan lainnya.

Jujur bahwa penulis sempat girang ketika keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bila iuran BPJS dikembalikan kepada harga sebelumnya, hingga penulis pun ikut mewartakan kabar gembira ini kepada para penggiat media sosial. Namun kemudian sejenak sempat kecewa karena akan dinaikan kembali. Akan tetapi penulis lebih memilih untuk mendukung kebijakan yang tak populis ini, ketimbang BPJS yang harus tutup.

Sebab bila mengikuti kelompok ekstrim yang mengatakan: "Dibawa sederhana saja, bila tak setuju, keluar saja." Rasa-rasanya koq bukan pilihan yang bijaksana. Penulis hanya membayangkan bila ada yang sakit, lalu harus rawat inap, berapa juta biaya yang harus disiapkan. Iya kalau itu hanya penyakit ringan terlebih tak harus dirawat. Lalu bagaimana bila sampai harus dioperasi atau cuci darah?

Bila sudah terbaring tak berdaya karena harus mengidap penyakit tertentu yang harus ditangani secara khusus, harta sebanyak apa pun jadi terasa tak berarti, karena harta tersebut akan digunakan untuk biaya berobat, bila tak ada BPJS. Bahkan sangat mungkin ada yang hingga habis-habisan. Oleh karenanya untuk sehat itu mahal, apalagi bila sakit, tentu akan lebih mahal lagi kan..

Memang bila belum merasakan sakit yang memerlukan biaya yang sangat besar belum bisa membayangkan betapa beratnya menanggung persoalan tersebur, dan tentu belum bisa membayangkan pula betapa bersyukurnya bisa dibantu oleh BPJS.

Oleh karena itu, penulis mengajak agar kiranya bagi semua pihak dapat berfikir bijaksana dan lebih rasional, terlebih yang dinaikan hanya untuk golongan yang dirasa memang mampu membayarnya, sedangkan kelas tiga yang diperuntukan bagi wong cilik masih disubsidi. Artinya masih membayar seperti sebelumnya.

Lalu bagaimana bila tidak pernah sakit tapi harus terus membayar iuran? Anda harus bersyukur, karena selalu diberi kesehatan, dan tentu Anda sudah membantu membiayai saudara sebangsa yang sedang sakit, yang itu artinya Anda adalah sedang bela negara.

Coba renungkan satu hal lagi. Saat Anda sedang membaca tulisan ini, berarti Anda sedang menggunakan fasilitas internet yang tentu tidak gratis. Jadi bila internet yang bagi wong cilik itu mahal tapi bagi Anda itu biasa, lalu mengapa untuk sehat harus mengeluh? Belum lagi bila kita masih memiliki hobby tersendiri, misalnya fashion yang tentu mahal biayanya, lalu mengapa bayar iuran BPJS harus keberatan? Renungkan itu..

"Kesimpulannya adalah kenaikan itu untuk menyelamatkan BPJS yang sekaligus untuk tetap dapat melayani kesehatan masyarakat Indonesia. Adapun kenaikannya pun untuk yang nyata-nyata mereka mampu, yakni kelas 1 dan 2. Sedangkan untuk menengah ke bawah masih tetap. Lalu bagaimana dengan yang di bawah garis kemiskinan? Kan sudah ada KIS atau Kartu Indonesia Sehat."

Kalau juga keberatan, silahkan turun kelas dari kelas 1 dan 2 ke kelas 3. Masih keberatan juga pilih asuransi kesehatan swasta atau berhenti dari BPJS, lalu berhentilah teriak-teriak di medsos yang hanya bikin tambah gaduh saja. Pahami juga bahwa ngurus keuangan negara itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Yang sekarang harus dituntut itu adalah masalah transparasi keuangan BPJS, peningkatan pelayanan BPJS, dan reformasi manajemen BPJS. Cari direkturnya yang seperti Ahok.

Pilihlah sehat dan tenang bersama BPJS

Sumber : Status Facebook Wahyu Sutono

Saturday, May 16, 2020 - 13:15
Kategori Rubrik: