Namun jika diminta untuk memilih, saya sepakat UN dihapuskan, dengan beberapa alasan:
Pertama, UN hanya mengevaluasi ranah kognitif, itu pun hanya sekian persen saja. Kenapa sekian persen? Karena UN hanya menjawab soal pilihan ganda. Padahal idealnya, evaluasi ranah kognitif tidak hanya sekedar memilih pilihan ganda, tapi juga menyebut, menjelaskan, menganalisa, dan sebagainya. Sisi kelemahan pilihan ganda, tidak menjamin yang memilih jawaban benar karena paham, tapi bisa jadi karena asal milih dan kebetulan benar.
Pendidikan tidak hanya sekedar meningkatkan aspek kognitif, tapi juga psikomotor (keterampilan) dan afektif (sikap). Jika kriteria kelulusan hanya sekedar mengevaluasi aspek kognitif (UN), itu pun hanya sekian persen, lebih baik tidak usah ada sekolah. Lebih baik dari awal peserta didik langsung ikut bimbel, atau belajar soal-soal UN sendiri, saya jamin dia bisa mengerjakan soal-soal UN.
Saya tidak memungkiri jika ada ujian praktik juga, tapi tak menjadi patokan kelulusan. Yang jadi patokan kelulusan tetap UN. UN seolah-olah menjadi harga mati yang membuat guru lalai dengan tugas “mendidik”, dan mengganti tugasnya dengan “melatih mengerjakan soal UN”. Makna mendidik telah direduksi menjadi melatih mengerjakan soal UN. Semester 2 akhir, guru fokus men-dril soal-soal UN.
Kedua, UN hanya memboroskan anggaran pendidikan. Sebelum ada UNBK, UN masih manual menggunakan kertas. Bisa dibayangkan ada berapa ratus ribu rim kertas tiap ada UN? Ada berapa kayu yang ditebang untuk memproduksi kertas tersebut?
Sekarang UN memang sudah tidak menggunakan kertas, melainkan berbasis komputer. Apakah UN berbasis komputer lebih hemat dibanding UN memakai kertas? Sama sekali tidak. Lebih praktis dan efisian iya. UN berbasik komputer mengharuskan sekolah membeli berpuluh-puluh perangkat komputer dan ini tidak murah.
Ketiga, UN justru menumbuhsuburkan praktik kecurangan. Hal ini tentu paradoks dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang jujur dan tidak curang, justru praktik kecurangan muncul di sekolah hanya agar semua peserta didik lulus UN.
Nilai-nilai kejujuran yang mahal harganya dipertaruhkan oleh sebuah angka-angka. Ironisnya, bahkan terkadang pihak sekolah atau guru yang menginisiasi kecurangan itu. Hal ini sudah menjadi rahasia umum. Meskipun soal sudah dibuat dengan berbagai variasi, ternyata celah-celah kecurangan tetap ada.
Jika ada yang menolak UN dihapuskan, barangkali dia adalah pemilik bimbel-bimbel terkemuka yang selama ini mendapat berkah dari adanya UN. Sederhananya, jika UN dihapus, lalu siapa yang mau masuk bimbel?
Kesimpulannya, menghapus UN bukanlah kebijakan yang besar. Biasa saja. Dihapus atau tidak, UN tak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Nadiem pun sudah mengklarifikasi tidak ‘menghapus’ UN, melainkan ‘mengganti’ dengan yang lain. Ini adalah bahasa politis untuk menenangkan pihak yang menolak UN dihapus.
(Sumber: Facebook Saefudin Achmad)
Comment