Dengan Data, Tak Ada Simalakama: Kembali Normal Adalah Pilihan Logis

Oleh: Setyo Hajar Dewantoro 

Tingkat kematian di Indonesia di tahun 2020 diperkirakan ada di kisaran 6,57 per 1000 orang. Di tahun 2019 angkanya adalah 6.51. Demikian kita bisa lihat di macrotrends.net. Artinya, pada tahun 2020 ini diproyeksikan orang meninggal di Indonesia mencapai 6,57 x (271.000.000/1000), sama dengan 1.740.480 orang. Di tahun 2019 adalah 1.730.170 karena jumlah penduduk ada di kisaran 267.000.000 orang. Membaca data ini, ada atau tidak ada covid sebenarnya pasti ada dinamika pertambahan jumlah kematian, seiring dengan pertambahan jumlah kelahiran dan meningkatnya faktor resiko kesehatan akibat gaya hidup yang buruk dan degradasi kualitas lingkungan. 

Kita kerucutkan. Jika angka kematian di Indonesia pada 2020 adalah 1.740.480 orang, maka per triwulan mencapai 435.120 orang. Saya mau mengajak Anda berpikir seberapa signifikan angka kematian "akibat covid" selama 3 bulan ini: Maret, April, Mei 2020. Per 29 Mei 2020, jumlah kematian yang dinyatakan akibat covid adalah 1.520. Ini akumulasi selama 3 bulan terakhir. Jika angka ini dibandingkan dengan angka kematian total per triwulan, maka kontribusinya adalah 0,35%. Itu jika benar 1520 orang itu meninggal karena covid. Jika kita mengikuti pola di Italia bahwa 96% yang meninggal dalam kasus "covid" sebenarnya lebih disebabkan karena penyakit lain seperti sakit jantung, diabetis, maka angka yang meninggal "murni karena covid" ada di kisaran 4% dari 1.520 orang, yaitu 61 orang (riilnya bisa jauh lebih kecil ketimbang ini) . Jika angka ini dibandingkan dengan angka kematian total selama triwulan, kontribusinya adalah 0,014%. 

 

Apa artinya? "Covid", atau apapun namanya virus yang ada di Indonesia itu sangat tidak signifikan mempengaruhi tingkat kematian di Indonesia. 

Pertanyaanya adalah, bagaimana negara harus menyikapinya? Negara tentu harus melihat dalam konteks makro. Jangan terjebak drama individu. Layakkah negara mengambil kebijakan terhadap satu penyakit yang punya pengaruh sangat kecil atau tidak signifikan terhadap angka kematian di Indonesia dengan cara yang:

1. Membuat negara beresiko bangkrut karena pajak berkurang dan harus banyak mengeluarkan uang untuk safety net. 

2. Membuat banyak perusahaan di berbagai skala bangkrut dan nyaris bangkrut, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan atau pemasukan. Data Kadin 6 juta orang telah diPHK. Itu baru pekerja formal. Lalu berapa pekerja harian yang kehilangan income? Belum ada data kongkret, tapi bisa diperkirakan jumlahnya bisa mencapai puluhan juta orang 

Ini semua, jika tidak diantisipasi sangatlah berbahaya. Daya tahan pelaku usaha dan masyarakat juga sudah di titik kritis, jika bulan Juni tidak ada pelonggaran, jumlah perusahaan yang bangkrut, pekerja yang diPHK, akan melonjak. Ini nyata bukan khayalan. Negara bisa terjebak krisis panjang di berbagai aspek karena orang yang lapar dan ruwet pikirannya bisa berbuat apapun termasuk berbuat kriminal, memicu kerusuhan dan semacamnya 

3. Membuat kehidupan sosial rusak dan gerak kebudayaan mandeg. Ini membuat ketidakbahagiaan secara massif hanya karena penyakit yang sebetulnya tidak punya dampak destruksi yang signifikan. 

Jawabannya: SANGAT TIDAK LAYAK! 

Jadi, negara dalam hal ini sebetulnya tak sedang disuruh memilih buah simalakama antara kesehatan dan ekonomi. Karena issue kesehatannya sangat tidak signifikan. Negara hanya harus mengerti apa sebenarnya masalah riil yang dihadapi: bukan epidemi yang bisa memicu jutaan kematian, tapi ini soal ekonomi yang bisa runtuh dan manuver politik yang bisa membuat pemerintahan terjatuh. 

Dengan data yang jelas seperti di atas, maka pemerintah tak perlu ragu untuk menjalankan kebijakan new normal - bahkan normal sekalian seperti di NTT dan Sulsel. 

Negara harus tegas untuk abaikan narasi seram epidemi. Itu semua cuma khayalan yang memberi api pada upaya kudeta. Negara harus tegas pada pihak pihak yang hendak menjatuhkan pemerintahan ini, untuk melindungi rakyat 

Di bidang kesehatan, cukup rakyat dilindungi dengan cara standar: dengan edukasi cara hidup sehat, terus menerus meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan, promosi tradisi lokal seperti jamu-jamuan dan sebagainya. 

Yang justru sangat urgen adalah rakyat harus dilindungi dari racun penyebab sakit psiko somatik yang ditebar media dan para provokator. Negara juga harus melindungi rakyatnya, bukan dengan jadi Sinterklas tetapi dengan membuka semua sektor ekonomi tanpa ragu. Juga menghidupkan kembali semua dinamika sosial budaya 

Saya sebagai Guru Meditasi yang semestinya hanya sibuk mengejarkan keheningan, mau tau mau harus melakukan kajian ini yang mestinya merupakan porsi para akademisi dan staf ahli di pemerintahan. Kita dalam situasi kritis dan pemerintah harus mengambil keputusan, dilandasi data yang benar. Jangan takut oleh tekanan WHO dan oposisi, jangan terjebak narasi ilusif dari media dan ilmuwan bodong. 

Jayalah Indonesia. 

(Sumber: Facebook Setyo Hajar Dewantoro/Penulis adalah Guru Meditasi)

Saturday, May 30, 2020 - 10:45
Kategori Rubrik: