Demokrat : Katakan Tidak Pada Korupsi! Tapi Terima Kembali Koruptor

ilustrasi

Oleh : Agung Wibawanto
Partai Demokrat beberapa hari belakangan memang menarik banyak khalayak seperti apa yang disampaikan Andi Alfian Malarangeng, Sekretaris Mahkamah Partai Demokrat. Namun bukan tertarik karena kehebatan melainkan disebabkan kisruh antar kader sendiri. Bukankah status "memalukan" juga bisa membuat tenar? Inilah yang tengah terjadi di tubuh PD, saling bongkar borok masing-masing.

Tidak heran banyak orang yang ingin tahu ada apa dengan PD? Bak disuguhkan sinetron, mungkin ya begini gambaran kecil politik nasional kita, "Saling rebut saling sikut saling menjatuhkan untuk kekuasaan dan jabatan," demikian ujar seorang pengamat. Namun ada pula yang mengatakan bahwa PD tengah mengalami krisis internal akibat salah kelola (menjadi partai dinasti). Tepatnya sejak KLB 2013 melengserkan Anas Urbaningrum.

SBY diangkat menggantikan Anas yang menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tidak kurang 10 kader yang sekaligus menjabat posisi strategis sebagai pengurus PD tersangkut kasus korupsi. Sungguh ironis dengan tagline SBY dan PD sendiri yang meneriakkan "Katakan tidak pada korupsi!" Satu persatu kader penting bertumbangan dicokok KPK hingga pada top leader alias Ketum Anas Urbaningrum turut jadi tersangka. 

Sebagai partai penguasa, pemenang Pileg dan Pilpres 2009, tentu kondisi tersebut sangat memalukan dan menjatuhkan citra partai. Dengan SBY sebagai nahkoda PD diharapkan dapat mengembalikan kehormatan partai. Apalagi posisi SBY masih menjabat Presiden. Pada saat itu Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas), putera kedua SBY, sudah menjadi Sekjen hasil kongres 2010 dalam pengurusan Anas Urbaningrum.

Kekhawatiran akan isu PD menjadi partai keluarga oleh SBY kemudian bukan tanpa alasan. Kongres PD 2015 kembali mengangkat SBY sebagai Ketum secara aklamasi. Setahun berikutnya SBY memanggil puteranya Agus Harimurti Yudhoyono untuk ikut dalam kontestasi Pilgub DKI 2017. Beberapa kader yang berharap didukung PD untuk Pilgub DKI tentu merasa kecewa. Mengapa harus AHY?

Setelah babak belur di Pilgub DKI (bahkan tidak masuk putaran kedua), SBY karena kuasanya memberi previlage kepada AHY dengan mengangkatnya sebagai Kogasma (komandan satuan tugas bersama) yang bertanggungjawab dalam pemenangan pemilu 2019. Hal ini dianggap akal-akalan agar makin menarik AHY dalam struktur, karena posisi Kogasma tadinya tidak ada. 

Terbukti paska pemilu 2019 usai, sekitar Agustus AHY diangkat sebagai Waketum PD. Pada Kongres PD 2020 AHY secara aklamasi menjadi Ketum, SBY sebagai Ketua Mahkamah Tinggi Partai dan Ibas sebagai Waketum. Lengkap sudah 3 klan Cikeas menguasai posisi strategis dalam partai. Sebuah pencapaian yang prestisius bagi AHY, melesat cepat meski baru berkecimpung dalam dunia politik. 

Dan rapornya dapat dikatakan gagal semua. Baik sebagai kontestan Pilgub DKI 2017 maupun sebagai Kogasma dalam Pemilu 2019. Statistik dan fakta sejarah pun menunjukkan, PD yang awalnya sebagai partai terbuka berhasil berkompetisi bahkan menjuarai pada Pemilu 2009 (8 tahun sejak berdiri, tepatnya 10 September 2001). Berubah menjadi partai dinasti menyebabkan perolehan suara PD melorot jauh.

Pada Pemilu Legislatif 2004, Demokrat berhasil meraih peringkat ke 5 dengan meraih suara sebanyak 7,45 persen atau 8.455.225 dari total suara dan mendapatkan 57 kursi di DPR. Partai ini mendapat masa keemasannya pada Pemilu Legislatif 2009 karena berhasil menjadi partai Pemenang Pemilu Legislatif dengan memperoleh 150 kursi (26,4 persen) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4 persen).

Memasuki Pileg 2014, suara partai ini merosot dengan menduduki peringkat keempat dari 10 partai di DPR dengan perolehan suara sebanyak 10,19 persen suara nasional (12.728.913). Pada Pemilu 2019, Demokrat tidak mampu menggenjot suara dan terlempar ke posisi 7 dari 9 partai di DPR dengan perolehan suara sebanyak 7,77 persen suara nasional (10.876.507). Lantas di mana yang menurut Andi Malarangeng PD sedang naik pamornya?
Andi sendiri menjadi tokoh antagonis bagi masyarakat awam tapi bagi PD sendiri ia seorang protogonis. Ia yang awalnya seorang akademis (kebetulan kakak tingkat saya di Fisip UGM) pertama kali terjun ke politik justru bukan di PD melainkan di Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) yang ia turut dirikan tahun 2002 bersama Ryaas Rasyid. 2004 Andi mundur dari PPDK. 

Pada Bulan Oktober 2004, Presiden terpilih kala itu, SBY mendaulat Andi sebagai Juru Bicara Kepresidenan. Nama Andi lagi-lagi muncul saat Partai Demokrat (PD) meminangnya untuk masuk dalam jajaran pegurus partai itu. Adalah Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPP PD Bidang Politik yang mengatakan partainya ingin merekrut Andi. Bergabunglah ia di partai berlambang mercy. 

Tahun 2010, Andi mendaulat dirinya untuk maju memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Andi harus bersaing dengan Anas Urbaningrum dan Marzuki Alie. Di Bandung, Jawa Barat, Andi yang disebut mendapat restu dari SBY harus mengakui keunggulan Anas Urbaningrum yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan dia bahkan tidak masuk keputaran kedua.

Tahun-tahun selanjutnya menjadi drama kelam bagi Andi. Meski masih menjabat sebagai Menpora dan Sekretaris Dewan Pembina serta Sekretaris Majelis Tinggi PD, Andi diduga terlibat skandal proyek Hambalang. KPK pun menetapkan Andi sebagai tersangka sejak 3 Desember 2012. "Dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan upaya memperkaya diri sendiri," ujar Ketua KPK, Abraham Samad.

Andi divonis 4 tahun penjara menyusul kader dan pengurus Demokrat lainnya yang sudah lebih dulu ditangkap kasus korupsi. Tak lama setelah ia bebas murni Juli 2017 lalu, ia langsung mendapat telepon dari SBY. SBY meminta agar ia bisa kembali membantu partai berlambang mercy. Ia meminta waktu seminggu setelah itu, Andi langsung aktif kembali di Partai Demokrat.

Isu Demokrat berubah menjadi partai dinasti yang sarat dengan kebijakan yang dipaksakan membuat sebagian kader senior merasa tergugah untuk mengembalikan Demokrat sebagai partai terbuka. Di tengah gejolak internal kader mengusulkan KLB, justru beberapa kader tersebut dipecat dari keanggotaan secara tidak hormat. Hal ini menambah beban SBY sendiri, "Kader kritis dipecat, kader koruptor diterima".
Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto

Monday, March 8, 2021 - 09:15
Kategori Rubrik: