Demokrasi Versus Brutus

ilustrasi

Oleh : Yus Husni Thamrin

Pada masa kampanye Pilpres 2014, seorang teman yang sangat alim, bertitel akademik master, dosen sebuah PTN, memposting di media sosial sebuah foto (seolah) ‘KTP Jokowi masih muda’ dengan nama baptis, dan menulis pesan dengan harapan disebarluaskan. Tujuannya, agar Jokowi tidak dipilih oleh umat Islam. Saya geleng kepala, kok bisa seorang intelektual melakukan hal itu?

Ketika ada kesempatan berkomunikasi, saya tanyakan, “Apakah Anda yakin dan siap bersaksi bahwa informasi yang Anda sebarkan adalah benar adanya?” Dia diam. “Anda pernah melihat langsung atau melalui rekaman vidio (termasuk di TV), Jokowi melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia bukan seorang muslim?” Dia diam lagi. “Apakah Anda pernah melihat langsung atau melalui rekaman vidio, Jokowi melakukan satu kegiatan yang menunjukkan dia seorang muslim?” Dia ngangguk. “Terus, bagaimana bisa Anda merasa yakin bahwa Jokowi bukan seorang muslim? Lalu menyebarkannya kepada orang lain di media sosial?” Dia diam lagi.

Pertanyaan selanjutnya, “Anda sebagai seorang muslim yang taat, seorang intelektual, seorang pendidik, bagaimana pertanggungjawaban Anda pada Tuhan di akhirat kelak, jika Jokowi adalah seorang muslim, dan Anda tidak sempat minta maaf pada orangnya langsung? Kemudian bagaimana dengan orang yang ‘termakan’ oleh postingan Anda? Anda tidak tahu siapa saja mereka, berapa orang, bagaimana jika mereka meneruskan postingan Anda?” Dia diam.

Lalu, setelah dialog itu, apakah teman saya yang sangat alim, bertitel akademik master, dosen sebuah PTN itu menjadi berubah dalam menyikapi Jokowi dan kebijakannya sebagai Presiden RI? Sama sekali tidak. Dia tetap alim, tetap sebagai dosen PTN, dan berpemikiran rusak.

Kemudian sampailah pada hipotesis, bahwa kekuatan yang bertahta di hati dan otak, serta memerintahkan temen saya melakukan semua itu, bukan akan sehat, bukan intelektualitasnya, tapi kekecewaan dan kebencian yang memang tidak membutuhkan alasan rasional. Sama dengan orang-orang jalanan yang mau berteriak apapun, melakukan apapun, asalkan dapat imbalan. Sama dengan orang-orang mabuk agama, karena ruang otak dan hatinya sudah dipenuhi dengan dogma dan doktrin, yang tidak menyisakan ruang sedikitpun buat akal sehat. Meski tetep mengherankan, tapi saya coba memakluminya, karena dia baru level intelektual madzhab forwardian.

Lima tahun pertama Pemerintahan Jokowi dengan segala kebijakannya, semakin menjelaskan kelompok mana saja yang mengambil posisi diametral. Pertama, kelompok oposisi di parlemen dan underbownya di masyarakat. Kedua, kelompok Islam intoleran radikal. Kelompok ini yang dulu paling ditindas oleh Pemerintahan Soeharto.

Ketiga, sisa-sisa Orde Baru dan pro-Orde Baru di birokrasi, aparat hukum, BUMN, dan di sektor dunia usaha, termasuk media. Keempat, kelompok independen yang ‘gak kebagian kue’. Kelompok ini bisa berasal dari berbagai entitas, entitas pendidikan, aktivis, veteran, pengamat, LSM, dan kaum pecatan.

Hingga kini, empat kelompok ini berdiri di satu kubu, diikat oleh satu kesamaan kepentingan: Joko harus salah, harus lengser. Di antara empat kelompok itu, sisa-sisa Orde Baru yang memiliki kekuatan finansial merupakan lokomotif penggeraknya.

Bagi kelompok sisa-sisa Orde Baru Pileg dan Pilpres 2019 adalah kesempatan terakhir untuk bisa kembali berkuasa. Karenanya mereka sangat all out untuk memenangi Pilpres 2019. Jika gagal, orang-orang hebat dan baik akan lebih banyak yang naik ke panggung politik sebagai pejabat publik. Proses politik (dan hukum) akan menjadi lebih baik.

Artinya, kekuatan politik transaksional dan strategi-strategi politik busuk yang dalam lima tahun terakhir ini sangat diandalkan, akan makin sulit membuahkan hasil. Tapi bukan berarti kelompok-kelompok itu tidak lagi melakukan aksi-aksi agitatif, bahkan destruktif terhadap pemerintahan yang sah. Itu terbukti.

Kembali ke teman saya yang alim, master, dan pandai mem-forward informasi palsu dan hoax. Ternyata, kekuatan kebencian yang tak bisa dijelaskan kausalitasnya itu, bukan saja menyandera otak dan hati kaum intelektual tingkat madya, tapi juga papan atas (atas sgalanya ... asyiiik ... !!).

Ada profesor yang menuduh kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 karena memakai jimat. Ada profesor yang di saat negara menghadapi bencana pandemi masih memikirkan dan mengurus judicial review Perppu ke MK. Ada profesor yang menulis opini di media ‘Jokowi Otoriter’, dan seterusnya. Mereka tak lagi risih bersama kaum intoleran mencaci Jokowi dan Pemerintahannya dengan logika yang ditekuk-tekuk.

Tentu, kalau soal referensi politik dan hukum, mereka sudah berkali-kali khattam, sangat menguasai. Tapi, secanggih apapun metoda dialektik yang mereka pakai dalam mengungkapkan tesis, seindah apapun narasi mereka dalam memaparkan opini, hanya mungkin mengubah persepsi publik. Sekali lagi mungkin. Tapi itu tidak akan mengubah realita.

Karena, di Indonesia yang demokratis saat ini, tidak sulit untuk membuktikan teori apapun, tuduhan apapun. Misalnya, ‘Jokowi Otoriter’. Itu sederhana. Semua orang tahu apa batasannya seorang pemimpin dikategorikan otoriter. Lebih sederhana lagi, Indonesia pernah puluhan tahun diperintah oleh pemimpin otoriter. Publik tinggal membandingkan, ada bench mark-nya.

Begitu pun dengan tuduhan-tuduhan lain, terkait kinerja ekonomi, pembangunan, penegakan hukum, penanganan radikalisme dan terorisme, dll., kalau ada bukti-bukti otentik, ya tinggal dibawa ke polisi, ke KPK, ke Kejaksaan, semua terbuka kok. Mudah, semua ada parameter dan bench mark-nya. Bahwa hasil kerja Jokowi masih banyak kekurangan di sana-sini, ya namanya juga manusia. Mau orang sehebat Said Didu atau Sudirman Said sekalipun presidennya, gak mungkin tanpa salah, tanpa cela, tanpa kelemahan.

Bagi saya, seharam jadah apapun politisi, ketika dia berani memutuskan untuk berdiri sebagai oposisi di parlemen, masih punya martabat meski ngomongnya banyak yang ngaco.

Tapi ketika kaum Brahmana pendidikan membuat pernyataan absurd, menyerang pemerintah, menghasut orang untuk melakukan anarki, kemudian mereka merasa happy karena ditanggapi kaum Pusako (Puokoknya Salah Jokowi) yang orang-orangnya itu-itu juga, dengan paduan caci maki nan riuh sesuai harapan, tak ada yang lebih buruk dari itu.

Ironisnya mereka selalu bergeming, opini yang membabibuta itu harus dianggap kritik, harus diterima sebagai nasihat kearifan, dan mereka sendiri mendeklarasikan diri sebagai pribadi independen, guru kebenaran penghuni kuil agung keilmuan.

Padahal, bagi satu regim pemerintahan, komunitas kritis yang selalu melontarkan kritik dan solusinya adalah aset yang sangat berharga. Mereka seperti Nemesis yang tinggal di kegelapan gua Attica. Hanya keluar dengan mata tertutup, memberikan apa yang seharusnya diberikan.

Contoh, sekelompok pemikir di bidang migas, ekonomi, dan kebijakan publik, mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi dalam memutuskan lokasi pembangunan kilang gas pada mega proyek Masela. Wakt itu, pemerintah melalui Menko Maritim Rizal Ramli memutuskan lokasi kilang dibangun di darat, di Pulau Nustual, Kabupaten Tanimbar – Maluku. Padahal, setelah dihitung ulang, kilang itu akan lebih aman dan efisien jika dibangun di laut. Presiden Jokowi hendaknya meninjau ulang kebijakan itu.

Mereka menyampaikan kritik itu dengan sejumlah data dan perhitungan yang akuntabel, secara terbuka tanpa caci maki.

Jokowi adalah produk demokrasi, dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Pada zaman Orde Baru demokrasi diperjuangkan dengan korban jiwa yang tak terhitung banyaknya, terutama oleh para aktivis.

Demokrasi diperjuangkan karena diyakini sebagai sistem yang menjamin hak dan kewajiban warga negara terselenggara sebagaimana mestinya. Jadi, kalau ada aktivis atau mantan aktivis menapikan produk demokrasi, mereka adalah gerombolan Brutus yang berniat membunuh Demokrasi.

Tapi bagaimanapun kalau kebencian sudah bertahta di hati dan otak seseorang, kekuatannya akan selalu mampu menggerakkan siapapun untuk melakukan apapun. Apapun yang dilontarkannya semata untuk mengkanalisasi energi kebencian itu sendiri yang meluap-luap.

Jadi, apa yang dilakukan oleh temen saya yang alim dan terpelajar itu, atau bahkan oleh para profesor penuh satru, tidak didasarkan dan dipandu oleh akal sehat dan intelektualitasnya. Tapi semata untuk menghasut masyarakat majmu’ah ghobiah, lalu mengumbar caci maki berjamaah. Pernyataan yang mereka ungkapkan tidak membutuhkan alasan rasional, karena memang tidak ada.

Sumber : Status Facebook Yus Husni Thamrin

Monday, May 4, 2020 - 09:30
Kategori Rubrik: