Demokrasi Pancasila, Demokrasi Syar'i

ilustrasi
Oleh : Nun Alqolam
Berdasar sejarah, demokrasi memang lahir di negara Yunani, tepatnya di kota Athena. Demokrasi lahir untuk melawan kaum elit (aristokrat), oligarkhi dan/atau monarkhi. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia atau rakyat. Setiap rakyat (warga negara) diizinkan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam pembuatan aturan hukum. Demokrasi mencakup kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, secara bebas dan setara.
Secara hakiki, demokrasi sejatinya sudah inheren dalam Islam. Ketika berbicara demokrasi, mungkin perlu kiranya dibedakan antara demokrasi yang di Yunani, di Barat atau di dunia lain, dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi di Indonesia bukan demokrasi liberal, tapi demokrasi Pancasila, demokrasi yang syar'i. Demokrasi bagi umat Islam khususnya umat Islam Indonesia, adalah demokrasi yang bersyariat Islam. Syariat Islam harus dijalankan oleh umat Islam. Sadar atau tidak, demokrasi ada dalam syariat tersebut.
Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia itu memanusiakan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang sempurna. Kesempurnaan ciptaan manusia, Allah abadikan dalam firmannya, yakni dalam Surat At-Tin Ayat 4 :
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (QS. At-Tin: 4).
Yang dinamakan manusia ini bukan hanya kelompok elit saja atau seorang raja, khalifah atau sultan tapi seluruh manusia dengan syarat beriman dan beramal shalih. Karena sebagai makhluk yang sempurna adalah wajar jika ikut dimintai pendapat atau berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan.
Manusianya sendiri juga merasa dihargai jika diajak urun rembuk terhadap suatu keputusan. Karena pada prinsipnya manusia juga ingin bermanfaat. Kemanfaatannya itu diantaranya dengan menyumbang ide dalam membuat sebuah keputusan.
Terkait kemanfaatan manusia, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:
خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad).
Ternyata hanya di Indonesia saja, penghargaan terhadap kemanusiaan begitu tinggi. Hanya di Indonesia saja yang menyebut warga negaranya (citizen) dengan istilah dari Alquran Hadits, rakyat. Hal ini adalah ide Walisongo dalam strategi budaya untuk proses Islamisasi Nusantara. Tidak sedikit istilah-istilah di Indonesia diserap dari Alquran dan Hadits, diantaranya rakyat berasal dari ra'iyah, kursi (kursi gubernur, kursi dewan, dll) dari istilah kursiyyun, majelis (Majelis Permusyawaratan Rakyat), dan sebagainya.
Kata ra'iyah atau ra'yin hakikatnya bermakna pemimpin. Nah saking besar penghargaan terhadap warga begara, sampai disematkan pangkat ra'iyah (pemimpin, minimal pemimpin keluarga atau pemimpin diri sendiri) yang akhirnya nenjadi istilah rakyat.
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:
وعن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعيّتِهِ, والأميرُ راعٍ, والرّجُلُ راعٍ على أهلِ بيتِهِ, والمرأةُ رَاعِيَّةٌ على بيتِ زوجِها وَوَلَدِهِ, فكلّكم راعٍ وكلّكم مسئولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)
"Dari Ibn Umar ra. Dari Nabi saw, beliau bersabda : “Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya.Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungtawaban atas kepemimpinan kalian” (HR. Bukhari dan Muslim).
Untuk itulah rakyat perlu diajak bicara dalam pengambilan suatu keputusan. Sehingga keputusan tidak dibuat oleh beberapa elit atau cuma satu orang (one person) seperti dalam pengambilan keputusan dalam sistem kerajaan, khilafah atau kesultanan, yangmana keputusan hanya diputuskan satu orang yaitu raja, khalifah atau sultan (one man action) tanpa mendengar suara rakyat.
Mengapa keputusan personal (one man) dirombak ke dalam keputusan bersama rakyat banyak? Karena dalam perjalanan sejarah seringkali didapati penyelewengan kekuasaan akibat keputusan satu orang tersebut. Karena, ketika satu orang tersebut (katakanlah raja atau khalifah) tak suka terhadap seseorang misalnya, kemudian dia memutuskan untuk menyingkirkan atau menghabisi orang tersebut. Karena itu "sabdo pandito ratu", apapun keputusan ratu/raja yang tak melihat benar atau salah, harus dilaksanakan. Ternyata ketika "one nan show" itu tidak amanah, tidak adil, tidak wira'i, tidak sidiq amanah tabligh fathonah maka terjadi penyelewengan kekuasaan.
Untuk itulah dibuat metode keputusan banyak orang (many people). Nah keputusan banyak orang itulah dinamakan DEMOKRASI. Istilah itu berasal dari kata demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi demoskratos (demokrasi) itu pemerintahan rakyat. Maksudnya untuk membandingkan dengan pemerintahan satu orang yang disebut MONOKRASI atau monarkhi.
Jadi jika mau diversuskan maka lawan demokrasi itu monokrasi. Lawan demokrasi bukan Islam. Narasi salah inilah yang digembar-gemborkan HTI diberbagai media dengan headline, "Demokrasi versus Islam". Ini adalah opini yang sesat dan menyesatkan.
Sekali lagi perlu ditekankan bahwa hakikinya demokrasi itu adalah metode keputusan yang dilakukan tidak satu orang (monokrasi), tapi banyak orang (demokrasi). Demokrasi itu suatu keputusan yang ditelorkan rakyat bukan seorang raja, atau bukan seorang khalifah. Tapi pemerintahan rakyat, bukan pemerintahan satu orang.
Jika keputusan dilakukan oleh satu orang (monokrasi) tentu orang tersebut tak perlu minta pendapat kepada orang lain, tapi dari otak dan hatinya lalu dikeluarkan oleh mulutnya. Dan jadilah sebuah keputusan.
Namun jika suatu keputusan dibuat orang banyak (yang dimaksud banyak ini lebih dari satu) pasti ada pendapat orang lain, apakah pendapatnya sama, berbeda atau bertentangan itu soal lain. Berkomunikasi dengan banyak orang dalam rangka memutuskan sesuatu itulah yang disebut musyawarah atau syura. Jadi musyawarah atau syura dengan demokrasi itu ada benang merahnya. Intinya sama-sama diputuskan banyak orang, bukan satu orang.
Orang-orang HTI tak sepakat dengan demokrasi, tapi sepakat dengan syura. Mereka bahkan bilang demokrasi itu buatan kafir, demokrasi haram, demokrasi syirik dan tuduhan keji lainnya, hanya karena pada demokrasi itu didasarkan suara terbanyak (voting). Pendapat bengkok itulah yang perlu diluruskan.
Perlu dipahami sekali lagi bahwa demokrasi itu adalah suatu metode pengambilan keputusan yang dilakukan oleh orang banyak, bukan satu orang. Ketika mengambil suatu keputusan oleh banyak orang pasti ada pendapat yang berbeda bahkan bertentangan. Metode ini awalnya dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Ternyata tidak semua musyawarah itu menemukan mufakat. Tidak sedikit musyawarah yang deadlock. Apa yang dilakukan dengan situasi seperti ini, sementara keputusan harus segera diputuskan. Lha, jalan terakhir itu ya berdasar voting (suara terbanyak). Kalau sudah voting, dipastikan ada keputusan. Keputusan inilah yang ditunggu-tunggu.
Tuduhan orang-orang HTI (eks) itu jika voting pasti akan menghasilkan keputusan yang salah. Pertanyaannya adalah berapa prosentase keputusan yang dibuat DPR, MPR, Pemerintah atau lembaga pembuat hukum lainnya yang salah, yang memutuskan halal jadi haram atau haram dihalalkan? Ternyata tidak ada, toh jika ada itu kecelakaan keputusan, dan prosentasenya sangat-sangat kecil. Pilihan dalam berdemokrasi itu bukan antara pilihan yang benar dan salah, tapi antara yang benar dan lebih benar. Jadi bukan antara benar dan salah, tapi benar dan lebih benar.
Perlu digarisbawahi bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal dan bukan demokrasi Barat. Mengapa disebut demokrasi Pancasila? Karena terlahir dari Pancasila khususnya sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".
Terkait musyawarah ini, sila keempat terinspirasi atau merujuk kepada Alquran khususnya Surat Asy-Syura Ayat 38, Allah subhanahu wata'ala berfirman:
وَالَّذِيۡنَ اسۡتَجَابُوا لِرَبِّهِمۡ وَاَقَامُوۡا الصَّلٰوةَۖ وَاَمۡرُهُمۡ شُوۡرٰى بَيۡنَهُمۡۖ وَمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ‌ۚ
"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka" (QS. Asy-Syura: 38).
Pada sila keempat ada kata "kerakyatan". Maksudnya adalah suara rakyat (pemerintahan rakyat). Rakyat duduk bersama dalam mengambil jeputusan. Nah, bagaimana agar keputusan rakyat tidak keluar atau bahkan melanggar syariat, mengingat "warna" rakyat bernacam-macam? Ada yang beriman, ada yang setengah iman, ada yang tak beriman?
Maka dalam kalimat sila keempat tersebut digandengkan dengan "dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan". Hikmah dan bijaksana inilah yang menjadi panduan (guide), peta jalan (roadmap) dalam rembuk bersama (demokrasi), agar jalannya demokrasi tidak liberal dan tidak ngawur.
Terkait hikmat (hikmah) ini Allah berfirman dalam Surat An-Nahl Ayat 125 yaitu:
ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ
"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" (QS. An-Nahl: 125).
Disamping dipimpin dengan hikmah (hikmah sebagai panglima) juga perlu bijaksana dalam mengambil keputusan, agar demokrasi tak keluar dari ruhnya. Bijaksana adalah sikap yang luhur karena istilah ini dipakai Allah dalam "Asmaul husna", yaitu Al-Hakim.
Asmaul husna Al-Hakim terdapat dalam Alquran Surah Adz-Dzariyat Ayat 30 yang berbunyi:
قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ
"Mereka berkata "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan" Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui" (QS. Adz-Dzariyat:30).
Jadi demokrasi yang ada di Indobesia adalah demokrasi Pancasila, yang merupakan penjabaran dari sila keempat dari Pancasila. Sementara Pancasila sesuai dengan syariat Islam, bahkan Pancasila adalah syariat itu sendiri.()
Sumber : Status Facebook Nun Alqolam
Wednesday, January 27, 2021 - 17:00
Kategori Rubrik: