Demokrasi Memang Mahal Harganya, Bung

Oleh: Heni Nuraini

 

Sejak negara ini dimerdekakan, founding fathers sudah bersepakat #Demokrasi (Pancasila) yang akan menjadi sistem negara Republik Indonesia. 
Bukan negara agama, serikat, federasi, apalagi kerajaan.
Pertimbangan Presiden Soekarno bisa jadi karena ambisinya ingin segera Indonesia menjadi negara maju seperti halnya negara2 Barat yang menjadi penjajah kita, struktur masyarakatnya yang berbhineka dalam banyak aspek kehidupan, serta demi kokohnya persatuan negara yang bergeografis kepulauan.

 

Sangat dan paling ideal memang. Tapi harganya tidak murah. 
Apalagi bagi sebuah negara yang baru merangkak dari penjajahan ratusan tahun. 

Oleh karena itu di awal kemerdekaan, sebagai sebuah transisi, Soekarno masih menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin. Masyarakat Indonesia masih belum siap mengemban kewajiban dan hak berdemokrasinya secara bertanggung jawab. 

Berganti kekuasaan, the next president memiliki ambisi yang lain lagi, dengan menerapkan demokrasi rasa otoritarisme. 

Bau demokrasi hilang sama sekali. Namun ada gantinya. Terjaminnya ketertiban & rasa aman bagi masyarakat umum. 
Tentu tidak bagi sekelompok masyarakat lain yang ingin menyuarakan perbedaan pendapat dengan kekuasaan. Bagi mereka yang dirasa adalah keterbelengguan dalam negara yang menganut sistem demokrasi 'semu'.

Masa berganti memasuki reformasi, karena kita menuntut sistem demokrasi yang sebenernya, tidak lagi semu belaka.

Atas nama demokrasi, kita menuntut kebebasan mengemukakan pendapat apa saja di muka umum, meski berbeda dengan kekuasaan dan norma-norma umum.
Meski berisi hatespeech dan provokasi yang mampu mengagitasi kebencian massa untuk kemudian diikuti perbuatan-perbuatan anarki apa saja.

Atas nama demokrasi, kita menuntut agar bebas untuk berserikat dan berkumpul, meski untuk membangun ide-ide dan paham-paham yang kelak mampu merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Atas nama demokrasi, kita menuntut pendidikan yang merdeka, meskipun berupa racun bagi generasi penerus bangsa.

Atas nama demokrasi, kita mengutuk kriminalisasi terhadap ulama, meskipun mereka menggunakan mimbar-mimbar agama untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan falsafah negara dan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah mapan. 

Atas nama demokrasi, kita menuntut boleh berbuat & berkeyakinan apa saja, meskipun ketika berbenturan dengan negara & orang lain.

Lalu ketika kerusakan demi kerusakan bermunculan akibat dari sisi negatif demokrasi....
kita juga menuntut agar negara berlepas tangan dari membereskan & memperbaiki kerusakan-kerusakan tsb.
Tidak perlu diperbaiki.
Dunia saja yang kita minta memperbaiki.

Logika macam apa pula itu, lae ? 

Demokrasi memang mahal harganya.
Salah satunya harus dibayar dengan uang pajak kita. 
Selain dengan nyawa, akal sehat, nurani, kemanusiaan, dlsb.

#WNIeksISIS
#Terorisme
#Radikalisme

 

(Sumber: Facebook Heni Nuraini)

Friday, February 7, 2020 - 08:15
Kategori Rubrik: