Demokrasi, Literasi, Anarki

Oleh: Supriyanto Martosuwito

Seharusnya ini mudah dimengerti dan dipraktikkan dalam kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara.  Tapi kenyataannya tidak. Bahwa 'demokrasi' dan 'anarki' dua hal yang berbeda. Meski ada satu moment dua duanya bertemu dalam  satu titik dan area. Berkelindan. Lalu perdebatan tentangnya menjadi pertikaian sengit menghabiskan waktu dan energi nyaris sia sia.  Dari masa ke masa.

Sebagai pekerja dan pencari nafkah di redaksi media - saya bukan kaum awam dalam arti tiap hari disiplin mengasup informasi lewat koran, radio, teve,  atas nama minat, tugas -  maupun tuntutan profesi, mencari kejelasan dalam setiap perkara. Akan tetapi, sebaliknya,  saya juga bukan ahli bahasa, ahli politik atau hukum, yang gegabah mengambil kesimpulan.

 

Meski demikian - tokh cukup  sederhana untuk tahu bahwa "unjuk rasa" dan "anarki" itu dua hal yang berbeda. Unjuk rasa untuk menyalurkan aspirasi. Sedangkan anarki untuk menghancurkan. 

Tidak harus membaca buku berjilid jilid buku atau duduk di bangku perguruan tinggi untuk memahami perbedaan itu.

Akan tetapi - konyolnya -  para politisi dan pihak pihak yang memaksakan kehendak begitu lugu memutar balikkan pengertiannya. 

Setiap kali ada tindakan represi terhadap aksi aksi anarki di ruang publik tuduhan para sponsor dan tokoh tokoh pembelanya adalah "negara membungkam kebebasan berpendapat" dan "penguasa anti demokrasi", "aksi penangkapan sewenang wenang" - "Melanggar HAM" dan seterusnya. Seolah olah demokrasi adalah kebebasan melakukan kerusakan. Bakar bakaran dan hancur hancuran. Bebas anarki. 

KERISUHAN dan aksi aksi anarki yang terjadi di ibukota dan daerah secara serentak - pekan lalu - jelas sudah dirancang -  "by design". Begitu kasat mata dan mudah diketahui. Mahasiswa dan anak anak remaja yang tak tahu apa apa dikerahkan ke jalan dan merusak apa saja. Bahkan membakar puluhan halte busway, mobil polisi dan MRT di pusat ibukota.  

Akan tetapi para politisi oposan, aktifis pembela HAM yang dibayar asing - sebagaiannya jadi alat korporasi global  - sibuk menyoroti tindakan keras polisi.

Bagi warga masyarakat yang waras polisi justru harus menindak mereka. Polisi justru menjadi bersalah bila membiarkan tindakan anarki itu. Kepada siapa masyarakat berharap - ketika halte dan MRT dibakar fasilitas umum dirusak  - kendaraan polisi dibakar? 

Sedihnya pemutar-balikan fakta itu bukan hanya dilakukan oleh kalangan awan yang  minim bacaan,  melainkan kaum terpelajar, akademisi - bahkan yang punya gelar profesor. Yang artinya ada kemerosotan secara intelektual, integritas dan moral dari sebagian elite kita.

Amin Rais dan Dien Syamsudin itu bergelar profesor. Rizal Ramli  bergelar doktor. Said Didu MA sebagaimana Refly Harun. Tapi apa pikiran mereka dan pernyatan yang diproduksi mereka? 

Mereka bukan hanya merendahkan intelektual elite lain (intelektual yang sesungguhnya) melainkan juga merendahkan diri sendiri. Tokoh reformasi,  mantan panglima, mantan menteri, ekonom, ketua MUI,  pakar hukum kok gitu?! Kok cuma segitu!?

Pembentukan opini memang dibangun dengan gencar. Bahwa mereka ingin "menyelamatkan bangsa" -  mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan bernegara yang dianggap sudah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. 

Akan tetapi dari kelompok yang sama juga keluar ajakan untuk rusuh, narkis, melawan aparat dan membakar dan menjarah ala 1998. 

Wacana terbaru yang dikembangkan setalah para penggeraknya tertangkap adalah "penjara bukan tempat mengurung mereka beda pendapat melainkan untuk pelaku kriminal " dengan memberi kesan bahwa tokoh tokoh oposan yang ditangkap polisi semata mata "karena perbedan pendapat". Padahal yang dibekuk polisi justru penebar hasutan agar  merusak - anarki -  membakar. Bahkan menjarah. Dan ada pasal pidana untuk itu. Sehingga terhadap mereka memang harus ditangkap - dikurung - diadili - agar ada efek jera dan pembelajaran bagi yang lain. 

Mantan Kepala Staf Kostrad ABRI,  Mayjen Purnawirawan Kivlan Zen dan 
mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko adalah contoh nyata pembelajaran bahwa hukum berlaku bagi siapa saja. 

Di kepolsiain sendiri ada tiga jendral sudah dibui karena jual beli hukum dan merusak kepercayaan masyarakat yakni Brigjen Pol Prastijo Oetomo, Brigjen Pol Slamet Wiwoho dan Letjen Pol Napolon Bonaparte. Ketiganya masih jendral aktif ! 

Jendral yang masih aktif saja dikandangkan -  apalagi mereka yang sudah pensiun ?!

PROBLEM serius generasi muda kita adalah kurang membaca. Minim literasi. Bahkan hingga level mahasiswa dan sarjana.  

Di tahun 2016,  Indonesia masuk peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, persis berada di bawah Thailand (59) dan di atas Bostwana (61).

Sebaliknya -  Indonesia berada di peringkat atas sebagai bangsa pemilik smartphone dan pengguna media sosial terbesar di dunia. Konon juga, "bangsa paling berisik di Twitter".  Yang  dengan arti lainnya bangsa paling mudah diprovokasi dan dihasut! Digerakkan untuk melakukan hal yang tak banyak mereka pahami. 

Fenomena Bu Tejo dalam film pendek lakon "Tilik " adalah keniscayaan dalam kehidupan kota dan desa saat ini. Realitas semu di HP lebih nyata dari yang sesungguhnya. 

Video video memalukan yang beredar di media sosial kini memamerkan para  mahasiswa dan pelaku demo -  tapi tidak tahu apa yang didemokan. Protes untuk apa yang tak tahu diproteskan. Memakai jaket almamater dan menyebut "demo damai" tapi merusak mobil aparat. Sungguh mahasiswa kulitas rendah.

Bagi mahasiswa "genersi TikTok" ini demo hanya untuk kepentingan selfi dan membuat dokumen -  untuk nanti dipamerkan kepada juniornya,  kelak, "saya ini aktifis juga, lho" -  "dulu saya demo di jalanan" -  "menentang pemerintah dan menyerbu istana" -  sembari berbisik, "lempar batu dan bakar mobil polisi juga! "

Minim literasi menjadi masalah pokok generasi muda kita. Akibatnya mudah terhasut. Mudah ditipu. Lihat saja ada munculnya ustadz seleb abal abal. Penceramah agama tanpa ilmu. Para mualaf yang sehsrus belajar tapi malah mengajari.

Selain minim literasi bukan hanya teks,  buku dan referensi -  melainkan juga literasi digital. Mereka mengira bahwa jejak digital mudah dihapus dan tak bisa dilacak kembali. 

Problemnya bukan hanya pada si penipu dan provokator. Tapi khalayak yang percaya dan menerima hasutan mereka -  yang karena kebodohannya mudah percaya.

(Sumber: Facebook)

Sunday, October 18, 2020 - 21:45
Kategori Rubrik: