Demo Bawaslu Bukan People Power Tapi People Keder

ilustrasi
Oleh : Adrian Kaifan
 
Demonstrasi dan rusuh yang sedang terjadi di Jakarta sejak kemarin sampe sekarang bukanlah suatu praktek People Power. Sejak sejarah People Power dimulai tahun 1983 di Filipina dan puncaknya dengan tergulingnya Presiden Marcos di 1986 setelah memerintah selama 21 tahun lamanya, selalu dilatarbelakangi oleh 2 hal utama, yaitu: 
 
1. Adanya pemimpin negeri yang otokratik, atau berkuasa sendiri tanpa batas. Pemimpin jenis ini jelas anti kritik; dan 
2. Tidak adanya pembatasan masa kekuasaan bagi pemimpin di negeri tersebut. Selain ditambah dengan sejarah kelam kolonialisasi yang mungkin pernah mendera, atau pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh seorang pemimpin negeri.
 
Sampe detik ini, produk-produk UU yang mengikat semuanya termasuk presiden di Indonesia, masih aktif. Lembaga-lembaga dari KPK, MA, sampai MK masih ada, sebagai bukti tidak adanya lagi otoritarianisme di negeri tercinta Indonesia, sejak reformasi yang bergulir di tahun 1998. Presiden aktif Indonesia pun belum juga selesai 5 tahun memimpin, dan setelah itu menurut konstitusi bisa dipilih sekali lagi.
 
"People Power" spesies baru dengan latar anggapan sendiri sudah terjadi kecurangan pemilu yang massive, terstruktur dan brutal, menjadi pembodohan bagi anak-anak negeri. "People Power" ini juga ngegas dengan berbagai hoax yang sengaja disebar, astaghfirullaah.. Tuduhan kecurangan pemilu itu ya dibuktikan di depan hukum seperti dalil umum hukum acara, bukan malah mengambil sikap apriori udah benar terjadi kecurangan dan mengumpan rakyat untuk "People Power". Islam tidak pernah menghukum dari apa yang dirasa, tapi selalu melalui proses pembuktian di pengadilan.
Dari sejarah People Power yang asli sejak penggulingan Marcos yang telah memerintah 21 tahun di 1986, sampe yang paling up-to-date di 2 April 2019 dengan keberhasilan People Power yang menyebabkan Presiden Bouteflika negara Aljazair mengundurkan diri setelah berkuasa 20 tahun, dipecatnya Omar al-Bashir sebagai presiden Sudan setelah berkuasa 30 tahun pada tanggal 11 April 2019, tidak pernah sekalipun People Power dilakukan dengan kekerasan dan tidak pernah sekalipun didorong oleh tokoh-tokoh politik. People Power dalam kondisi alamiahnya selalu dilakukan secara konvensional.
 
Piplres sudah usai namun begitu banyak hoax masih jadi mainan orang yang merasa hidup di dunia ini selamanya. Konflik pilpres sudah diatur jelas oleh konstitusi kemana jalurnya, jangan malah menjadi tidak fair memberontak untuk keyakinan sendiri. Mari kita kembali tetap menjaga kemanusiaan dan persaudaraan. ALLAH Ta'ala selalu sangat sayang Indonesia. Sayang kepada orang yang selalu mau bersabar, dan jauh dari amarah plus sumpah serapah..
 
Sumber : Status Facebook Adrian Kaifan
Thursday, May 23, 2019 - 13:30
Kategori Rubrik: