Dana Haji Dari Masa Ke Masa

ilustrasi

Oleh : Muhammad Abdulkadir Martoprawiro

SEBELUM JOKOWI

Masa lalu: Titipan dana haji disimpan di bank dan Kemenag. Bank memutarnya di berbagai instrumen investasi (SBSN, SUN, Depostio, ..). Terjadi megakorupsi, ketika bank menyuap oknum Kemenag, untuk dipilih sebagai tempat.

Masa SBY1: Dana haji masih di bank dan di Kemenag. Mulai disadari risikonya, karena Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya menjamin simpanan hingga Rp 2M, kalau bank bangkrut. Di masa ini pula, korupsi Kemenag terbongkar. Berkembang pemikiran baru.

Masa SBY2: Karena menurut UU, Kemenag tidak boleh berinvestasi, hanya Kemenkeu yang boleh, maka pada 2010 dibentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) di bawah Kemenkeu. Ragam investasi Dana di SDHI bisa lebih luas, tapi tetap dengan syarat aman, sesuai syariah, dll.

Semua langkah di atas dan di bawah, sepenuhnya dilakukan demi kebaikan. Investasi bisa dilakukan secara lebih terarah, keuntungannya bisa digunakan untuk membeli pesawat haji, membangun asrama haji, mendanai pembuatan tikar-tikar Tasik untuk alas haji, dll.

 

MASA JOKOWI

Masa JKW: Pertama kali JKW memimpin penyelenggaraan haji pada 2015, biaya haji diturunkan sebesar 15,6%, sehingga Indonesia yang termahal di ASEAN, menjadi termurah. Ini bisa dilakukan, karena a.l. transparansi yang sudah dimulai SBY, diperkuat luar biasa.(*)

Pada 26/7/2017, Jokowi melantik pengurus Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dengan tanggung jawab untuk mengelola dana haji secara lebih transparan lagi. Dana haji yang sudah diinvestasikan lewat SDHI, termasuk untuk infrastruktur sejak 7 tahun lalu, diharapkan bisa dikelola secara lebih terbuka dan efisien.

Apakah dana haji boleh digunakan untuk infrastruktur? Bukan hanya karena MUI dan DPR menyatakan boleh, tapi juga UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang disahkan di masa SBY, menuliskan dengan jelas bahwa dana haji bisa diinvestasikan di berbagai tempat asalkan aman, dst.

Investasi untuk infrastruktur, asalkan betul-betul infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, adalah investasi yang sangat aman. Sebagai contoh, kalau dijadikan jalan tol, maka jalan tol itu tidak mudah lenyap. Jalan itu akan terus mengalirkan uang dari penggunanya. Bahkan untuk jalan tol di luar P. Jawa, yang katanya pasti merugi (karena itu pemerintah sebelumnya sedikit sekali membangun di luar Jawa), kerugian itu hanya untuk 1-2 tahun pertama, setelah itu akan untung. Mengapa? Karena pembangunan infrastruktur akan menggerakkan roda perekonomian di daerah itu.

PENUTUP

Mengapa Jokowi menjadi Presiden yang seolah berbuat zalim oleh sebagian rakyat dunia medsos? Padahal kenyataannya, Jokowi adalah Presiden yang paling tidak bisa mentolerir orang yang menerima uang tanpa kerja keras? Karena dunia medsos gampang sekali digunakan untuk menyebar kebohongan dan fitnah oleh mereka yang kehilangan rasa nyamannya akibat aliran uang korupsi terhenti.

Rakyat kebanyakan yang tidak tersentuh medsos, malah semakin percaya kepada Jokowi. Kepercayaan ini bukan diukur dari poling oleh lembaga nasional (yang bisa dituduh dibayar Jokowi), tapi oleh lembaga internasional sekelas OECD yang beranggotakan 35 negara untuk kerjasama ekonomi. Menurut OECD, saat ini Indonesia adalah negara yang tingkat kepercayaan masyarakatnya tertinggi di dunia.

Bukan hanya masyarakat Indonesia yang percaya kepada Jokowi, hingga 80% (menurut OECD). Masyarakat internasional juga meningkat kepercayaannya kepada Indonesia. Bisa di-search di Internet, saat ini pertumbuhan FDI (Foreign Direct Investment) di Indonesia menempati nomor 4 tertinggi di dunia.

Mengapa itu terjadi? Karena sejak Jokowi, prinsip PBB sejak 2015 digunakan dengan ketat yaitu "no one left behind". Pembangunan di luar Jawa, yang selama ini selalu dilewatkan karena tidak menguntungkan, dilakukan secara besar-besaran di masa Jokowi. Perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini saat ini jauh lebih baik dibanding sisi negara tetangganya, yang di masa sebelum Jokowi, foto kantor imigrasi di perbatasan itu terllihat hampir runtuh.

Mengapa banyak pemerintahan tidak tertarik untuk terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur? Karena ada risiko, dampak positifnya baru terlihat pada masa kepemimpinan presiden berikut. Karena sumbangannya pada "keterpilihan" rendah. Karena ada infrastruktur yang baru memberikan dampak luar biasa setelah 10-20 tahun.

Muhamad AM

(*) Penguatan transparansi dana haji, sejalan dengan pesan kuat di awal pemerintahan JKW kepada seluruh bupati dan walikota se-Indonesia, agar lebih kuat menerapkan clean government. Karena itu, di berbagai kota di Indonesia, pungutan liar untuk layanan terhadap masyarakat banyak yang lenyap bagai ditelan bumi. Sebagai contoh, urusan jual-beli tanah yang biasanya melibatkan pungli di Kecamatan sebesar Rp 1-2 juta, banyak yang berubah menjadi Rp 0. Demikian juga urusan pemakaman di Jakarta, dll., biayanya menjadi Rp 0.

Sumber : Status Facebook Muhammad Abdulkadir Martoprawiro

Wednesday, July 31, 2019 - 09:45
Kategori Rubrik: