Dalam Politik Tak Ada Sekutu, yang Ada Kepentingan

Oleh: Prayitno Ramelan

 

Pada saat kuliah dahulu ttg politik, ada satu yg Pray ingat terus, pengertian politik adlh bgmn mempertahankan kekuasaan. Presiden Jokowi memimpin Indonesia juga melalui sistem politik, di diusung PDIP dan koalisi.

Kini setelah berkuasa, menjadi presiden, memang pak Jokowi harus mampu mempertahankan kekuasaannya sebagai pimpinan nasional. Walau bagaimanapun ada saja orang yg tidak sabar menunggu hingga tahun 2024, di samping mungkin karena kepentingan2 lain.

 

Apakah presiden bisa diberhentikan? Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, Hamdan Zoelva dlm buku Impeachment Presiden (hal. 51) mengemukakan dua alasan Presiden dpt diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu: 'Pertama', Melakukan pelanggaran hukum berupa: Penghianatan terhadap negara; Korupsi; Penyuapan; Tindak pidana berat lainnya; atau Perbuatan tercela. 'Kedua', terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

Usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) hanya dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. 
Jadi secara umum sulit dan prosesnya panjang untuk mengimpeach presiden. 

Dari data2 diatas, selain tidak melakukan pelanggaran prinsip, maka presiden harus menjaga parpol koalisi pendukungnya tetap solid, agar roda pemerintahan bisa lancar tidak terhambat.

Bagaimana kondisi perpolitikan saat ini? PDIP sbg partai pengusungnya kini dekat dgn Gerindra. Keduanya mempunyai patron
kuat yaitu Mega dan Prabowo. Golkar parpol senior setlh era Pak Harto tdk punya patron, bukan parpol spt PDIP. Nasdem sbg partai keempat terbesar juga punya patron Surya Paloh.

Nah, kini mulai terdengar bisik2 tapi nyaring, PDIP akan joint dgn Gerindra utk persiapan pilpres 2024, Prabowo capres, Puan cawapres. Partai Golkar nampaknya akan mengajukan Ketumnya Airlangga sbg Capres. PKS sepertinya akan mendukung Anies, gosipnya dgn GN mantan Panglima.

Bagi presiden sebenarnya tdk masalah dgn gosip2 itu, selama giat politisi atau pejabat tidak menyentuh dan merongrong privilege-nya sbg presiden. Presiden dilindungi oleh konstitusi, dan mempunyai hak prerogatif. Kapanpun dia mau me-reshuffle Kabinet bisa dilakukannya.

Itulah sikon perpolitikan kita, lantas mulai nampak dinamika politik di sini, ya tidak masalah. Dalam politik itu memang tidak ada 'sekutu', yg ada hanyalah kepentingan. Begitu kepentingan beda ya bubarlah pertemanan yg mirip2 sekutu itu, salah2 bermusuhan 

PDIP pada pilpres lalu berseberangan dgn Gerindra, kini bergandeng tangan. PKS sobat Gerindra, pada 2024 sptnya juga akan pisah. Inilah politik di Indonesia, dinamis2 kotor kata orang. Maju terus Pak Jokowi, sekali2 uji nyali, beda2 pendapat juga tidak apa2, demi bangsa dan negara.

Pray sll ingat doa bapak stlh tiga hari pencoblosan, di dlm makam Rasulullah, di Masjid Nabawi ; 'Ya Allah Selamatkan Indonesia', Aamiin. 

 

(Sumber: Facebook Prayitno Ramelan)

 

Monday, February 10, 2020 - 07:45
Kategori Rubrik: