Cryptocurrency

ilustrasi
Oleh : Munawar Khalil
Beberapa tahun kedepan tampaknya akan kembali terjadi perubahan sosial ekstrem yang akan mempengaruhi pola hidup dan interaksi masyarakat dalam perekonomian dengan hadirnya alat tukar baru, yaitu mata uang kripto.
Kripto adalah alat tukar yang akan menggantikan mata uang yang berlaku saat ini (fiat). Ia adalah aset digital berupa catatan kriptografi untuk mengamankan aset keuangan dan tidak berpusat pada jasa perbankan tertentu, dengan keamanan dan penggunaan teknologi yang sangat tinggi.
Jika sistem transaksi ini masuk ke Indonesia, kita bisa menebak yang akan terjadi adalah perdebatan tentang status mubah, syubhat, halal, dan haramnya jika digunakan. Seperti juga vaksin, ia pasti akan melibatkan lembaga pengkaji siyasah maliyah yang menganalisa aturan penggunaannya dari segi fikih Islam.
Menyikapi mulai maraknya penggunaan mata uang digital ini, pada 2017 lembaga fatwa Darul Ifta Al-Azhar Mesir sebenarnya telah lebih dulu merilis hasil kajian mereka dengan sangat keras, bahwa mata uang kripto berstatus haram secara syariat. Status haram menurut Darul Ifta muncul karena unsur gharar. Unsur gharar sendiri adalah istilah fikih yang mengindikasikan adanya keraguan, pertaruhan (spekulasi), dan ketidakjelasan yang mengarah kepada merugikan salah satu pihak.
Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) tampaknya lebih opsional dan lentur dengan mengeluarkan catatan tentang mata uang kripto. Di antaranya bahwa mata uang kripto memiliki dua hukum terpisah, yaitu mubah dan haram. Hukum mubah diberlakukan jika mata uang kripto digunakan hanya sebagai alat tukar bagi dua pihak yang saling menerima.
Sementara itu hukum haram diberlakukan jika mata uang kripto digunakan untuk investasi. Namun tidak diketahui kapan kajian ini dilakukan, sekedar catatan kah atau sudah berupa fatwa.
Bagi dunia Islam ini akan menjadi masalah dan tantangan tersendiri. Karena seringkali rigiditas menghadapi perubahan menjadi penghambat dan pembuat kesenjangan ketika kita memasuki peradaban dan perubahan baru. Padahal, digitalisasi sudah menjadi fenomena dan realitas yang ada pada setiap sudut kehidupan modern, tentu saja kita tidak serta merta bisa menghindarinya. Ditambah, dalam hubungan kerjasama perdagangan global antar negara yang terbuka, rasanya mustahil menghindari transaksi ini.
Jika MUI sudah punya dua kriteria tadi menyesuaikan penggunaannya, maka pelaksanaannya akan kembali kepada tafsir, ijtihad, dan persepsi masing-masing lagi. Dan tentunya akan membuat diskursus, dan perdebatan baru, terutama dikalangan kaum tekstual beragama.
Sementara kelompok yang berplatform wasathiyah akan lebih enjoy dan accept terhadap perubahan ini, karena mengerti bahwa perubahan adalah rangkaian proses evolusi yang tidak akan pernah berhenti
Sumber : Status Facebook Munawar Khalil
Friday, February 26, 2021 - 08:15
Kategori Rubrik: