Covid Cluster Petamburan, Siapa Bertanggungjawab?

ilustrasi

Oleh : Ricke Senduk

Akibat kerumunan di Petamburan, 77 orang terpapar Covid. Itu belum semua yang diperiksa sementara ada 10.000 yang hadir pada acara ini dan dihimbau untuk ke Dinkes.

Siapa pun yang menghadiri acara itu segeralah memeriksakan diri supaya jangan sampai menularkan anak, istri, suami,.ayah, ibu atau keluarga..

Keluarga yang tertular akan menulari orang lain yang berhubungan dengan kelurga ini. Orang ini kemudian akan menularkan orang lain lagi.
Begitu seterusnya..

Harap sadar diri karena ini bukan multi level marketing yang one get one bikin kaki, lalu dapat bonus jalan jalan keluar negeri.
Yang ada, bisa bisa dapatnya sengsara. Syukur bukan kematian..

Kalau sudah tertular, siapa yang mau disalahkan?
Pilihannya.. menyalahkan Tuhan, diri sendiri atau pemerintah.

Menyalahkan Tuhan ? Tidak mungkin.
Menyalahkan diri sendiri jelas ruginya banyak. Karena dari awal bukannya tidak tahu akibatnya.
Trus mau menyalahkan diri sendiri?
Sudah sakit, disalahkan orang lain, masak mau menyalahkan diri sendiri lagi ?

Atau menyalahkan pemerintah sebagai pilihan paling enak ?
Dasar pemerintah tidak becus . Gara gara pemerintah jadi ketularan Covid..

Apa pun pilihannya, harap yang tertular sadar bahwa pemerintah pusat tidak mengijinkan adanya kerumunan massal.

Mereka mereka ini juga harus sadar berobat untuk tidak menyusahkan orang lain dengan penularan.

Tapi pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab dengan kasus ini?
Dan siapa yang harus membayar pengobatannya karena belum semua melapor?

Perlu diketahui saat berita itu saya posting, muncul berbagai reaksi dari warga di media sosial..

"Jangan pakai uang saya.."
"Jangan nyusahin pemerintah.."
" Enak saja.. Saya gak rela uang saya dipakai..."
'"Suruh Anies yang bayar.."
"Etikanya...tindak dulu yang sudah melanggar atau oknum yg terlibat pelanggaran baru kampanye Prokes"

Mereka yang berteriak ini tidak ingin uangnya digunakan untuk hal yang tidak mereka lakukan karena mereka pontang panting cari uang dan bukan dengan jalan korupsi.

Jadi kalau mereka tidak terima dan menuntut pertanggungjawaban Anies Baswedan itu wajar saja mengingat gubernur bertindak sebagai pemberi ijin.

Seperti dikatakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita bahwa kepala daerah tidak bisa lepas tangan dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq.

Dikatakan, PSBB atau sejenisnya merupakan tanggung jawab kepala daerah. Untuk itu, dengan mendiamkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah secara tidak langsung telah mengizinkan terjadinya pelanggaran. Padahal UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda mewajibkan setiap kepala daerah mematuhi peraturan perundang-undangan.
beritasatu.com 20/11/ 2020

Sekali lagi, jika warga berteriak dan menuntut pertanggungjawaban, itu wajar..

Sumber : Status Facebook Ricke Senduk

Monday, November 23, 2020 - 10:00
Kategori Rubrik: