Kekagetan saya bertambah klimaks saat sore hari melihat Prabowo (secara memalukan) bersedia menurunkan derajat dan kehormatannya sebagai mantan Capres terjun bebas mau menjadi menteri di bidang pertahanan.
Kepada seorang teman saya berujar : “Percuma negara menghabiskan dana Rp 25,59 Triliun untuk Pemilu kalau hasil akhirnya hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan. Suara rakyat dibuang percuma untuk sebuah tontonan sinetron politik yang tidak mendidik”.
Saya protes keras. Tapi protes saya hanya bergaung di ruang hampa.
Tapi sekali lagi saya hanya rakyat biasa yang tidak punya akses untuk mengambil keputusan negara. Konsekuensi dari sebuah proses demokrasi, ya seperti ini. Saat sudah terpilih, seorang Presiden bisa mengambil keputusan apapun berdasarkan pertimbangan hak prerogatifnya. Rakyat seperti saya hanya bisa “ndlongop” alias melongo saja.
Saya menduga keras, masuknya Prabowo ke dalam koalisi Jokowi pasti atas masukan dan dorongan dari pimpinan tertinggi PDIP. Saya menduga keras hal ini ada kaitannya dengan agenda Pilpres 2024 dalam rangka menggalang koalisi PDIP-Gerindra untuk menghadang laju Partai Nasdem yang ada indikasi berjalan seenaknya sendiri. Dan dalam jangka pendek kehadiran Prabowo dalam kabinet Jokowi bisa juga digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan Presiden Jokowi saat menjalankan roda pemerintahannya. Mungkin si ibu besar melihat ada indikasi kuat pada periode kedua ini Presiden Jokowi dalam menjalankan kebijakan strategisnya akan berusaha lepas dari cengkeraman partai- partai koalisi. Apakah dugaan saya benar ? Time will tell us.
Pertanyaan besarnya di posisi mana Prabowo akan ditempatkan dalam kabinet Presiden Jokowi ? Sesuai dengan keterangan Prabowo hanya ada dua kemungkinan, jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) atau Menteri Pertahanan (Menhan). Pernyataan lanjutannya, apakah Prabowo punya kapabilitas dan kapasitas untuk salah satu jabatan tersebut ? Mari kita kulik bersama.
PRABOWO MENKOPOLHUKAM ?
Kalau benar Prabowo menjabat sebagai Menkopolhukam secara otomatis dia akan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Jenderal bintang 4 (kehormatan) seperti yang pernah diterima oleh SBY, Agum Gumelar dan Luhut Panjaitan. Dan konon kabarnya menurut bisik-bisik tetangga memang hal itulah yang menjadi incaran Prabowo Subianto selama ini.
Pertanyaan pentingnya kemudian, bagaimana dengan etika dan kehormatan seorang perwira TNI, apabila seseorang yang pernah diberhentikan (baca: dipecat) dari dinas kemiliteran karena terindikasi tersangkut masalah kasus pelanggaran HAM berat, tiba-tiba dengan begitu mudahnya dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal penuh ? Apa kata dunia ? Mungkin hal ini hanya terjadi di Indonesia saja dan tidak mungkin di negara lain.
Berikutnya. Bagaimana mungkin seorang Prabowo bisa diharapkan akan berani tegas dan keras kepada kelompok pro khilafah yang notabene pernah menjadi kawan seiring dan sekondan terdekatnya dalam Pilpres 2019 lalu. Kita semua tahu kelompok ini selalu dan selalu dengan berbagai cara akan tetap melaksanakan agenda politiknya untuk mengganti dasar negara kita. Yakin Prabowo berani menggebuk kelompok kadal gurun itu ?
PRABOWO MENHAN ?
Jabatan Menhan sebetulnya bisa saja dijabat oleh siapapun baik pensiunan TNI, Polri atau sipil, asalkan mempunyai kemampuan yang mumpuni di bidang itu. Menurut analis militer dan pertahanan Connie Rahakundini, sistem pertahanan modern saat ini tergantung pada bidang teknologi dan sistem informasi. Tidak seperti era tahun 90-an dimana strategi pertahanan negara hanya mengandalkan persenjataan berat semata, di era modern saat ini peranan IT dan proxy warfare defense strategy memegang peranan penting.
Dengan mengacu pada hal tersebut di atas, menurut saya kapasitas personal dari seorang Prabowo jauh dari harapan ideal seorang Menteri Pertahanan. Kalau kita melihat paparan Prabowo saat debat Capres 2019 lalu, juga terlihat dengan sangat jelas pengetahuan Prabowo terhadap perkembangan dan kemajuan IT dalam dunia militer sangat lemah dan ketinggalan. Prabowo saat itu terlihat seperti dinosaurus atau jenderal tua dan kuno yang tidak lagi mampu mengikuti perkembangan zaman.
Dengan kapasitas seperti itu, menurut saya sangat tidak pas kalau Prabowo duduk sebagai seorang menteri di bidang pertahanan di era millenial seperti saat ini. Kapasitas Prabowo mungkin lebih cocok menjadi Menhan di era orde baru atau menjadi kesatria berkuda yang berkeliling kota dengan keris terselip di pinggangnya.
Lalu jabatan apa yang pantas untuk Prabowo di pemerintahan Presiden Jokowi saat ini ?
Sejujurnya menurut saya paling pantas bagi Prabowo Subianto adalah tetap duduk manis di Istana Hambalang dengan jabatan ganda sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Kalau pun harus dipaksakan masuk koalisi pemerintah maksimum adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Tidak lebih dari itu.
Tapi itu menurut saya, pendapat Presiden Jokowi mungkin berbeda. Tidak masalah kan saya berbeda dengan Presiden ?
Entah mengapa saat mengakhiri tulisan ini, saya bergumam lirih :
“Negeri ini mau dibawa kemana kalau seekor serigala dipaksakan didandani menjadi seekor domba. Bukan menjadi penjaga yang baik dan loyal yang mungkin terjadi justru malah bisa menggigit tengkuk tuannya.”
Duuh Gusti, berikan hamba kesabaran, melihat semua dagelan politik ini.
(Sumber: Facebook Rudi S Kamri)
Comment