Cerdaslah Membedakan Pemerintah Dalam Dikotomi Administrasi Dan Kekuasaan

ilustrasi

Oleh : Teguh Arifiyadi

Banyak warganet yang tidak bisa membedakan pemerintah selaku operator negara dan pemerintah dalam arti kekuasaan politik. Sedikit saja hal positif saya tuliskan di media sosial sehubungan dengan apa yang pemerintah saat ini kerjakan, selalu saja ada netizen yang kontra terhadap apa yang pemerintah lakukan, bahkan jika apa yang pemerintah lakukan itu hal positif. Setelah saya cek, bisa diduga, netizen yang memiliki kecenderungan anti terhadap pemerintah adalah netizen pendukung oposisi. 
.
Begini, capaian keberhasilan dan kinerja yang baik pemerintahan itu tidak hanya ditopang oleh kualitas pemimpin semata, tapi juga dari puluhan ribuan ide brilian para Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, kegagalan kinerja dan target pemerintahan tidak selalu karena faktor buruknya kualitas pemimpin, tapi bisa juga karena aparatur didalamnya yang tidak bekerja dengan baik. Meski tak bisa dibantah, pemimpin negara yang baik, bisa mengubah budaya kerja ASN agar mesin pemerintahan bekerja lebih baik untuk menampung ide-ide progresif ASN.
.
Soal pilihan politik, para ASN itu tidak semuanya pendukung petahana lho. Di tempat saya saja misalnya, dalam pesta demokrasi kali ini, perbedaan pilihan capres dan cawapres itu biasa. Masing-masing punya argumentasi untuk menentukan pilihan politiknya. Tapi, serangan oknum oposisi yang sporadis terhadap pemerintahan, perlahan tapi pasti, rupanya membuat sebagian ASN pendukung oposisi jengah juga. Karena apa? Karena semua upaya mereka dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, selalu saja salah di mata oknum oposisi. “Apa yang kami kerjakan kok tidak ada sisi baiknya sih di mata mereka”, kata mas Abdul, ASN muda pendukung oposisi di kantor saya menyimpulkan. 
.
Jika budaya menyalahkan kinerja pemerintahan terus berlangsung dalam iklim politik Indonesia, jangan salahkan jika pada akhirnya semua petahana akan selalu memenangkan pemilihan presiden pada periode kedua. Karena ‘lawan’ politik oposisi tidak lagi hanya Petahana, melainkan juga pemerintah. Pemerintah secara faktual terdiri dari puluhan menteri, pejabat, dan jutaan ASN. Jika seperempatnya saja ASN yang mendukung petahana, maka ada jutaan ASN menjadi ‘juru bicara’ petahana secara gratis dengan akses ke masyarakat yang memadai. Belum lagi, puluhan menteri yang siap menampilkan keberhasilan pemerintahan di bawah kekuasaan petahana. 

Soal netralitas? Yakin kita bisa mengukur netralitas ASN dari prilaku yang tersirat. Kehadiran pejabat di wilayah yang membutuhkan bantuan pada sebuah periode pemilu, sudah cukup mengindikasikan dukungan politik tanpa menyatakan mendukung calon tertentu. Intinya, organ pemerintah selalu punya cara untuk ‘ngotot’ mempertahankan supremasi dan menunjukan hasil kerjanya, dengan atau tanpa embel-embel politik. 
..
Ini bukan soal baperan apalagi anti kritik, pemerintah tak punya perasaan dan tak layak untuk menjadi baper. Ini fenomena politik. Boleh setuju, boleh tidak. Jika tak setuju, monggo lanjutkan ‘menyerang’ habis-habisan setiap kinerja pemerintah, tak perlu mengapresiasi apapun kinerja positif pemerintah, toh Anda yang akan menanggung dampaknya, berharap saja organ sektor pemerintahan yang anda serang, cukup cerdas memahami maksud politik Anda.
.
Satu yang pasti, ASN harus tetap pada khittohnya untuk terus mewujudkan layanan pemerintahan yang baik bagi masyarakat, siapapun presidennya, karena ASN adalah aparatur negara, bukan aparatur penguasa!

Sumber : Status Facebook Teguh Arifiyadi

Thursday, March 21, 2019 - 09:30
Kategori Rubrik: