Celah Kadrun Melengserkan Jokowi

ilustrasi

Oleh : Efron Bayern

Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Rachmawati Soekarnoputri terkait uji materi terhadap Pasal 3 Ayat 7 PKPU No. 5 Tahun 2019. Putusan dengan Nomor 44 P/HUM/2019 sebenarnya sudah dikeluarkan pada 28 Oktober 2019 lalu, tetapi baru diunggah di laman MA 3 Juli 2020. Mendengar berita ini para kadrun bersorak sorai, karena Jokowi-Amien bisa dilengserkan.

Bunyi Pasal 3 Ayat 7 PKPU No. 5 Tahun 2019 adalah “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih.”

Menurut MA Peraturan KPU itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 416 ayat 1 yang berbunyi “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.”

Seperti kita ketahui KPU menetapkan Paslon Jokowi-Amien sebagai pemenang karena meraup 55,50% suara nasional dengan memenangi 21 dari 34 provinsi (62% provinsi). Apabila mengikuti UU No. 7/2017 sesuai putusan MA, Jokowi-Amien justru amat sangat dominan, karena 32 dari 34 provinsi suara Jokowi-Amien mendulang sedikitnya 20% suara (94% provinsi).

Para kadrun kembali gigit jari.

MDS

Friday, July 10, 2020 - 09:15
Kategori Rubrik: