Celah Hukum Kasus ABB

ilustrasi

Oleh : Alto Luger

1. Kasus
ABB itu dihukum atas kasus terorisme itu bukan pertama kali. Pertama kali dia dihukum tahun 2003 selama 4 tahun tapi menang di banding dan keluar di tahun yang sama; Kedua kalinya dia dihukum tahun 2004 dan dibebaskan tahun 2006; Tahun 2011 barulah dia dihukum 15 tahun atas tuduhan terlibat kasus pelatihan teror di Aceh.

(jadi yang protes ke Jokowi sekarang, dimana aja kamu tahun 2003 dan 2006?)

2. Aturan Pembebasan Bersyarat:
Aturan pembebasan bersyarat itu ada di Peraturan Pemerintah tahun No 32 tahun 1999, yang direvisi menjadi PP 28/2006, dan terakhir revisi lagi lewat PP 99/2012

Nah, aturan tentang Pembebasan Bersyarat itu ada di situ, bahwa Napi, termasuk Napiter itu bisa mendapatkan Pembebasan Bersyarat setelah menjalani masa hukuman selama 2/3.

3. Ikrar setia kepada NKRI 
Ikrar Setia kepada NKRI itu dimuat di PP 99 tahun 2012. Disitu ditulis bahwa: telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia.

Nah, disini celahnya. ABB itu divonis tahun 2011, dan karena aturan hukum Indonesia yang mengenan asas non-retroaktif alais tidak berlaku surut, maka aturan tentang Pembebasan Bersyarat bagi ABB adalah yang sebelum tahun 2011, yaitu PP 28/2006.

Apakah di PP 28/2006 itu ada syarat harus menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia?

Jawabannya: Tidak ada!

Artinya, celah hukum ini yang bisa membuat ABB bisa diproses Pembebasan Bersyarat, tanpa perlu tanda tangan surat ikrar setia kepada NKRI.

Silahkan rekan/sahabt yang lebih paham hukum mengkoreksi tentang asas non-retroaktif di atas.

4. UU Tindak Pidana Terorisme
UU tindak pidana terorisme Indonesia itu sudah mengalami sekali revisi, dari UU 15/2003 menjadi UU 5/2018. Tapi aturan hukumannya masih memakai aturan: Hukuman Maksimal. Kalau hukuman maksimalnya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka seorang terdakwa tindak pidana terorisme itu bisa dihukum minimal juga. Misalnya seperti ABB yang 'hanya dihukum 4 tahun, 2 tahun, kemudian 15 tahun.

Menurut beta, idealnya, UU tindak pidana terorisme itu harus memakai aturan hukum minimal. Misalnya, minimal 20 tahun. Dengan demikian, siapapun yang terbukti bersalah dalam kasus terorisme, paling sedikit akan dihukum 20 tahun.

5. ABB masih di rutan
Bong, ABB itu masih di Rutan. Belum keluar! Ente udah teriak-teriak dan menuduh Jokowi melanggar UU dan aturan. Lah orangnya aja masih di dalam kok.

Kalo saat ini ente jadi orang yang membela korban atas kejahatan yang dituduhkan kepada ABB, terus ente di mana saat dia keluar tahun 2003 dan 2006. Udah 2 kali ABB masuk penjara DAN keluar loh.

Ente ada protes waktu itu? Sekarang ente pake bawa-bawa korban segala, terus 2003 dan 2006 itu ente konsisten membela korban bom?

Kadang-kadang cebong rasa kampret ini perlu ada biar hidup kita jadi lebih berwarna.

Paham bong?

#IndonesiaTanahAirBeta

Sumber : Status Facebook Alto Luger

Sunday, January 20, 2019 - 21:45
Kategori Rubrik: