Catatan Setahun Jokowi II : Mudahnya Menilai Tanpa Melakukan

ilustrasi

Oleh : Agung Wibawanto

Setahun masa pemerintahan Jokowi-Maruf Amin (20 Oktober 2019-2020) banyak disorot masyarakat untuk melakukan evaluasi. Terutama pihak-pihak yang selama ini berseberangan pemikirannya dengan pemerintah. Tentu saja hal ini merupakan soal yang sangat biasa dan sah-sah saja. Siapapun dan kapanpun bisa saja memberi penilaian, karena itu cenderung mudah dilakukan (coba suruh kerja).

Ya hanya menilai pasti mudah sekali, itu pun dari kulit luarnya saja, apalagi yang lebih mudah hanya memakai apa yang dirasakan. Bahkan media mainstreampun biasanya hanya mengumpulkan persepsi masyarakat. Sekali lagi, boleh saja. Namun belum ada sebuah lembaga yang credible melakukan evaluasi yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah (akademik).

Contoh, masyarakat mengatakan puas dan tidak puas, lantas variabelnya apa? Indikatornya bagaimana? Sebuah persepsi akan berbahaya jika digeneralisir. Itu tidak bisa dijadikan patokan karena ukurannya tidak jelas. Itu masalah pertama dari evaluasi yang banyak dilakukan oleh banyak lembaga. Masalah kedua adalah, masih kentalnya aroma kompetisi politik atau dukung mendukung paska pilpres 2019.

Yang tidak dukung Jokowi akan bilang buruk, yang mendukung akan bilang baik. Hal ini pastilah mengurangi nilai obyektivitas masyarakat. Apalagi jika secara sengaja dipilih kelompok masyarakat yang sudah hampir pasti keberpihakannya (dilihat dari daerah pemilihan saat pilpres bisa terlihat jelas). Masalah ketiga, terkait dengan kondisi kekinian (aktual dan faktual).

Dalam waktu 8,5 bulan terakhir (mungkin di negara lain lebih), tidak hanya Indonesia, tapi dunia, seperti menghadapi kehidupan baru yang berubah drastis karena pandemi. Jadi, otomotis efektif kerja pemerintah Jokowi-Maruf hanya berlangsung selama 3,5 bulan saja (20 Oktober 2019 - 2 Maret 2020). Setelahnya, dapat dikatakan roda pemerintahan tidak berjalan normal dan lebih fokus kepada penanganan covid 19.

Masa kerja yang hanya 3,5 bulan namun dievaluasi selama setahun, tanpa memperhatikan atau gak mau peduli dengan adanya wabah Corona. Kan repot? Setidaknya masa pandemi juga harus diberi penilaian secara tersendiri, variabel nya tidak bisa disamakan dengan saat kondisi normal. Toh, meski di tengah masa sulit pandemi pun pemerintah tetap masih bisa menghasilkan kerja yang sesuai target dan memenuhi ekspektasi.

Pekerjaan pembangunan infrastruktur tetap berjalan meski agak tersendat disebabkan banyak dana yang dialihkan ke penanganan pandemi. Bidang hukum juga masih bisa melakukan penangkapan terhadap beberapa buron kakap yang melarikan diri ke LN. Ekonomi kita tidak ambruk meski resesi dunia melanda, malah UMKM semakin menggeliat bangkit sebagai pilar ekonomi bangsa.

Posisi Indonesia dalam percaturan dunia semakin diperhitungkan dan dipandang penting. Kesehatan terutama di saat pandemi tidak terlalu buruk dibanding negara lain yang harus mengalami konflik kamusiaan. Di bidang politik tetap stabil meski banyak demo yang demi konstitusi tetap diperbolehkan di masa pandemi. Hankam kita juga semakin kuat dengan penambahan belanja beberapa alat tempur.

Sengaja saya tidak menyebutkan kasus per kasus yang dianggap sebagai catatan keberhasilan tadi agar tidak dianggap terlalu subyektif. Yang ingin saya katakan, jika sebagian orang sudah banyak menyebut rapor merah, tentu sebagian masyarakat lain dapat pula mengatakan keberhasilan.

Apakah yang kita lihat selalu yang buruknya saja sementara yang baik diabaikan dan dianggap biasa saja? Sama seperti UUCK, bagi haters Jokowi pasti mengatakan buruk, mbok sampai kiamat pun tetap dinilai buruk. Sementara yang mendukung Jokowi akan mengatakan baik dan sangat manfaat, bahkan amazing, untuk itu disebut sebagai sapu jagad (lihat pula bagaimana komen Hotman Paris di Channel YouTube nya).

Maka dari itu saya mengajak, mari kita bikin indikator jika benar-benar ingin melakukan evaluasi yang obyektif. Tanggalkan kebencian yang dibawa dari kubu-kubu tertentu. Selama faktor-faktor tersebut tidak bisa dilepas maka tidak akan bisa obyektif menilai. Kalau sudah begitu, biarkan saja lembaga luar atau asing yang membuat penilaian karena mereka tidak memiliki kepentingan politik.

Eh, dilalahnya kok ya penilaian LN serba positif kepada bangsa dan khususnya pemerintah Indonesia. Sri Mulyani ditetapkan sebagai Menkeu Terbaik se Asia Timur. Terbaru, nama Presiden Jokowi dijadikan nama sebuah jalan di Abu Dhabi oleh Putera Mahkota Sheikh Khalid. Mahatir mengatakan bahwa Malaysia saat ini kalah di era Jokowi. Tokoh-tokoh dunia banyak memuji pidato Jokowi pada Sidang Umum PBB beberapa waktu lalu.

Jokowi juga masuk sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Jadi mau gimana lagi? Fair dong. Soal belum berhasil juga sudah diakui kok oleh Jokowi, lebih disebabkan saat ini tengah fokus menangani wabah covid. Namun pemerintah terus berusaha agar bangsa ini tetap tegak berdiri dan terus melangkah. Presiden dan para menteri kabinet pun bukan malaikat, pasti memiliki kekurangan. Apakah kalian yang menilai ini sudah sangat sempurna? (Awib)

Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto

Thursday, October 22, 2020 - 09:45
Kategori Rubrik: